DEBUTOTA, NASIONAL – Akibat kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena pemotongan anggaran sekitar Rp 81 triliun di 2025.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan Rp 110,95 triliun di 2025. Namun kebijakan efisiensi tersebut, anggaran dilembaganya dipangkas 80%.
“80% berarti sekitar Rp 81 triliun, iya. Dari anggaran kan, dipangkas Rp 81 triliun,” kata Diana, seperti dikutip dari detik, Jakarta, Jumat (31/1/2025)
Namun, Diana menegaskan, pemotongan anggaran itu tidak termasuk belanja pegawai. Kemudian proyek-proyek yang berasal dari Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dipastikan tetap berjalan.
“Kalau yang lainnya operasional itu 50%, infrastruktur yang tinggal 24%,” beber Diana.
Diana mengakui, dengan adanya pemangkasan anggaran ini, berbagai proyek pembangunan akan terganggu. Di situasi ini pihaknya harus menentukan proyek-proyek apa yang memang diprioritaskan untuk dibangun.
“Tentunya terganggu. (Proyek apa saja) ya mungkin semuanya ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya. Kita harus berbagi mana yang kita pilih untuk diprioritaskan karena yang harus jalan kan untuk yang HLN karena sudah komit, kemudian SBSN juga sudah komit juga, nah kalau yang itu tidak bisa diganggu,” Ucap Diana.
“(Anggaran) pegawai tetap, nggak mungkin kan kalau nggak digaji,” tambah Diana.
Seperti diketahui, Prabowo menargetkan penghematan belanja sebesar Rp 306,69 triliun. Efisiensi itu terdiri atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
Prabowo Minta Cari Pendanaan Swasta
Hal itu disampaikan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Prabowo mengatakan dirinya memberikan peranan lebih besar terhadap swasta.
“Saya ingin memberikan peran besar kepada swasta. Ada yang katakan saya hentikan proyek infrastruktur, tidak benar! Saya tidak menghentikan, saya mengubah!” tegas Prabowo di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1).
Prabowo ingin sebagian besar pembangunan infrastruktur diserahkan ke swasta. Hal itu lantaran swasta dipandang lebih efisien, inovatif dan berpengalaman.
“Jadi untuk jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta bergerak semuanya. Berkali-kali saya katakan, nanti pemerintah yang penting dan inti-inti yang menyangkut perlindungan rakyat dan sebagainya, yang bisa dikerjakan swasta, biar swasta berkembang dan bekerja semuanya,” tegasnya. [***]