“AMMPD: Ada Potensi Distorsi Penegakan Hukum”
BUTOTA, GORONTALO KAB – Penanganan kasus dugaan korupsi Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) di DPRD Kabupaten Gorontalo, yang saat ini tengah bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo, mulai menuai sorotan serius dari kalangan masyarakat. Selain penetapan tersangka yang disebut kurang sesuai, sorotan menguat setelah munculnya sejumlah paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas, untuk Kejari Kabupaten Gorontalo dalam dokumen perencanaan pengadaan daerah tahun 2026.
Aliansi Masyarakat & Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) melalui Kabid Data Arif Rahim, mengatakan bahwa pihaknya menyoroti kinerja Kejari Kabgor saat ini. Menurut Arif, ditengah menangani perkara dugaan korupsi TKI yang telah menyeret mantan ketua STA dan anggota DPRD HRA sebagai tersangka, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar, Kejari Kabgor justru menerima anggaran pembangunan gedung olahraga dan rehab ruang converence sebanyak Rp. 450 juta rupiah,
” Progres penetapan tersangka dalam kasus ini perlu dikritisi secara mendalam, karena hingga saat ini terdapat indikasi bahwa penetapan tersangka belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar hukum pidana, khususnya terkait unsur mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan pidana).
“Kami melihat ada ketidaksinkronan antara konstruksi peristiwa dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hukum pidana, tidak cukup hanya ada peristiwa, tetapi harus jelas siapa yang memiliki mens rea dan siapa yang melakukan actus reus. ” lanjut Arif.
Di tengah proses hukum tersebut, Arif dikagetkan dengan munculnya fakta paket pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, di antaranya pembangunan gedung olahraga dan rehabilitasi ruang video conference menggunakan skema pengadaan langsung, dengan total nilai sekitar Rp. 450 juta. Arif menilai, kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
“Ketika lembaga penegak hukum sedang menangani perkara besar yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, lalu di saat yang sama menerima manfaat berupa pembangunan fasilitas dari sumber dana daerah, maka ini sangat rawan konflik kepentingan,” ujar Arif.
AMMPD menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata pada legalitas proyek, melainkan pada aspek etik dan integritas penegakan hukum. Arif menyebut, situasi ini berpotensi menimbulkan distorsi independensi penegakan hukum, bias dalam penentuan tersangka dan delegitimasi proses hukum di mata publik.
“Kami khawatir ada relasi yang tidak terlihat, antara proses penanganan perkara dan penegakakkan hukum dengan kebijakan anggaran daerah. Ini bukan tuduhan, tetapi warning serius agar tidak terjadi praktik yang mencederai keadilan,” kata Arif.
AMMPD mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk menjelaskan secara terbuka konstruksi perkara, memastikan penetapan tersangka berbasis *mens rea* dan *actus reus* yang jelas dan menghindari segala bentuk intervensi, baik langsung maupun tidak langsung.
“Penegakan hukum harus steril dari kepentingan apa pun. Jika tidak, maka publik akan melihat ini sebagai penegakan hukum yang tebang pilih,” tutup Arif.
Untuk diketahui, Kasus TKI DPRD Kabupaten Gorontalo saat ini masih terus berkembang dan belum menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Namun di sisi lain, dinamika anggaran daerah yang mengalir ke institusi penegak hukum menjadi polemik tersendiri yang mengarah serius dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Gorontalo Danif Zaenu, belum merespon sambungan WhatsAppnya. [JF]
