Ketum Partai Demokrat AHY, bersama pnngurus DPP (Foto : Kompas)
BUTOTA – JAKARTA, Partai Demokrat secara resmi memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang dimuat RMOL.ID pada 9 Juni 2026, terkait daftar nama yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pemberitaan tersebut, muncul frasa “2 orang Kolonel usulan AHY” yang kemudian memicu berbagai spekulasi publik mengenai keterkaitan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan pihak-pihak yang disebut dalam kasus tersebut.
Melalui pernyataan resmi yang ditandatangani Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, partai berlambang mercy itu membantah secara tegas seluruh dugaan yang mengaitkan AHY dengan sosok bernama Sony Sonjaya maupun dengan program yang menjadi bagian dari perkara yang sedang menjadi sorotan publik.
Dalam poin pertama pernyataannya, Partai Demokrat menegaskan bahwa AHY tidak mengenal Sony Sonjaya. Penegasan ini menjadi dasar utama bantahan partai terhadap narasi yang berkembang setelah munculnya daftar nama dalam pemberitaan tersebut.
Lebih lanjut, pada poin kedua dijelaskan bahwa AHY tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan Sony Sonjaya. Klarifikasi ini muncul di tengah berbagai spekulasi yang beredar di media sosial dan sejumlah platform digital yang mencoba menghubungkan hubungan personal maupun komunikasi antara keduanya.
Partai Demokrat juga membantah adanya keterlibatan AHY dalam proses pengusulan, rekomendasi, maupun dukungan terhadap Sony Sonjaya terkait program SPPG atau kegiatan lainnya. Pada poin ketiga, partai secara tegas menyatakan bahwa AHY tidak pernah meminta bantuan ataupun memberikan dukungan kepada Sony Sonjaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Klarifikasi tersebut diduga merupakan respons atas berkembangnya informasi yang beredar setelah sejumlah media memberitakan adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan program makan bergizi dan jaringan Badan Gizi Nasional. Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya, nama Sony Sonjaya disebut-sebut muncul dalam daftar pihak yang memiliki hubungan dengan sejumlah figur nasional. Namun hingga saat ini belum terdapat fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan AHY sebagaimana tudingan yang berkembang.
Pada poin keempat, Partai Demokrat menyoroti penggunaan frasa “AHY” dan “2 orang Kolonel” dalam pemberitaan yang dinilai tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang dimaksud. Menurut Demokrat, apabila yang dimaksud adalah Agus Harimurti Yudhoyono, maka penyebutan tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu diperkuat dalam poin kelima, di mana Demokrat menyebut bahwa frasa “2 orang Kolonel usulan AHY” merupakan fitnah apabila diarahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat. Partai menilai tuduhan tersebut sama sekali tidak mengandung unsur kebenaran dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Sikap Demokrat ini menunjukkan upaya menjaga nama baik institusi maupun pribadi AHY yang selama ini dikenal memiliki latar belakang militer dengan pangkat terakhir mayor sebelum mengundurkan diri dari TNI untuk terjun ke dunia politik. Karena itu, penggunaan istilah “kolonel usulan AHY” dalam konteks kasus yang sedang menjadi perhatian publik dinilai berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru apabila tidak disertai data dan bukti yang jelas.
Pada bagian akhir pernyataan, Partai Demokrat tetap menegaskan dukungannya terhadap kebebasan pers dan kerja jurnalistik yang profesional. Namun demikian, partai berharap setiap informasi yang menyebut individu maupun institusi harus disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.
Pernyataan resmi yang diterbitkan pada 9 Juni 2026 tersebut, sekaligus menjadi respons pertama Partai Demokrat terhadap isu yang berkembang pasca-publikasi daftar nama dalam kasus BGN. Dengan bantahan terbuka itu, Demokrat meminta publik untuk tidak menarik kesimpulan sebelum seluruh informasi dan fakta hukum yang ada dapat diuji secara objektif oleh pihak-pihak yang berwenang. [JFR]
