Dituding Lakukan Pelecehan Verbal dan Rumahkan Tenaga Abdi, Ini Klarifikasi Tegas Kapus Popayato Induk

BUTOTA, KAB. POHUWATO – Sempat beredar kabar mengenai kebijakan perumahan sepihak dan dugaan pelecehan verbal terhadap puluhan tenaga abdi (sukarela) di Puskesmas Popayato Induk yang memicu sorotan publik. Merespons polemik tersebut, Kepala Puskesmas (Kapus) Popayato Induk, Ismail Rahama, SKM., akhirnya angkat bicara untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Terkait isu yang menyebutkan bahwa tenaga abdi diberhentikan atau dirumahkan secara sepihak, Ismail dengan tegas membantah hal tersebut. Ia memastikan para pekerja sukarela tersebut masih bertugas dan melayani masyarakat di Puskesmas Popayato Induk hingga hari ini.

“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini mereka masih ada dan tetap bekerja. Mereka sudah lama mengabdi di sini,” ujar Ismail memberikan klarifikasi.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan akar persoalan terkait surat pernyataan tidak menuntut gaji yang diwajibkan bagi para tenaga abdi. Menurutnya, puskesmas sama sekali tidak memiliki kuota atau anggaran (nol) untuk perekrutan tenaga abdi baru. Kebijakan menerima para pekerja tersebut murni didasarkan pada rasa kemanusiaan karena besarnya keinginan mereka untuk mengabdi.

“Di Puskesmas Popayato Induk ini memang tidak ada perekrutan tenaga abdi, anggarannya memang kosong. Tetapi karena rasa kemanusiaan atau istilahnya atiolo, mereka bermohon kalau boleh dititipkan saja mengabdi di sini. Kami terima, tapi dengan syarat mutlak tidak menuntut gaji karena memang tidak ada anggarannya,” terang Ismail.

Kapus Popayato Induk ini menegaskan bahwa surat pernyataan tersebut adalah langkah antisipatif yang sah secara administratif. Kesepakatan tidak bisa hanya sebatas lisan, guna menghindari tuntutan hak di kemudian hari yang tidak memiliki dasar pijakan anggaran.

“Suatu saat ditakutkan mereka akan menuntut gaji. Hal seperti ini tidak bisa hanya dari mulut ke mulut, harus ada hitam di atas putih. Jangan sampai tiba-tiba muncul tuntutan padahal sejak awal mereka sudah tahu kondisinya,” tegasnya.

Selain masalah administratif, Ismail juga menanggapi keras rumor tak sedap yang menyebut dirinya melakukan pelecehan verbal dengan menyamakan tenaga abdi dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) hingga menyuruh mereka membuka baju. Ismail mengklarifikasi bahwa diksi tersebut adalah sebuah analogi satir yang ditujukan khusus untuk memantik empati para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan puskesmas, bukan ditujukan untuk menghina tenaga abdi.

“Saya menyampaikan itu kepada para ASN dan P3K, bukan kepada tenaga abdi. Tujuannya agar hati nurani teman-teman pegawai yang digaji terbuka. Saya menganalogikan dengan bahasa kasar, orang yang bekerja di tempat PSK saja dibayar, apalagi tenaga abdi kita ini yang kasihan sudah mengabdi dan banyak menolong kita. Masa kita ASN tidak bisa patungan membantu mereka?” jelas Ismail meluruskan konteks pembicaraan.

Ismail berharap para pegawai berstatus ASN dan P3K mau menyisihkan sedikit rezeki secara sukarela demi menghargai jerih payah para tenaga abdi. “Biar cuma seribu atau lima ratus perak, setidaknya bisa untuk membantu mereka membeli kebutuhan seperti pewangi pakaian (Molto),” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ismail juga mengaku telah mengundang para orang tua tenaga abdi untuk duduk bersama dan memberikan penjelasan secara langsung agar tidak terjadi miskomunikasi.

Terkait rumor yang menuding dirinya sempat melontarkan kalimat menyuruh tenaga abdi untuk membuka baju, Ismail membantahnya dengan keras.

“Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau menyuruh mereka untuk buka baju,” pungkas Ismail menutup keterangannya. [Rm]