BUTOTA – OPINI, Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah situasi yang tidak biasa. Sorotan publik bukan lagi hanya tertuju pada pelaku kejahatan, melainkan kepada dua institusi yang selama ini menjadi tulang punggung penegakan hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Hubungan kedua institusi yang selama bertahun-tahun berjalan dalam kerangka koordinasi, kini dipersepsikan publik memasuki fase yang lebih kompleks. Berbagai perkembangan terakhir menimbulkan kesan adanya tarik-menarik kepentingan, meskipun masing-masing institusi menyatakan tetap bekerja sesuai kewenangan hukum. Situasi tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar, apakah yang sedang terjadi merupakan mekanisme checks and balances antarlembaga, atau justru konflik kelembagaan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik?
Perhatian masyarakat saat ini, tertuju pada proses hukum yang menyeret nama Jampidsus Febrie Adriansyah.
Di sisi lain, muncul pula peristiwa pengamanan rumah dinas Jampidsus oleh personel TNI yang kemudian menimbulkan berbagai spekulasi di ruang publik. Mabes TNI kemudian menjelaskan bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan Kejaksaan berdasarkan mekanisme yang berlaku dan tidak berkaitan dengan proses penyidikan yang sedang dilakukan Polri.
Walaupun demikian, di tengah derasnya arus informasi digital, berbagai narasi berkembang jauh melampaui fakta resmi. Muncul klaim-klaim mengenai penggeledahan, penyitaan maupun konflik terbuka antarlembaga yang hingga kini belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, penting membedakan antara informasi resmi dan spekulasi yang beredar di media sosial.
Seperti kita ketahui, sejarah hubungan Polri dan Kejaksaan bagaikan harmoni yang sering diwarnai gesekan. Bahwa, sesungguhnya hubungan Polri dan Kejaksaan sejak lama memiliki karakter yang unik.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan jaksa berwenang melakukan penelitian berkas, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Secara teori, kedua institusi saling melengkapi. Namun dalam praktik, keduanya beberapa kali mengalami perbedaan pandangan mengenai kelengkapan alat bukti, penetapan tersangka, penghentian perkara dan kewenangan penyidikan hingga penanganan perkara besar.
Konflik tersebut bukan fenomena baru. Sejumlah perkara besar sebelumnya juga pernah memperlihatkan adanya ketegangan institusional, meskipun akhirnya tetap berjalan melalui mekanisme hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jampidsus menjadi institusi yang sangat menonjol dalam pemberantasan korupsi. Berbagai perkara besar yang ditangani antara lain korupsi Jiwasraya, korupsi Asabri, korupsi BTS Kominfo dan dugaan korupsi tata niaga timah serta berbagai perkara pencucian uang hasil korupsi.
Penanganan perkara-perkara tersebut menghasilkan kerugian negara yang sangat besar serta menyeret pejabat tinggi, pengusaha maupun korporasi. Sehingga, keberhasilan tersebut meningkatkan citra Kejaksaan sebagai institusi yang agresif dalam pemberantasan korupsi. Namun semakin besar kewenangan yang dimiliki suatu institusi, semakin besar pula pengawasan publik terhadap institusi tersebut. Karena itu, ketika muncul dugaan perkara yang melibatkan pejabat tinggi Kejaksaan sendiri, perhatian masyarakat menjadi jauh lebih besar.
Sebaliknya, Polri juga beberapa kali menghadapi persoalan internal yang menjadi perhatian nasional. Publik masih mengingat berbagai kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian, mulai dari penyalahgunaan kewenangan hingga perkara yang menyeret pejabat tinggi Polri. Berbagai kasus tersebut, menjadi pelajaran bahwa tidak ada institusi yang sepenuhnya kebal terhadap penyimpangan.
