BUTOTA – CERPEN | Senja merah menyapu langit kota ketika Pak Budi, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD di celebes, menatap layar komputernya dengan wajah pucat. Angka-angka di spreadsheet itu seperti menelanjangi kenyataan yang selama ini ia coba tutupi.
“Lima bulan… hanya lima bulan,” gumamnya pelan. Tangannya bergetar memegang mouse.
Enam miliar rupiah yang dianggarkan untuk perjalanan dinas anggota dewan selama setahun, habis sudah. Padahal kalender masih menunjukkan bulan Mei. Masih ada tujuh bulan lagi hingga tahun anggaran berakhir.
“Pak Budi, ada surat dari Ketua DPRD.”
Suara Rina, stafnya, membuyarkan lamunan. Amplop coklat diletakkan di meja kerjanya. Dengan gerakan lambat, Pak Budi membuka surat itu. Matanya menyapu baris demi baris, dan dadanya terasa sesak.
“…tetap melaksanakan kunjungan kerja ke provinsi lain sesuai jadwal yang telah disusun. Pembayaran akan diselesaikan kemudian.”
“Kemudian kapan?” bisik Pak Budi pada dirinya sendiri.
Tiga Bulan Kemudian, Ruang rapat Badan Anggaran dipenuhi asap rokok dan aroma kopi pahit. Pak Herman, Ketua DPRD, duduk di ujung meja dengan wajah tenang. Di hadapannya, Pak Budi berdiri dengan map tebal di tangan.
“Jadi, Pak Budi, berapa total yang harus kita bayar?” tanya Pak Herman sambil menyalakan rokok ketiganya pagi itu.
“Untuk tiga bulan terakhir perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan… sekitar dua setengah miliar, Pak.”
Ruangan mendadak hening. Beberapa anggota dewan saling berpandangan. Pak Surya, bendahara daerah yang ikut hadir, menghela napas panjang.
“Pak Herman,” Pak Surya bersuara hati-hati, “saya sudah beberapa kali mengingatkan bahwa anggaran habis. Tapi tetap saja ada permintaan pencairan. Hotel sudah dipesan, tiket sudah dibeli, bahkan SPJ sudah masuk. Bagaimana saya bisa menolak?”
“Makanya kita rapat ini, Pak Surya. Tenang saja,” Pak Herman tersenyum, terlalu tenang untuk ukuran situasi yang genting. “Sebentar lagi kan pembahasan APBD Perubahan. Kita masukkan saja angka ini di sana.”
“Tapi Pak…” Pak Budi mencoba bersuara.
“Tidak ada tapi-tapian, Pak Budi. Perjalanan dinas kami itu untuk kepentingan daerah. Studi banding, kunjungan kerja, semuanya untuk mencari ilmu demi kemajuan daerah kita. Masa iya tidak bisa dibayar?”
Pak Budi terdiam. Di dalam hatinya bergejolak pertanyaan: Jika memang untuk kepentingan daerah, mengapa tidak menunggu hingga anggarannya ada?
Malam di Rumah Pak Budi, “Bapak kenapa tidak makan?” Istrinya, Bu Sari, menatap khawatir.
“Tidak nafsu, Bu.” Pak Budi mendorong piringnya. “Aku bingung.”
“Kenapa?”
Pak Budi menatap langit-langit rumahnya. Rumah sederhana hasil kerja keras puluhan tahun. “Di kantor, kita sudah menggunakan uang yang tidak ada, Bu. Dua setengah miliar. Sekarang tinggal bagaimana caranya menutup lubang itu.”
“Maksud Bapak?”
“Mereka sudah jalan-jalan, sudah menginap di hotel, sudah makan di restoran. Semuanya pakai nama pemerintah. Tapi uangnya… tidak ada. Kosong. Sekarang dipaksa untuk dianggarkan lewat APBD Perubahan, seolah-olah itu solusi.”
Bu Sari memegang tangan suaminya. “Bapak takut?”
“Takut, Bu. Kalau besok ada pemeriksaan, siapa yang salah? Yang suruh jalan tanpa anggaran, atau yang bayar tanpa anggaran?”
Rapat Pembahasan APBD Perubahan, di ruang paripurna penuh sesak. Pak Budi duduk di barisan paling belakang, mengamati. Di podium, Pak Herman sedang menyampaikan usulan penambahan anggaran perjalanan dinas.
“Jadi kami usulkan penambahan dua setengah miliar untuk menyelesaikan kewajiban perjalanan dinas yang sudah kami laksanakan sebelum perubahan itu demi kepentingan pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.”
Beberapa anggota fraksi mengangguk setuju. Tidak ada yang bertanya: “Mengapa dilaksanakan dulu kalau anggarannya belum ada?”
Pak Hasan, anggota dari Fraksi Pembangunan, mengangkat tangan. “Saya setuju dengan usulan ini. Bagaimana mungkin wakil rakyat bekerja tapi tidak digaji? Sama saja. Mereka sudah bekerja, harus dibayar.”
Pak Budi menunduk. Dalam hati ia bergumam: “Tapi pekerjaan yang tanpa izin bosnya, tanpa persetujuan keuangannya, apakah bisa ditagih bayarannya?”
Suara ketukan palu Pimpinan DPRD mengakhiri perdebatan singkat. “Usulan disetujui. Sekretariat segera proses.”
Dua Minggu Kemudian, Pak Budi baru saja tiba di kantor ketika Rina berlari menghampiri. Wajahnya pucat.
“Pak, ada tim dari Inspektorat dan BPK. Mereka minta dokumen anggaran dan realisasi perjalanan dinas!”
Jantung Pak Budi berdegup kencang. Ini yang ia takutkan. Ia berjalan ke ruangannya dengan langkah berat. Di sana, dua orang berseragam dengan emblem Inspektorat Daerah dan BPK sudah menunggu.
“Selamat pagi, Pak Budi. Kami dari Inspektorat dan BPK. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi terkait pelaksanaan anggaran perjalanan dinas.”
Pak Budi mengangguk lemah. Ia tahu, ini baru permulaan.
Malam yang Panjang, Pak Herman duduk di beranda rumahnya yang megah. Sebatang rokok di tangan, segelas kopi di meja. Teleponnya berdering. Pak Surya.
“Pak Herman, ada masalah. Tim inspektorat dan BPK mulai mengorek-ngorek dokumen.”
“Biarkan saja. Kita tidak salah apa-apa.”
“Tapi Pak, kita melaksanakan kegiatan tanpa anggaran yang tersedia. Itu bisa jadi masalah besar.”
Pak Herman terdiam sejenak. Asap rokoknya mengepul ke udara malam. “Pak Surya, saya sudah puluhan tahun di sini. Ini bukan pertama kalinya. Tenang saja, nanti juga selesai. Yang penting uangnya sudah kita anggarkan di APBD-P kan?”
“Tapi cara kita ini seperti… seperti beli barang dulu baru minta uang ke orang tua, Pak.”
“Namanya juga wakil rakyat, Pak Surya. Kita harus gesit. Tidak bisa menunggu-nunggu.”
Pak Surya menutup telepon dengan perasaan tidak enak. Di ujung sana, Pak Herman memandang taman rumahnya yang luas. Sebuah rumah yang dibangun dari gaji bersih seorang anggota dewan.
Enam Bulan Kemudian, Kantor Pak Budi dipenuhi tumpukan kertas. Laporan audit, klarifikasi, surat-menyurat. Matanya sembab, rambutnya mulai memutih.
“Pak Budi, laporan inspektorat sudah keluar,” Rina menyerahkan dokumen tebal.
Pak Budi membuka halaman pertama. Jari-jarinya gemetar membaca kesimpulan:
“…pelaksanaan perjalanan dinas tanpa tersedianya anggaran merupakan pelanggaran disiplin anggaran. Pembayaran yang dilakukan setelahnya melalui APBD Perubahan tidak menghilangkan unsur kesalahan dalam tata kelola keuangan…”
Ia membaca terus. Nama-nama dicantumkan. Pak Herman sebagai Ketua DPRD, Pak Surya sebagai Bendahara Daerah, dan dirinya sendiri sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat.
“Rekomendasi: Pengembalian kerugian daerah dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.”
Pak Budi menutup dokumen itu. Ia menatap foto keluarganya di meja. Istri dan dua anaknya tersenyum di sana, tidak tahu badai apa yang akan menimpa keluarga mereka.
Dua tahun kemudian, ruang sidang pengadilan ramai dengan wartawan. Pak Budi duduk di kursi terdakwa bersama Pak Surya. Pak Herman duduk terpisah dengan tim pengacara yang mengkilap.
Jaksa membacakan dakwaan. Kata-kata “merugikan keuangan daerah” dan “penyalahgunaan wewenang” berkali-kali terdengar.
Pak Budi menatap kosong ke depan. Ia ingat hari pertama ia diterima kerja di pemda 30 tahun lalu. Penuh semangat, ingin mengabdi. Sekarang, di penghujung karirnya, ia duduk sebagai terdakwa.
“Saya hanya menjalankan perintah,” bisiknya pada pengacaranya.
“Tapi Anda yang tanda tangan dokumen, Pak,” jawab pengacaranya datar.
Pak Herman di kursi sebelah tampak lebih tenang. Pengacaranya berbisik sesuatu, dan ia mengangguk. Ada senyum tipis di bibirnya.
Di bangku penonton, Bu Sari menangis dalam diam. Anak-anaknya memeluk ibunya. Mereka tidak mengerti mengapa ayah mereka harus ada di sini. Ayah yang selalu bilang: “Bekerjalah dengan jujur, maka rezekim akan datang dengan baik.”
Hakim mengetuk palu. Sidang dimulai.
Dan Pak Budi tahu, hutang yang ia takutkan dua tahun lalu, kini harus dibayar. Bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih mahal: kehormatan, nama baik, dan masa depan keluarganya.
Hutang di akhir tahun itu, akhirnya datang juga tagihannya. [***]
Oleh : JFR
