BUTOTA – GORONTALO, Ketimpangan tajam dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memicu sorotan tajam. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, melontarkan kritik pedas terkait pemandangan antara anggaran kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pemborosan perjalanan dinas (perjadis) di lingkup legislatif.
Fikram menyoroti secara khusus salah satu instansi, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontalo. Ia membeberkan fakta miris di mana negara harus menggelontorkan dana hingga Rp7 miliar untuk belanja gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) para Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas tersebut, namun alokasi anggaran program kerjanya hanya sebesar Rp46 juta.
“Coba bayangkan, gaji yang dibayar di situ ada kurang lebih Rp7 miliar, tapi program kerjanya hanya Rp46 juta! Ini artinya begitu banyak ASN tertumpuk di sana yang dibayar gajinya, tapi hanya mengerjakan program senilai Rp46 juta. Umumnya pegawai perpustakaan dan kearsipan itu lebih banyak santai, tidak ada yang dikerjakan. Kalau begitu, kenapa harus angkat outsourcing lagi?” cercar Ketua Badan Kehormatan Deprov dengan nada tegas.
Fikram juga menyayangkan ketidakseimbangan alokasi ini. Di saat OPD tertentu hanya dibekali anggaran puluhan juta rupiah untuk program kerja, OPD lain justru mendapatkan alokasi hingga miliaran rupiah. Fenomena ini dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran dan pengawasan dari pemerintah daerah.
Tak hanya menyemprot OPD, Fikram juga membongkar praktik pemborosan anggaran perjalanan dinas di tubuh DPRD. Ia secara terbuka mendesak agar alokasi perjalanan dinas (perjadis) di DPR segera dipangkas habis karena dinilai sudah mengarah pada tindakan yang tidak efisien.
Menurut Fikram, berdasarkan pengalamannya saat menjabat pimpinan, perjalanan dinas luar daerah tidak seharuskannya memboyong seluruh anggota komisi atau memobilisasi rombongan besar tanpa urgensi yang jelas.
“Perjalanan dinas oke, tapi jangan hura-hura begitu! Tidak mutlak harus satu komisi berangkat semua. Itu tergantung pimpinan. Kalau cuma butuh konsultasi, cukup Ketua Komisi didampingi Sekretaris. Tidak harus ‘satu kampung’ ikut berangkat,” kritiknya.
Fikram membeberkan ketidakadilan yang dirasakan para pegawai di lingkungan Pemprov. Ia menyebutkan bahwa staf biasa di lingkup DPRD bisa melakukan perjalanan dinas luar daerah hingga 7, 8, bahkan 10 kali dalam setahun. Sementara itu, pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di OPD daerah lainnya justru tidak pernah merasakan perjalanan dinas sama sekali dalam satu tahun anggaran.
“Ini tidak ada keadilan bagi OPD lain, kasihan. Eselon 3 di OPD lain bahkan tidak pernah berangkat, sementara staf di DPR berulang kali berangkat. Saya mendesak Pak Sekda sebagai Ketua TAPD dan Pak Gubernur kiranya harus mengkaji kembali seluruh alokasi ini!” tegaskannya.
Atas kondisi ini, Fikram mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Gubernur Gorontalo untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total dan perombakan alokasi anggaran secara adil dan rasional.
” Saya mendesak Pak Gubernur dan Sekda sebagai Ketua TAPD wajib mengkaji kembali alokasi anggaran itu. Harus dievaluasi total dan dirombak demi keadilan yang rasional, ” tutup Fikram. [JFR]