Oleh sebab itu, ketika Polri menangani perkara yang menyentuh pejabat Kejaksaan, sebagian masyarakat melihatnya sebagai bentuk penegakan hukum yang setara. Namun sebagian lainnya justru memandangnya sebagai bagian dari rivalitas kelembagaan. Di sinilah pentingnya transparansi, sebab dalam persepsi publik hari ini adalah kerugian atas situasi konflik dan pengujian terhadap integritas pada lembaga penegak hukum.
Yang paling merugikan dari situasi ini bukan semata-mata konflik antarlembaga, Sebab yang paling berbahaya adalah munculnya krisis kepercayaan masyarakat. Harapan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja sama melawan kejahatan, terbentur dengan polemik pecah belah yang saling berhadap – hadapan dan memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum sedang dipengaruhi oleh pertarungan kekuasaan.
Apalagi, media sosial memperkuat persepsi tersebut dengan serbuan informasi yang berkembang sangat cepat. Potongan video, foto, hingga narasi yang belum terverifikasi sering kali langsung membentuk opini publik sebelum proses hukum selesai. Akibatnya, asas praduga tak bersalah sering kali terabaikan.
Dampak terhadap Penegakan Hukum
Lalu apa dampak terhadap penegakan hukum, apabila situasi ini tidak segera diselesaikan secara profesional? Pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Padahal, kepercayaan merupakan modal utama penegakan hukum dan tanpa kepercayaan, setiap putusan hukum akan selalu dipandang bermuatan politik.
Kedua, berpotensi mengganggu koordinasi antarpenegak hukum. Harusnya, sistem peradilan pidana bekerja secara terpadu. Apabila hubungan penyidik dan penuntut terganggu, maka efektivitas pemberantasan korupsi maupun kejahatan terorganisasi ikut terdampak.
Ketiga, menciptakan ketidakpastian hukum. Pasti akan berdampak pada investor, dunia usaha, dan masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan karena konflik kelembagaan. Dan yang keempat adalah membuka ruang politisasi ketika konflik penegak hukum menjadi konsumsi publik, pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkannya untuk membangun narasi politik yang semakin memperkeruh keadaan.
Apabila kita bisa melakukan penilaian dampak atas kekisruhan yang terjadi ini, jika dinilai dalam skala 1–10, maka dampaknya dapat diperkirakan sebagai berikut (ini merupakan analisis, bukan fakta empiris) adalah ;
- Dampak terhadap kepercayaan publik: 9/10.
- Dampak terhadap koordinasi antarlembaga penegak hukum: 8/10.
- Dampak terhadap stabilitas penegakan hukum: 8/10.
- Dampak terhadap ekonomi dan investasi: 6/10.
- Dampak terhadap stabilitas politik nasional: 6–7/10, bergantung pada bagaimana proses hukum berkembang.
Dengan kata lain, persoalan ini memiliki dampak yang tinggi, terutama pada legitimasi institusi penegak hukum, meskipun belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi krisis konstitusional atau konflik terbuka antarnegara lembaga.
Lalu apa harapan masyarakat terhadap kekisruhan, yang terpublikasi saat ini?. Negara hukum hanya dapat berdiri tegak, apabila setiap institusi bersedia tunduk pada hukum yang sama. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum dan tidak boleh pula seseorang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini publik.
Bagi Polri dan Kejaksaan, momentum ini semestinya menjadi kesempatan menunjukkan profesionalisme, keterbukaan, dan penghormatan terhadap due process of law. Setiap tindakan penyidikan, penuntutan, maupun perlindungan terhadap aparat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dijelaskan kepada publik secara transparan.
Bagi masyarakat, sikap yang paling bijak adalah mengawal proses hukum secara kritis tanpa terjebak pada informasi yang belum terverifikasi. Dukungan terhadap penegakan hukum tidak berarti membela institusi tertentu, melainkan membela prinsip bahwa siapa pun baik pejabat Polri, Kejaksaan, maupun lembaga lain, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
Apa sikap yang harus diambil Presiden, Jaksa Agung maupun Kapolri?. Konflik yang kini menjadi perhatian nasional, tidak lagi hanya menjadi urusan internal Polri dan Kejaksaan. Ketika persoalan tersebut terus bergulir di berbagai platform media, persepsi publik perlahan membentuk keyakinan bahwa terdapat ketidakharmonisan di antara sesama aparat penegak hukum. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi spekulasi tanpa kepastian. Diperlukan kepemimpinan yang tegas, komunikatif, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
Presiden Harus Menjadi Penjamin Stabilitas Penegakan Hukum
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak terjebak dalam rivalitas institusional.
