DEBUTOTA, TAJUK – Setelah Partai Gerindra, Kini Partai Demokrat kemungkinan akan bergabung dengan Pemerintahan Sofyan Tonny. Kunjungan silaturahim Ketua Arifin Djakani dan beberapa pengurus DPC Partai Demokrat, pada momentum lebaran baru-baru ini, menjadi sinyal keseriusan partai untuk bergabung.
Berbagai respon berkaitan dengan rencana tersebut, menjadi multitafsir. Pasalnya, jika keinginan tersebut disambut Sofyan dan Tonny, maka keputusan ini dinilai terlalu cepat dan juga tak menguntungkan.
POSISI KOALISI
Seperti kita ketahui, kondisi koalisi pemenangan Sofyan Puhi dan Tonny S. Junus saat ini, pada posisi yang tidak sedang baik-baik saja. rekonsoliasi lintas partai pengusung, yang diharapkan dapat menyelesaikan beberapa bom konflik antara Sofyan Tonny dengan partai Kolisi, hingga kini tak terlaksana. Belum lagi isu moralitas, yang menghampiri person kader, membuat komunikasi antara para pihak semakin menjauh.
Hingga hari ini, posisi komunikasi yang sudah dilakukan Sofyan Puhi hanya dengan Partai Nasdem, yang dilaksanakan di rumah pribadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Hais Ayuwa, pada tanggal 3 April 2025. Pertemuan tersebut, terinformasi sebagai langkah untuk membantah prediksi publik termasuk pembuktian kepada Ketua DPW Nasdem Provinsi Gorontalo Rachmat Gobel (RG), atas disharmonisasi yang terjadi diantara Sofyan Puhi dengan DPD Partai Nasdem Kabgor.
PDI Perjuangan dibawah komando Tonny S. Junus, tentu tetap pada pendiriannya, yakni wait and see. Langkah itu dinilai tepat, sebab melihat kondisi perkembangan politik terkini, memungkinkan partai besutan Megawati Soekarno Putri ini, belum mengambil resiko. Kemudian kondisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dipastikan juga akan mengikuti arus. Sebab secara institusi, PKB masih disibukkan dengan persoalan internal, sehingga salah satu partai pengusung paket ST12 ini, juga tidak mau membuat gerakan tambahan.
Kondisi lemah diatas, tentu terurai secara kasat mata dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Ketegasan dan tidak adanya pihak yang mampu merangkul dan mempersatukan koalisi, tentu terbaca sebagai peluang masuk oleh pihak-pihak yang tidak terlibat pada saat pemenangan diprosesi pilkada serentak 2024 silam. Bukan tidak mungkin, kondisi koalisi yang lemah saat ini, akan dimanfaatkan oleh partai politik non koalisi, untuk masuk didalam lingkaran Pemerintahan.
SINYAL BERGABUNGNYA PARPOL NON KOALISI
Gerindra sudah terbaca akan bergabung, di Pemerintahan Sofyan Tonny. Keuntungan sudah dapat diprediksi, mengingat ketua Umumnya adalah Presiden Republik Indonesia, maka kolerasi dan sinkronisasi program antara Pemerintah pusat dan daerah akan terhubung.
Disamping itu, posisi tawar di DPRD Kabupaten Gorontalo akan semakin memihak dengan Pemerintah, jika Gerindra benar-benar bergabung. 4 kursi Gerindra di DPRD Kabupaten Gorontalo, menambah dominasi jika dijumlahkan dengan total kursi yang berada dilingkaran koalisi.
Namun, isu tak sedap yang menimpa Gerindra Kabgor dewasa ini, tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Sofyan Tonny. Pasalnya, dua politisi senior itu, terinformasi sangat tidak senang dengan masalah asusila dan moralitas. Sifat tegas itu dibuktikan dengan tindakan kepada Kasat Satpol PP Kabgor beberapa waktu lalu, yang diterpa isu serupa. Sehingga, kemungkinan proses bergabungnya Gerindra akan tertunda pada waktu yang belum ditentukan.
Lalu ada Partai Demokrat, yang ingin bergabung ke Pemerintahan Sofyan Tonny. Sinyal tersebut secara umum ditanggapi negatif. Pasalnya, keinginan tersebut dinilai mengandung risiko politik yang tidak menguntungkan. Irisan program Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menjadi proposal Demokrat, dirasa tidak terlalu penting, mengingat posisi tawar yang minim di DPRD.
Tiga kursi di legislatif, dipastikan tidak akan membuat pemerintahan Sofyan Tonny semakin melaju. Justru, jika Demokrat bergabung, malah akan menambah beban gerbong yang ada. Sederhananya, jika memang Demokrat tetap bergabung, maka secara politik Sofyan Tonny hanya memiliki dukungan total 15 suara dari 40 kursi di DPRD Kabgor.
