BUTOTA, GORONTALO – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Cabang Gorontalo, Arsy Nusi, mengecam dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap Jenderal Lapangan Sandi Idris dan sejumlah mahasiswa saat demonstrasi di depan DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (22/10/2026).
Arsy menilai, dugaan tindakan tersebut perlu diperiksa secara transparan karena menyangkut kebebasan berpendapat dan hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 serta UU Nomor 9 Tahun 1998.
“Kritik bukan kejahatan hanya karena mengganggu kenyamanan pemegang kekuasaan. Ketertiban juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan setiap tindakan aparat,” tegasnya.
Ia mendesak Kapolda Gorontalo memastikan pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan menelusuri kronologi, rekaman, dan keterangan saksi. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan.
“Jika ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.
Arsy juga meminta pemerintah daerah dan DPRD tidak mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, mahasiswa hukum harus berani memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia, bukan sekadar mempelajari teori di ruang akademik.
“Hukum sejatinya berbicara tentang manusia. Apa gunanya membahas keadilan jika ketika dugaan ketidakadilan terjadi, kita memilih diam dan menjadi penonton?” katanya.
Arsy menegaskan, HMI Komisariat Fakultas Hukum UNG Cabang Gorontalo menuntut agar dugaan tindakan terhadap Sandi Idris dan mahasiswa lainnya ditangani secara serius. Ia mengingatkan bahwa kewenangan aparat harus dijalankan sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menutup pernyataannya dengan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
