Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
Kab.Pohuwato

Diduga Rendahkan Tenaga Abdi Pakai Analogi Kasar, APKPD Desak Copot Kapus Popayato induk

×

Diduga Rendahkan Tenaga Abdi Pakai Analogi Kasar, APKPD Desak Copot Kapus Popayato induk

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, KABUPATEN POHUWATO – Polemik dugaan pelanggaran etika kepemimpinan dan penekanan terhadap tenaga sukarela di fasilitas kesehatan tingkat pertama kembali menuai reaksi keras dari elemen gerakan pemuda dan daerah. Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) Provinsi Gorontalo secara tegas mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato untuk segera mencopot Ismail Rahama, SKM., dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas (Kapus) Popayato Induk.

Desakan ini mencuat menyusul pengakuan kontroversial pihak puskesmas terkait tenaga abdi yang bekerja tanpa digaji, serta analogi verbal tidak pantas yang dilontarkan sang kepala puskesmas dalam rapat internal beberapa waktu lalu.

Advetorial

Koordinator APKPD Provinsi Gorontalo, Wahyu Pilobu, menilai klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Popayato Induk justru memperlihatkan cacat manajerial dan minimnya empati, serta merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan para pekerja kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.

“Pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Puskesmas Popayato induk, sangat melukai nurani publik dan mencederai marwah pelayanan kesehatan di Kabupaten Pohuwato. Alasan klasik ‘ketiadaan anggaran’ tidak bisa dijadikan tameng untuk melegalkan eksploitasi tenaga kerja dengan dalih rasa iba atau atiolo,” ujar Wahyu Pilobu saat dimintai tanggapannya di Gorontalo, Selasa (17/11/2026).

Menurut Wahyu, kebijakan yang mewajibkan tenaga abdi menandatangani surat pernyataan tidak menuntut gaji justru membuktikan bahwa pihak manajemen puskesmas lepas tangan terhadap kesejahteraan pekerja yang jasanya telah lama dimanfaatkan.

Lebih lanjut, Wahyu Pilobu menyoroti alasan pembelaan Kepala Puskesmas terkait analogi verbal yang menyamakan situasi kerja dengan pekerja seks komersial (PSK). Menurutnya, diksi satir yang diklaim sebagai teguran moral bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut merupakan bentuk pelecehan verbal yang tidak beretika dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik di lingkungan institusi kesehatan.

“Menggunakan analogi kotor seperti itu di hadapan forum resmi, dengan alasan apapun baik itu satir maupun teguran internal adalah bentuk kemerosotan moral kepemimpinan. Seorang pimpinan instansi pemerintah seharusnya menjunjung tinggi etika birokrasi, bukan malah memproduksi narasi yang merendahkan martabat manusia, terlebih dikaitkan dengan tenaga abdi yang selama ini murni mengabdi untuk masyarakat,” tegas Wahyu.

Oleh karena itu, Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) Provinsi Gorontalo mendesak agar Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato tidak tinggal diam dan bersikap tegas menyikapi persoalan ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi instansi kesehatan lainnya di daerah.

“Kami dari Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) Provinsi Gorontalo mendesak secara tegas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato untuk segera mencopot Ismail Rahama, SKM., dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Popayato Induk. Jika Persoalan ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka dikhawatirkan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik secara keseluruhan di Kabupaten Pohuwato,” tutup Wahyu Pilobu.

Hingga berita ini diterbitkan, BUTOTA masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Puskesmas Popayato Induk, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato guna mendapatkan tanggapan resmi atas desakan pencopotan yang disampaikan oleh APKPD. [RR]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *