BUTOTA, GORONTALO PROV- Anggota Pakar DPRD Provinsi Gorontalo, Masir Mudeng, menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah pemberitaan yang menyoroti aktivitas DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menilai, pemberitaan mengenai lembaga publik semestinya tetap mengedepankan keberimbangan, verifikasi data, serta ruang konfirmasi kepada pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan.
Masir mengatakan, pihaknya senantiasa mengikuti perkembangan berbagai isu yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Gorontalo, termasuk pemberitaan yang beredar di sejumlah media.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, ketepatan data dan keberimbangan dalam pemberitaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kerja jurnalistik.
“Kami senantiasa memantau berita. Namun ada beberapa pemberitaan yang terkesan hanya berdasarkan satu pihak dan tanpa konfirmasi, sehingga informasinya menjadi kurang berimbang. Bahkan, ada beberapa data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Masir.
Ia menilai, persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan hak jawab, melainkan menyangkut bagaimana proses jurnalistik dilakukan sebelum sebuah informasi dipublikasikan.
Masir mengingatkan bahwa kritik terhadap lembaga publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Media bahkan memiliki ruang yang luas untuk mengkritisi kebijakan maupun kinerja pemerintah dan lembaga legislatif.
Namun, menurutnya, kritik yang kuat tetap dapat disampaikan dengan berpegang pada data dan prinsip keberimbangan.
“Ini bukan soal ruang hak jawab, tetapi lebih pada kecenderungan pemberitaan yang terkesan tendensius. Kritik itu penting, tetapi kritik juga harus dibangun dari data yang benar dan informasi yang terverifikasi,” katanya.
Masir mengaku telah cukup lama berinteraksi dengan insan pers, baik media cetak, elektronik maupun media daring. Dari pengalaman tersebut, ia melihat banyak media yang tetap mampu bersikap kritis dan tajam, tetapi pada saat yang sama menjaga akurasi serta keberimbangan informasi.
“Banyak media yang kritis dan tajam, tetapi tetap terpercaya. Yang menjadi sorotan adalah ketika kritik yang tajam itu tidak dibarengi dengan keberimbangan. Ini bukan soal alergi terhadap kritik, tetapi soal etika,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sebuah pemberitaan yang mencantumkan angka 23 anggota dalam konteks persoalan yang diberitakan. Menurut Masir, angka tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dan sumber yang digunakan juga dinilai perlu dipertanyakan validitasnya.
Karena itu, ia berharap media dapat lebih berhati-hati ketika menyajikan data, terutama ketika menyangkut lembaga publik dan nama-nama individu.
Masir menekankan, proses verifikasi bukan sekadar formalitas jurnalistik. Konfirmasi kepada pihak yang berkaitan dengan suatu informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan tidak hanya menerima satu sudut pandang.
“Ketika sebuah berita menyangkut seseorang atau sebuah lembaga, sebaiknya semua pihak yang berkaitan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan tidak terbentuk oleh satu perspektif saja,” jelasnya.
Ia berharap kritik yang muncul melalui media tetap menjadi bagian konstruktif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan lembaga publik.
Menurutnya, media dan lembaga publik pada dasarnya memiliki ruang yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Media menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara lembaga publik perlu terbuka terhadap kritik dan koreksi.
“Media memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi. Karena itu, independensi, ketajaman kritik, akurasi data dan keberimbangan harus berjalan bersama. Dengan cara itu, kritik tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan,” pungkasnya. [*]
