BUTOTA – OPINI | Gelombang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) kembali memperlihatkan wajah buram demokrasi lokal di Indonesia. Ironisnya, sejumlah kepala daerah yang terseret dalam kasus korupsi justru berasal dari hasil pemilu dan pilkada serentak 2024, sebuah catatan buruk dari proses demokrasi yang seharusnya melahirkan pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas.
Alih-alih membawa harapan baru, sebagian dari mereka justru mengulang pola lama, dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Secara berurutan, OTT yang dilakukan KPK bukan lagi sekadar penegakan hukum, tetapi telah menjadi alarm keras bahwa korupsi di tingkat daerah semakin sistemik. Bahkan tidak sedikit pengamat yang mulai melihat fenomena ini sebagai “bom waktu politik” untuk ratusan kepala daerah lainnya, dalam bayang-bayang ancaman yang sama. Yakni, tinggal menunggu siapa yang berikutnya terseret dalam jerat hukum.
Data yang pernah dirilis oleh KPK, menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga beberapa tahun terakhir, lebih dari 160 kepala daerah di Indonesia telah terjerat kasus korupsi. Jumlah ini mencakup gubernur, bupati, hingga wali kota. Angka tersebut bukan sekadar statistik hukum, tetapi menjadi fatamorgana dari kegagalan sistem politik dalam melahirkan kepemimpinan yang bersih.
Persoalan ini, sejujurnya tidak bisa dilepaskan dari mahalnya biaya politik dalam kontestasi pilkada. Untuk memenangkan sebuah daerah, calon kepala daerah harus mengeluarkan dana yang menyentuh hingga belasan bahkan puluhan miliaran rupiah. Mulai dari biaya kampanye, logistik politik, hingga kompromi dengan berbagai kepentingan. Ketika kekuasaan berhasil diraih, godaan untuk “mengembalikan modal politik” pun menjadi sangat besar. Proyek pemerintah daerah, pengaturan anggaran, hingga jual beli jabatan kerap menjadi instrumen yang digunakan untuk menutup biaya politik tersebut, termasuk membayar hutang pilkada didalamnya.
Di sinilah lingkaran setan korupsi di daerah mulai bekerja. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat berubah menjadi alat transaksi politik. Yang lebih membingungkan, praktek tersebut sudah masuk pada fase “harap maklum”, bagi mereka yang terpilih dan didukung oleh para pelaku serta dibentengi oleh oknum-oknum aparat penegak hukum di daerah. Seakan-akan, fenomena itu harus dijaga untuk menjadi “konsumsi keseimbangan DIPA lembaga” yang bersifat periodik.
Bahkan, banyak lelucon yang berkeliaran bahwa efek efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat, telah menjadi “ladang subur” bagi penegakan hukum didaerah, yang kemudian tindakan tegas terhadap hasil pemilu dan pilkada serentak 2024, sedang dipertontonkan oleh KPK, untuk menjadi warning bagi siapa saja pada periode ini.
Disisi lainnya, persoalan yang lebih memprihatinkan adalah melemahnya efek jera terhadap para pelaku korupsi. Dalam banyak kasus, vonis terhadap koruptor sering kali dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kerugian negara yang ditimbulkan. Belum lagi berbagai fasilitas seperti remisi, potongan masa tahanan, hingga peluang kembali ke dunia politik setelah menjalani hukuman.
Kondisi ini menciptakan persepsi berbahaya bahwa korupsi bukanlah akhir dari karier seorang pejabat. Seolah-olah korupsi hanyalah “risiko jabatan” yang bisa dinegosiasikan melalui celah hukum. Jika persepsi ini terus berkembang, maka upaya pemberantasan korupsi akan kehilangan daya gentarnya.
OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memang masih menjadi simbol bahwa negara tidak sepenuhnya menyerah dalam memerangi korupsi. Namun penindakan saja tidak cukup. Tanpa reformasi serius dalam sistem politik, pembiayaan pemilu, dan pengawasan terhadap kekuasaan daerah, operasi tangkap tangan hanya akan menjadi siklus yang terus berulang.
Setiap tahun akan selalu muncul nama baru dalam daftar kepala daerah yang ditangkap. Setiap tahun pula kita akan menyaksikan drama yang sama, pejabat ditangkap, disidangkan, lalu perlahan dilupakan.
Yang paling berbahaya dari semua ini adalah normalisasi korupsi dalam sistem politik lokal. Ketika kita mulai terbiasa melihat kepala daerah ditangkap karena korupsi, maka sesungguhnya demokrasi sedang mengalami degradasi moral yang serius.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka persoalan kepala daerah yang terjaring OTT bukan lagi sekadar kasus hukum. Ia akan berubah menjadi gejala krisis integritas dalam demokrasi Indonesia.
Dan pada titik itu, pertanyaan yang paling relevan bukan lagi siapa yang akan ditangkap oleh KPK berikutnya, tetapi berapa banyak lagi kepala daerah yang sebenarnya hanya tinggal menunggu giliran. [*]
Oleh : Jeffry Rumampuk / Owner Butota Group
