BUTOTA – BONE BOLANGO | Komite Bone Bolango Berdaulat (KB3) akan menggelar aksi untuk menuntut, terkait maraknya korupsi dan praktek-praktek ilegal di Kabupaten Bone Bolango. Aksi tersebut, menyasar Polres Bone Bolango. Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan DPRD Bone Bolango, pada Senin (3/11).
Kordinator KB3 Kevin Tolinggi, saat menghubungi Butota menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti berbagai permasalahan, mulai dari dugaan korupsi proyek pemerintah, pungutan liar, hingga ketidakadilan dalam distribusi bantuan pertanian. Menurut Kevin, aksi ini sangat mendesak pihak penegak hukum agar menjalankan fungsinya dan sekaligus dalam rangka menstabilitasian kondisi daerah.
” Kita tahu, daerah kita saat ini sementara diliputi berbagai masalah, yang sejogjanya jika tidak segera diperhatikan oleh penegak hukum, maka kondisi stabilitas daerah akan sangat terganggu. Olehnya, kami dari KB3 meminta dengan tegas, kepada APH agar segera memberantas apa yang sudah kami maksudkan pada point tuntutan nanti,” Kata Kevin.
” Adapun point yang kami tuntut itu mulai dari dugaan korupsi proyek pemerintah, pungutan liar, hingga ketidakadilan dalam distribusi bantuan pertanian,” Sambung Kevin.
KB3 kata Kevin, menuntut transparansi dan penegakan hukum dengan mengajukan lima tuntutan kepada pihak berwenang.
” Pertama, mendesak Polres Bone Bolango untuk bersikap tegas dan beroperasi di wilayah Kabupaten Bone Bolango guna menindak praktik penambangan ilegal batu hitam yang masih berlangsung. Kedua, meminta Kejaksaan Negeri Bone Bolango untuk segera menetapkan tersangka dalam proyek pembangunan Irigasi Pinogu serta melakukan penyelidikan terhadap fasilitas dan sauna di Objek Wisata Lombongo,” Ungkap Kevin.
” Tuntutan ketiga ditujukan kepada Kejaksaan Negeri agar melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 20 desa dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2019-2020. Ke empat, kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan terakhir, aliansi mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Bone Bolango untuk mendistribusikan alat dan mesin pertanian (Alsintan) secara proporsional, transparan, dan berkeadilan kepada seluruh kelompok tani di wilayah Kabupaten Bone Bolango,” Sambungnya.
Tuntutan ini kata Kevin, mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di daerah. Sehingga KB3 mendesak APH untuk menegakkan hukum sesuai dengan amanat undang-undang.
” Kami melihat daerah ini sudah megarah kepada ketidakstabilan, sehingga kami meminta dan mendesak APH harus tegas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sudah kami sebutkan itu,” Pungkas Kevin. [NA]