Presiden tidak perlu mencampuri substansi perkara, karena hal itu dapat dipandang sebagai intervensi terhadap independensi penegakan hukum. Namun Presiden perlu mengambil peran sebagai pemimpin nasional yang memastikan koordinasi antarpenegak hukum tetap berjalan baik serta mengingatkan bahwa tidak ada institusi yang lebih tinggi daripada hukum itu sendiri.
Di tengah derasnya opini publik, Presiden juga perlu menyampaikan pesan yang menenangkan masyarakat bahwa seluruh proses hukum akan berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian sikap dari Presiden akan mengurangi ruang spekulasi yang dapat memperburuk situasi.
Jaksa Agung Harus Menjaga Independensi dan Membuka Ruang Transparansi
Sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap jaksa, termasuk pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan, diperlakukan sama di hadapan hukum.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat Kejaksaan, institusi tidak boleh membangun kesan melindungi individu tertentu. Sebaliknya, Kejaksaan harus menunjukkan sikap kooperatif terhadap setiap proses hukum yang sah, sembari memastikan bahwa hak-hak hukum setiap pihak tetap dihormati.
Di sisi lain, Jaksa Agung perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dari sumber resmi, bukan dari potongan informasi yang beredar di media sosial. Transparansi merupakan cara terbaik untuk menjaga marwah institusi.
Kapolri Harus Menjamin Profesionalisme Penyidikan
Kapolri memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besar untuk memastikan bahwa setiap langkah penyidikan, dilakukan semata-mata berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan karena tekanan opini publik ataupun kepentingan institusional.
Proses hukum terhadap siapa pun, termasuk pejabat Kejaksaan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etik. Sebaliknya, apabila suatu dugaan tidak memenuhi unsur pidana, Polri juga harus berani menjelaskan alasan hukumnya secara terbuka agar tidak berkembang persepsi bahwa penegakan hukum dijadikan alat tarik-menarik kekuasaan.
Kapolri juga perlu memastikan komunikasi yang baik dengan Jaksa Agung sebagai mitra dalam sistem peradilan pidana, sehingga perbedaan kewenangan tidak berkembang menjadi konflik kelembagaan yang justru melemahkan penegakan hukum.
Polri dan Kejaksaan bukanlah dua institusi yang saling berhadapan, melainkan dua pilar utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perbedaan kewenangan maupun proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh berkembang menjadi persaingan yang mengikis kepercayaan masyarakat.
Masyarakat Indonesia pada dasarnya, tidak menginginkan adanya pihak yang menang atau kalah dalam dinamika ini. Yang diharapkan adalah lahirnya kepastian hukum, keterbukaan, dan profesionalisme. Tentunya, masyarakat juga ingin melihat bahwa hukum benar-benar menjadi panglima, bukan kepentingan institusi ataupun individu.
Apabila Presiden mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya, Jaksa Agung menjaga integritas institusi, dan Kapolri memastikan profesionalisme penyidikan, maka polemik ini justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Sebaliknya, jika konflik terus dipertontonkan di ruang publik tanpa penyelesaian yang jelas, kerugian terbesar bukan hanya menimpa Polri atau Kejaksaan, melainkan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap negara hukum itu sendiri.
Sebab, kepercayaan publik adalah modal utama penegakan hukum. Sekali hilang, pemulihannya memerlukan waktu yang jauh lebih panjang daripada penyelesaian satu perkara. [***]
Oleh : Jeffry As. Rumampuk / Founder Butota