Jika Demokrat bergabung, tentu akan mengganggu koalisi pemenangan Sofyan Tonny. Dimana Partai Nasdem, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa diprediksi tidak akan memiliki peran lebih. Bukan tidak mungkin, Demokrat hanya memposisikan diri sebagai pembuka pintu agar partai non koalisi juga ikut bergabung.
Sebut saja Partai Golkar, di tingkat Provinsi bersama Demokrat adalah koalisi yang berhasil memenangkan Gusnar Ismail dan Ida Syaidah. Pada tawaran Demokrat, ketika ingin bergabung di Pemerintahan Sofyan Tonny adalah kesinambungan program pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Gorontalo. Yang jika dilihat secara politik, tentu tidak terlalu penting bagi Sofyan Tonny, karena ada program pembangunan dari Rachmat Gobel untuk daerah pemilik Tower Pakaya itu. Diisukan, dana segar senilai ratusan miliar dari program Corporate social responsibility (CSR) yang akan disalurkan RG untuk Pemerintahan ST12, menjadi pilihan utama ketimbang menerima Demokrat bergabung.
Kembali ke Partai Golkar, Demokrat adalah pintu masuk Golkar di Pemerintahan. Artinya, jika Demokrat bergabung maka bukan tidak mungkin Golkar akan juga ikut dikoalisi. Sebab, koalisi ditingkat Provinsi disebut-sebut akan diaplikasikan juga di tingkatan daerah. Maka, jika sampai itu terjadi, menjadikan sinyal Nasdem, PDI Perjuangan dan PKB akan kehilangan peran, mengingat kondisi terkini masih rapuh secara internal.
Disatu sisi, Golkar dan Demokrat secara politik mungkin akan mencegah Gerindra untuk masuk di Pemerintahan. Hal ini sudah terjadi ditingkatan Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Dimana, Gerindra sudah kehilangan peran dikoalisi pemenangan GAS (Gusnar Idah), yang tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan di Pemerintahan Kabgor. Perang dingin dan baku sindir antara Adhan Dambea yang juga kader Gerindra dengan Gusnar Ismail pada perkara BSG, terpampang nyata dipublik sebagai salah satu fakta atas bunyi genderang tanda perang terbuka para pihak.
FATAMORGANA
Daripada menerima Demokrat…
Sofyan Tonny mending memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung di Pemerintahan. Nostalgia Sofyan dengan PPP, barangkali mungkin bisa kekuatan baru. Enam kursi milik PPP, bisa jadi membuat gerbong pemerintahan akan semakin kuat. Dan jika menyingkirkan ego atas dislike terhadap person di PPP, para pihak dikoalisi pemenangan dirasa mampu menahan gempuran pemanfaatan situasi oleh parpol non koalisi.
Daripada menerima Demokrat…
Sofyan Tonny, lebih baik juga mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung. Hubungan yang romantis anatara Nasdem dengan PKS disepanjang perhelatan politik khususnya di Kabgor, menjadi bukti nyata harmonisasi diantara keduanya. Pernah menjadi kompetitor, bukan menjadi alasan besar jika menggandeng PKS masuk di koalisi pemerintahan. Sebab, dalam beberapa momen, PKS dinilai selalu setia dengan Nasdem. Tentu ini menjadi modal bagus buat Pemerintahan Sofyan Tonny, jika melirik PKS. Sebab, salah satu alasannya adalah jumlah kursi PKS yang lebih banyak dari Demokrat di DPRD.
Dan daripada menerima Demokrat…
Setelah dilantik tanggal 20 Februari 2025 lalu, lebih baik Sofyan Puhi segera melakukan rekonsiliasi dengan koalisi pemenangan. Mengingat, ketidakmampuan Roman Nasaru yang dalam kapasitasnya sebagai ketua tim pemenangan yang dinilai tak cakap dan sigap dalam mengorganisir koalisi pasca Pilkada, menjadi alasan tersendiri untuk kemudian diberi sentuhan bijak melalui pertemuan lintas koalisi.
koalisi dan perhatian RG yang sudah cukup besar, ditambah sinyal bergabungnya Gerindra dan menggandeng PPP serta merekrut PKS, maka oposisi diprediksi hanya berkekuatan 30 persen di parlemen menara. Disatu sisi, tak baik jika mendominasi partai politik untuk bergabung di pemerintahan. Sebab, hal itu akan menciptakan kiamat politik di parlemen dan demokrasi akan mati suri karena tak signifikannya partai oposisi.
Terakhir, jika Sofyan Puhi dan Tonny Junus mengefektifkan koalisi pasca Pilkada dan memberikan alokasi yang proporsional kepada partai pengusung dan pendukung, posisi politik Sofyan Tonny dinilai sudah cukup aman, untuk Lima tahun kedepan. [***]
