BUTOTA, GORONTALO – Aksi demonstrasi Jilid II Aliansi Mahasiswa Merah Maron Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Aksi tersebut dipicu kekecewaan massa terhadap ketidakhadiran sejumlah pimpinan daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang sebelumnya didesak untuk hadir dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Merah Maron UNG kembali membawa tuntutan yang sama seperti pada Jilid I. Massa mendesak Forkopimda agar hadir langsung di hadapan demonstran untuk memberikan tanggapan dan kepastian tindak lanjut atas sejumlah persoalan nasional, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan BBM bersubsidi, serta penghentian pemotongan anggaran pada program-program prioritas negara yang dinilai krusial bagi kepentingan masyarakat.
sementara Pada daerah Provinsi Gorontalo Beberapa Polemik yang belum jelas.
Mulai dari kepastian Hukum soal Penetapan Tersangka dari seluruh Kasus Korupsi.Pertambangan Ilegal yang ada di pohuwato Suwawa dan Boalemo Pencucian Uang, Penyelesaiah kasus pemerkosaan,pembunhan pada APH Kepolisian.
Namun, massa kembali kecewa lantaran sejumlah pihak yang mereka harapkan hadir tidak berada di lokasi, termasuk Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, serta pihak Pertamina Niaga dan BPH Migas.
Dicky Modanggu, Bagian Pimpinan massa aksi, menilai ketidakhadiran para pemangku kepentingan tersebut semakin memperbesar kekecewaan mahasiswa yang sebelumnya telah muncul pada aksi Jilid I.
“Kekecewaan kami terhadap ketidakhadiran pimpinan daerah ini semakin menumpuk. Kekecewaan itu sudah kami rasakan pada Jilid I, dan puncaknya terjadi pada Jilid II. Kami datang bukan tanpa tujuan. Kami membawa tuntutan dan ingin memperoleh jawaban langsung dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” ungkap Dicky.
Menurutnya, kehadiran Suliyanto Pateda tidak menjawab tujuan utama kedatangan Aliansi Mahasiswa Merah Maron UNG. Ia menegaskan bahwa Suliyanto bukan pihak yang menjadi sasaran utama permintaan audiensi massa dalam forum tersebut.
“Suliyanto Pateda memang bersedia menerima kami, tetapi beliau bukan pihak yang menjadi objek utama pembahasan kami. Di lembaga legislatif, kami ingin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, yang menerima massa aksi. Sayangnya, beliau tidak hadir, dan kami menegaskan bahwa sulyanto pateda tidak menjawab dan kami menolak segala bentuk yang mengatasnamakn bahwa sulyanto pateda menerima kehadiran masa aksi. tegasnya!!
Dicky menjelaskan, karena tidak memperoleh kesempatan bertemu dengan pimpinan DPRD yang dituju, massa kemudian berupaya memasuki ruang rapat DPRD Provinsi Gorontalo untuk menggelar apa yang mereka sebut sebagai sidang rakyat. Menurutnya, mahasiswa telah berusaha melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian dan menyampaikan jaminan bahwa mereka tidak akan merusak fasilitas gedung.
“Kami sudah berupaya bernegosiasi. Kami menjamin tidak akan merusak fasilitas apa pun. Tujuan kami masuk bukan untuk melakukan tindakan anarkis, melainkan menggelar sidang rakyat dan menyampaikan aspirasi di dalam gedung DPRD. Namun, upaya itu tetap tidak diperbolehkan. Pada akhirnya, massa memilih memaksa masuk,” ujarnya.
Dalam situasi tersebut, massa aksi sempat meneriakkan bahwa mereka tidak berniat merusak gedung. Dicky menyebut mahasiswa hanya ingin memasuki gedung untuk menyampaikan aspirasi melalui forum sidang rakyat. Namun, menurut keterangannya, massa belum sempat menginjakkan kaki di lantai depan pintu masuk kantor DPRD ketika aparat mendorong mereka untuk mundur.
Dicky kemudian mengecam keras tindakan aparat yang menurutnya menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam menghadapi massa aksi. Ia menyebut aparat datang dengan perlengkapan pengamanan lengkap, termasuk tameng dan tongkat, sementara mahasiswa tidak membawa perlengkapan untuk menghadapi tindakan fisik.
“Dengan perlengkapan lengkap, aparat datang membawa tameng dan tongkat. Yang kami sesalkan, tameng yang semestinya digunakan untuk perlindungan justru, menurut apa yang kami saksikan, digunakan untuk memukul. Sementara massa aksi hanya bertahan dengan tangan kosong,” katanya.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan tindakan kekerasan terhadap sejumlah peserta aksi. Menurut Dicky, beberapa mahasiswa mengalami perlakuan fisik berupa penyeretan, pemukulan di bagian wajah, pembantingan, pukulan menggunakan tongkat, hingga cekikan.
“Ada massa aksi yang diseret, ditampar di bagian wajah, dibanting, dipukul menggunakan tongkat, bahkan dicekik. Perlakuan seperti ini sangat kami sesalkan. Mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk menjadi sasaran kekerasan,” tegasnya.
Atas peristiwa tersebut, Dicky turut mempertanyakan pelaksanaan komitmen pengamanan demonstrasi secara humanis yang selama ini diserukan oleh Kapolda Gorontalo. Menurutnya, pendekatan humanis tidak cukup disampaikan sebagai imbauan, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam tindakan aparat ketika menghadapi demonstran.
“Kapolda Gorontalo selalu menyerukan agar pengamanan demonstrasi dilakukan secara humanis. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai seruan pengamanan humanis hanya menjadi slogan, sementara mahasiswa yang menyampaikan aspirasi justru mengalami tindakan kekerasan,” ujarnya.
Dicky menegaskan bahwa bentrokan tersebut tidak akan membuat Aliansi Mahasiswa Merah Maron UNG menghentikan perjuangan. Ia menyatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi Jilid III dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tetap tidak memperoleh tanggapan dan tindak lanjut yang jelas.
“Kami akan datang kembali pada Jilid III dengan massa aksi yang berlipat ganda. Ketidakhadiran para pemangku kepentingan dan tidak adanya kepastian atas tuntutan kami tidak akan membuat perjuangan ini berhenti,” tegas Dicky.
Menutup pernyataannya, Dicky mengajak seluruh elemen Universitas Negeri Gorontalo untuk tidak menormalisasi tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang memperjuangkan aspirasi publik.
“Siapa pun yang menjadi bagian dari Universitas Negeri Gorontalo tentu tidak akan membiarkan keluarganya diinjak, dicekik, dipukul, dan ditendang. Mahasiswa adalah bagian dari keluarga besar kampus ini. Jika hari ini ada mahasiswa yang mengalami perlakuan seperti itu ketika menyampaikan aspirasi, maka persoalan ini tidak boleh dianggap biasa,” tutupnya. [Adv]
