Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaHot NewsNasional

DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Utamanya

×

DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Utamanya

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, NASIONAL – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU tersebut memuat 10 poin utama, mulai dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) hingga pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan hal itu dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Advetorial

Habiburokhman mengatakan, penyelesaian pembahasan RUU tersebut merupakan hasil kerja bersama untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan peradilan pidana di Indonesia.

Menurutnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam pembahasannya, Panja juga menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan para ahli untuk menyempurnakan substansi aturan tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, terdapat 10 poin utama yang menjadi perhatian dalam RUU Perampasan Aset, yakni:

1. Prinsip dan perlindungan HAM. Pengaturan perampasan aset harus menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana. Perampasan aset mencakup sejumlah tindak pidana, termasuk penipuan, penggelapan, perdagangan, hingga kejahatan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong.

3. Ancaman pidana tetap berlaku. Pelaku tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya tetap dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pidana mati.

4. Pembagian kewenangan. RUU ini mengatur tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, proses pengadilan hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan pihak ketiga. Pihak yang memiliki iktikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan untuk membuktikan haknya atas aset yang dipersoalkan.

6. Pengembalian aset kepada korban. Aset hasil tindak pidana diupayakan dapat dikembalikan kepada korban atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

7. Pengelolaan aset. Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang berkompeten dengan mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas.

8. Pengawasan independen. Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset harus berada dalam pengawasan badan independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi alat bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan.

10. Pemanfaatan teknologi. Pengelolaan aset didukung sistem informasi yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Sebelumnya, Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset agar dapat diselesaikan pada November 2026. Target tersebut lebih cepat dari rencana awal yang dijadwalkan rampung pada 15 Desember 2026.

Untuk mengejar target tersebut, Komisi III DPR tetap menggelar pembahasan meskipun memasuki masa reses. Langkah itu dilakukan sebagai upaya merespons tuntutan masyarakat agar regulasi mengenai perampasan aset segera disahkan.

Meski pembahasan tingkat I telah rampung, RUU tersebut masih harus melalui tahapan selanjutnya sebelum resmi menjadi undang-undang. [Adv]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *