Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaProvinsi Gorontalo

Syarif Mbuinga Tancap Gas, ABPEDNAS Gorontalo Siap Bergerak hingga ke Desa

×

Syarif Mbuinga Tancap Gas, ABPEDNAS Gorontalo Siap Bergerak hingga ke Desa

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA – GORONTALO, Pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo tidak ingin dijadikan sekadar agenda seremonial.

Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, langsung menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus membangun hubungan kerja yang lebih harmonis dengan pemerintah desa.

Advetorial

Usai dilantik di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026), Syarif menyebut konsolidasi internal menjadi langkah pertama yang akan dilakukan organisasi tersebut.

Menurutnya, ABPEDNAS tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, pihaknya akan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan sejumlah organisasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintahan desa, kelurahan maupun BPD di Gorontalo.

“Setelah pelantikan ini, hal pertama yang akan kami lakukan adalah konsolidasi organisasi. ABPEDNAS tidak merasa sendiri. Kami akan membangun kolaborasi dan kolektivitas bersama rekan-rekan dari sekitar tujuh organisasi pemerintahan desa, kelurahan dan BPD yang terhimpun di Gorontalo,” ujar Syarif.

Mantan Bupati Pohuwato dua periode itu menegaskan, momentum pelantikan justru menjadi titik awal bagi ABPEDNAS untuk turun langsung melihat persoalan yang terjadi di tingkat desa.

Salah satu agenda yang disiapkan yakni program konsolidasi doorstop yang akan menyasar kabupaten/kota hingga ke desa-desa.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat komunikasi antara kepala desa atau pemerintah desa dengan BPD. Syarif menilai, hubungan kedua unsur tersebut harus dibangun dalam suasana yang produktif dan konstruktif agar tidak terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya menghambat pembangunan.

“Kami tidak ingin pelantikan ini hanya sekadar wah dan meriah lalu selesai. Ini justru starting awal. Kami menyiapkan kegiatan doorstop sampai ke level desa untuk mengharmonisasi hubungan kerja sama yang produktif, konstruktif dan energik antara kepala desa atau pemerintah desa dengan BPD,” tegasnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, DPD ABPEDNAS Gorontalo juga menyiapkan kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan unsur Asisten Intelijen.

Kerja sama itu diarahkan untuk mendukung pengawalan berbagai program prioritas nasional dan Asta Cita di tingkat desa.

Syarif mengatakan, keterlibatan lintas lembaga penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tetap berjalan sesuai aturan.

Di sisi lain, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah desa maupun BPD mengenai batas kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Bagi Syarif, BPD dan pemerintah desa seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kubu yang saling berhadapan. Keduanya harus menjadi mitra dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.

Syarif juga menepis anggapan bahwa keterlibatannya dalam ABPEDNAS merupakan bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik Pemilu maupun Pilpres 2029.

Ia meminta publik melihat langkah tersebut sebagai bentuk pengabdian dan upaya untuk kembali membangun komunikasi langsung dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di tingkat desa.

“Jangan dinilai dari sudut mata politik 2029. Ini pure wujud pengabdian,” katanya.

Syarif mengaku pengalamannya sebagai Ketua DPRD dan Bupati membuat dirinya melihat masih adanya persoalan komunikasi antara BPD dengan kepala desa.

Menurutnya, riak dan ketegangan antara kedua unsur tersebut dapat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan memperlambat proses pembangunan di desa.

“Pengalaman saya sebagai Ketua DPRD dan Bupati menunjukkan masih sering ada riak antara BPD dan kepala desa yang berdampak buruk pada percepatan pembangunan desa,” ujarnya.

Karena itu, melalui ABPEDNAS, Syarif ingin mendorong penguatan kapasitas dan posisi BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa.

“Melalui ABPEDNAS, kami ingin memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis kepala desa, bukan untuk saling berseberangan,” pungkasnya. [FB]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *