BUTOTA – GORONTALO KAB, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menjadi sorotan, setelah mengalokasikan anggaran fantastis untuk sewa kendaraan dinas pelayanan tamu pada Tahun Anggaran 2026.
Kepada Butota, Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) menyoroti hal tersebut. Melalui Kordinatornya Wahyu Pilobu, mengatakan terdapat paket pengadaan dengan uraian pekerjaan Sewa Kendaraan Dinas (KDO) / Sewa Kendaraan Dinas Pelayanan Tamu dengan total pagu anggaran mencapai Rp1.650.000.000 .
Wahyu Pilobu menilai, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa semangat efisiensi anggaran tidak benar-benar dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
“Ini ironi besar. Di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan, pemerintah justru menghamburkan anggaran miliaran rupiah hanya untuk sewa kendaraan tamu. Di mana letak empati dan keberpihakan kepada rakyat?” tegas Wahyu.
Menurutnya, penggunaan APBD untuk kebutuhan seremonial dan fasilitas pejabat semestinya ditekan, apalagi kondisi fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas.
“Pemerintah selalu bicara efisiensi, penghematan, dan kepentingan rakyat. Tapi fakta anggaran justru menunjukkan sebaliknya. Semangat efisiensi itu seakan tidak termaktub dalam pemerintahan Kabupaten Gorontalo hari ini,” katanya.
Wahyu menyampaikan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Gorontalo, masih masuk dalam kategori daerah dengan angka kemiskinan tinggi di Provinsi Gorontalo. Hal ini kata Wahyu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo tahun 2025.
” Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo tercatat masih sebesar 14,89 persen atau sekitar 56,13 ribu jiwa. Angka tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah, dan untuk lebih fokus pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan malah mengutamakan sewa fasilitas kendaraan tamu yang memiliki nilai miliaran rupiah,” Ketus Wahyu.
“Kalau rakyat masih banyak yang kesulitan makan, petani kesulitan pupuk, nelayan kesulitan BBM, infrastruktur desa masih rusak, lalu pemerintah malah sibuk menyewa kendaraan mewah untuk tamu, maka patut dipertanyakan arah keberpihakan anggaran daerah. Atau karena hanya ada kegiatan Penas Tani dan Nelayan, sehingga harus mengabaikan status daerah dan kondisi masyarakat miskin, agar bisa tampil sempurna sebagai tuan ruma..?,” lanjut Wahyu.
Wahyu menegaskan, APBD seharusnya digunakan secara proporsional untuk memperkuat pelayanan publik dan mengurangi angka kemiskinan, bukan memperbesar belanja yang dinilai tidak mendesak.
“Ini bukan sekadar soal mobil dinas. Ini soal sensitivitas pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada respon positif dan penjelasan resmi dari Sekda Sugondo Makmur dan Kabag Umum Pemda Kabgor Rion Renaldi, mengenai rincian jumlah kendaraan yang akan disewa, jenis kendaraan, maupun urgensi kebutuhan anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut. [JFR]
