Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
Hot NewsNasionalProvinsi Gorontalo

Izin Pusat Dokumen Ghaib, Menguak Gelapnya Transparansi Pelet Kayu di Gorontalo

×

Izin Pusat Dokumen Ghaib, Menguak Gelapnya Transparansi Pelet Kayu di Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, GORONTALO – Industri pelet kayu (wood pellet) di Provinsi Gorontalo tengah melaju kencang, namun laju ekspansi ini berjalan di atas ancaman nyata kerusakan ekologis dan konflik tenurial bagi warga di tapak. Berdasarkan catatan dan investigasi #KoalisiSaveGorontalo, hingga November 2026 tercatat ada sepuluh konsesi perkebunan energi yang membentang di atas lahan sekitar 282.100 hektare.

Meski baru empat perusahaan yang beroperasi yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ)—deforestasi di dalam konsesi tersebut diperkirakan telah melahap 9.617 hektare hutan sepanjang periode 2020–2026.

Advetorial

Perusahaan-perusahaan yang semula memegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kini berbondong-bondong mengubah strategi. Mereka memanfaatkan skema Multiusaha Kehutanan (MUK) untuk menggandakan pasokan bahan baku. GCL dan GNJ adalah dua nama yang sudah mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) lewat skema MUK ini, di mana kayu dari konsesi mereka langsung disetor ke pabrik pengolahan PT Gorontalo Panel Lestari (GPL).

Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), Zulfianto Biahimo, menilai peralihan izin dari HTI murni ke skema MUK ini menjadi ancaman baru bagi masyarakat adat dan lokal. Perubahan itu berpotensi meletupkan konflik tenurial di lapangan.

Temuan JPIK di lapangan bahkan mencengangkan: kawasan lindung di dalam konsesi PT GNJ menyusut drastis dari 7.652 hektare menjadi hanya 3.713,68 hektare dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH). Sementara itu, dokumen RKUPH PT GCL 2023–2032 terang-terangan memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon (carbon trade) di dalam konsesi mereka.

“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent / FPIC) dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” tegas Zulfianto.

Gelombang penolakan keras kini mengalir dari Kabupaten Pohuwato. Rencana ekspansi PT Lumintu Ageng Lestari Joyo perusahaan Hutan Tanaman Energi (HTE) berskema PBPH yang mengincar lahan seluas 38.000 hektare di Kecamatan Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur secara tegas ditolak oleh pemerintah daerah dan DPRD Pohuwato.

Dalam rapat paripurna ke-33 DPRD Pohuwato pada 30 Juni 2026, seluruh fraksi kompak menolak kehadiran perusahaan tersebut. Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa, mengingatkan bahwa wilayah Popayato bersaudara bukanlah kawasan baru bagi industri ekstraktif. Aktivitas serupa sudah lebih dulu bercokol di sana, yang berdasarkan analisis citra satelit koalisi, telah menyumbang deforestasi seluas 1.105 hektare hutan alam sepanjang 2021–2023.

Menurut Renal, sikap tegas DPRD harus diapresiasi, namun tidak boleh berhenti sekadar menjadi macan kertas. “Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.

Alih-alih menyejahterakan, kehadiran sektor kehutanan ini justru meninggalkan jejak duka bagi warga di lingkar konsesi. Pada malam 20 Juni 2025, banjir bandang menerjang Desa Tuweya dan Desa Bohusami di Kecamatan Wanggarasi, Pohuwato. Peristiwa kelam itu merenggut dua nyawa warga setempat, merendam ratusan rumah, merusak ribuan hektare lahan pertanian, serta memutus total satu jembatan penghubung Trans-Sulawesi di Kecamatan Lemito. BPBD mencatat 1.235 jiwa terdampak di dua desa tersebut, sementara BNPB mencatat total 8.995 orang terdampak di seluruh wilayah Pohuwato saat itu.

Belum selesai dengan ancaman di darat, aktivitas perusahaan ini kini menyasar laut. Pada 21 Agustus 2026, sebuah kapal tunda (tugboat) yang menarik tongkang sarat muatan pelet kayu terpantau melintas di perairan dangkal depan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato. Alur tersebut merupakan wilayah tangkap tradisional nelayan lokal bukan jalur pelayaran kapal barang raksasa. Lintasan kapal ini tidak hanya mengancam keselamatan nelayan kecil, tetapi juga berpotensi menghancurkan terumbu karang akibat kandasnya tongkang atau tersapu tali penarik di dasar laut.

Di atas kertas, komoditas pelet kayu memang menjadi “raja” ekspor Gorontalo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo per 1 Oktober 2026 mencatat, sektor pelet kayu menyumbang US33,34 juta atau 57,02 persen dari total ekspor Januari–Augustus 2026 yang sebesar US58,46 juta. Seluruh volume sebanyak 240.816 ton itu dikirim ke Jepang dan Korea Selatan. Pada tahun 2024, PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) bahkan dinobatkan menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo, hingga diganjar penghargaan oleh Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara.

Namun, #KoalisiSaveGorontalo memandang angka-angka gemilang itu sebagai ilusi semu. Gorontalo kini terjebak dalam ketergantungan akut pada satu komoditas ekstraktif hasil membabat hutan alam, menutup ruang bagi pengembangan sektor unggulan lainnya.

Pemerintah pusat kerap mendewakan devisa dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebagai gambaran, PT BTL saja tercatat telah menyetor PSDH Rp22,26 miliar serta DR sebesar Rp20,65 miliar dan US$2,88 juta ke kas pusat. Sementara itu, Provinsi Gorontalo sebagai daerah tempat modal dikeruk hanya menerima remah-remah lewat Dana Bagi Hasil (DBH) kehutanan yang penggunaannya pun telah dikunci ketat oleh aturan pusat untuk kegiatan reboisasi dan pemulihan lingkungan.

Daerah dan rakyat di tapak hanya mewarisi sisa-sisa bencana ekologis, debu jalanan, dan hilangnya ruang hidup.

Dokumen “Misterius” dan Cacat Sosial di Tapak

Ironisnya, di saat warga menuntut transparansi, akses terhadap dokumen penting justru berbelit-belit. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo sempat mengklaim pada Januari 2024 bahwa dokumen perizinan PT BJA beserta pemasoknya, IGL dan BTL, sudah lengkap. Namun, saat Jaringan Pendidikan Lingkungan (Japesda) bersurat resmi meminta salinan dokumen AMDAL pada Agustus 2026, DLHK berdalih tidak memilikinya karena perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga dokumennya berada di tingkat kementerian.

Direktur Japesda, Christopel Paino, menilai alasan itu sangat kontradiktif. “Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” kritik Christopel, yang menegaskan bahwa situasi ini menampar prinsip Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008).

Senada dengan itu, Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, menyoroti hilangnya partisipasi warga akibat praktik manipulatif di tingkat tapak. Riset WALHI pada 2025 di Desa Lomuli dan Desa Butungale mengungkap bahwa warga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi peralihan fungsi kebun sawit menjadi tanaman energi.

“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” tandas Defri.

Di balik klaim seribu lebih tenaga kerja lokal yang diserap BJA Group, koalisi menemukan fakta pahit: mayoritas warga lokal hanya dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan posisi strategis tetap dikuasai orang luar.

Kini, di tengah gelombang keuntungan korporasi ekspor yang mengalir deras ke luar negeri, rakyat Gorontalo dan alamnya dibiarkan menanggung bopeng luka pertambangan dan perkebunan kayu energi. Sebuah ironi di tanah sendiri. [Adv]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *