BUTOTA, GORONTALO – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Pusat menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada belanja transportasi jemaah haji.
Sekretaris Jenderal BEM Nusantara Pusat, Agung Puluhulawa, menyebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp551.558.111,41.
Dalam pernyataannya, Agung menilai persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan penghitungan, tetapi berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan tata kelola.
Agung mendesak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, bertanggung jawab atas temuan tersebut serta memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara transparan.
Agung juga meminta keterbukaan terkait pihak yang bertanggung jawab, bukti penyetoran PPN ke kas negara, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kami tidak butuh jawaban normatif. Kami butuh bukti, transparansi, dan pertanggungjawaban,” tegas Agung.
Hingga berita ini diterbitkan, BUTOTA masih berupaya melakukan konformasi Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, atas temuan BPK tersebut. [JFR]
