BUTOTA – GORONTALO PROV, Polemik penggunaan anggaran perjalanan dinas (perjadin) anggota DPRD Provinsi Gorontalo kembali menuai tanggapan. Kali ini, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, meminta agar kritik terhadap belanja perjalanan dinas tidak disampaikan secara umum tanpa didukung data yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Limonu sebagai respons atas berbagai sorotan publik, termasuk kritik yang sebelumnya ramai diberitakan sejumlah media lokal terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Limonu, langkah terbaik adalah membuka data penggunaan anggaran perjalanan dinas seluruh anggota dewan agar masyarakat dapat melihat secara objektif siapa yang paling banyak menggunakan anggaran tersebut.
“Saran yang baik. Tapi perlu ditelusuri juga siapa pengguna anggaran perjadin tertinggi. Jangan sampai justru saya lebih sedikit perjalanan dinas saya keluar daerah daripada yang mengusulkan,” kata Limonu.
Politisi Gerindra itu bahkan mempersilakan publik meminta data resmi kepada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mengenai realisasi anggaran perjalanan dinas setiap anggota dewan.
“Dan coba minta data di Sekwan, masih berapa banyak sisa anggaran perjalanan dinas saya ketimbang yang lain,” ujarnya.
Limonu menegaskan, pemberitaan yang menggeneralisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh anggota DPRD, padahal menurutnya tidak semua legislator memiliki intensitas perjalanan dinas yang sama.
Ia menilai, sebagian anggota dewan justru lebih memilih menghabiskan waktu di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat dibanding melakukan perjalanan ke luar daerah apabila tidak memiliki urgensi yang jelas.
“Sebab berita-berita seperti ini bisa merusak nama baik aleg lainnya, sementara tidak semua aleg juga yang suka-suka keluar daerah. Saya sendiri kalau saya anggap tidak terlalu penting, saya tidak keluar daerah. Jauh lebih baik berada di dapil daripada keluar daerah yang tidak ada manfaatnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi tantangan terbuka agar pengelolaan anggaran perjalanan dinas DPRD dilakukan secara lebih transparan. Dengan membuka data realisasi anggaran setiap anggota, publik dapat menilai penggunaan anggaran berdasarkan fakta, bukan asumsi ataupun persepsi.
Sebelumnya, polemik anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo mencuat setelah mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dalam pemberitaan media lokal yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah.
Perdebatan itu kemudian berkembang menjadi desakan, agar data penggunaan perjalanan dinas seluruh anggota DPRD dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. [JFR]
