Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaProvinsi Gorontalo

Rp562 Miliar Mengalir ke Pusat, Dicki Modanggu Tagih Jatah DBH Gorontalo

×

Rp562 Miliar Mengalir ke Pusat, Dicki Modanggu Tagih Jatah DBH Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, GORONTALO – Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tambang emas di Kabupaten Pohuwato yang mencapai sekitar Rp562 miliar menuai sorotan. Hingga kini, belum ada kejelasan soal berapa porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan kembali ke Gorontalo dari nilai fantastis tersebut.

Kritik keras itu dilontarkan Wakil Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Merah Maron UNG, Moh. Dicki Modanggu. Aktivis yang sebelumnya mengawal isu DBH tambang dalam Aksi Jilid IV ini menilai, Pemprov Gorontalo gagal menjelaskan hak fiskal daerah di balik klaim ratusan miliar rupiah tersebut.

Advetorial

Sorotan Dicki merujuk pada pernyataan Gubernur Gorontalo pada 14 September 2026 lalu. Kala itu, Gubernur menyebut PT Pani Gold telah menyetor sekitar Rp562 miliar PNBP selama enam bulan, tetapi mengaku belum mengetahui besaran DBH yang bakal diterima provinsi maupun kabupaten.

“Pernyataan itu memperlihatkan persoalan mendasar dalam tata kelola pertambangan kita. Pemda bisa menyebut angka setoran ratusan miliar rupiah, tapi tidak tahu berapa bagian yang menjadi hak daerah. Kalau begitu, sejauh mana pemerintah mengawasi dan memperjuangkan kepentingan Gorontalo?” ujar Dicki, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan, alasan bahwa perhitungan DBH merupakan kewenangan Kementerian Keuangan tidak boleh dijadikan tameng untuk membiarkan publik dalam ketidakpastian. Justru karena wewenang penetapan ada di pusat, Pemprov wajib memastikan data produksi, pembayaran royalti, hingga penetapan wilayah penghasil tercatat akurat.

“Jangan dibalik seolah-olah Pemprov cukup duduk manis menunggu keputusan Jakarta. Pemda harus aktif menguasai data dan mengawal rekonsiliasi agar hak daerah tidak hilang. Kalau tidak, Gorontalo hanya jadi penonton atas kekayaan alamnya sendiri,” tegasnya.

Dicki juga mengkritisi publikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo pada 14 November 2026 terkait koordinasi di Jakarta pada 11–13 November. Dalam rilis itu, Bapenda menyebut adanya pencocokan data produksi, penjualan, pengolahan, hingga pengiriman 16 kali dore (emas mentah) seberat 4.964 kilogram, termasuk data milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS).

Namun, publikasi tersebut dinilai tidak mengungkap hasil akhirnya. Bapenda tidak merinci berapa nilai penjualan yang diakui, berapa royalti yang dibayar, serta berapa PNBP yang sah menjadi dasar perhitungan DBH.

“Publik tidak butuh laporan perjalanan dinas. Koordinasi itu bukan hasil akhir. Dari 4.964 kilogram dore yang dikirim, berapa nilai penjualan dan kewajiban royalti yang benar-benar dibayar? Tanpa angka itu, masyarakat tidak bisa menguji apa yang sebenarnya menjadi hak daerah,” kata Dicki.

Ia turut mendesak Pemprov menjelaskan kaitan antara PT Pani Gold yang disebut Gubernur dengan PT PETS yang tercantum dalam rilis Bapenda. Kejelasan entitas pemegang izin, lokasi produksi, dan pihak pembayar royalti dinilai mutlak karena perhitungan DBH tidak bisa didasarkan pada angka gelondongan yang kabur asal-usulnya.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menetapkan iuran tetap dan royalti sebagai sumber DBH Minerba. Untuk wilayah darat dan laut hingga empat mil, daerah berhak atas 80 persen penerimaan iuran produksi dengan rincian 16 persen untuk provinsi, 32 persen kabupaten/kota penghasil, serta sisanya untuk daerah berbatasan dan pengolah.

Aturan ini mempertegas bahwa DBH bukanlah belas kasihan Jakarta, melainkan hak daerah yang dijamin undang-undang. Meski begitu, Dicki mengingatkan Pemprov agar tidak gegabah mengklaim jatah DBH hanya dari angka mentah Rp562 miliar.

“Tidak semua jenis PNBP otomatis masuk dalam hitungan DBH Minerba. Kita tidak bisa asal mengalikan Rp562 miliar dengan persentase di undang-undang. Pemprov harus buka komponen PNBP-nya secara transparan, mana yang murni royalti dan mana penerimaan lain,” jelasnya.

Selain soal komponen dana, Dicki menyoroti batas waktu penyetoran data dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026. Pasal 45 beleid tersebut mewajibkan kementerian terkait menyetor data ke Menteri Keuangan melalui DJPK paling lambat 15 Juli. Jika telat, Pasal 49 mengatur bahwa perhitungan berpotensi memakai data alokasi tahun sebelumnya.

Karena koordinasi Bapenda baru digelar pada November 2026, Dicki mempertanyakan nasib alokasi DBH Gorontalo untuk tahun anggaran 2027.

“Ini bukan soal klaim sedang berkoordinasi, tapi soal tenggat waktu aturan. Pemprov harus tunjukkan dokumen bukti bahwa data penerimaan tambang Pohuwato sudah masuk ke pusat sebelum 15 Juli 2026. Kalau belum, bagaimana jaminan agar Gorontalo tidak dirugikan?” cecarnya.

Dicki mendesak Gubernur dan Bapenda segera membuka dokumen setoran, hasil rekonsiliasi, bukti pengiriman data sebelum 15 Juli, serta proyeksi DBH 2027 untuk Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.

“Keberhasilan pemerintah daerah tidak diukur dari seberapa sering pejabat bolak-balik rapat di Jakarta, tapi dari kepastian bahwa setiap rupiah hak daerah dihitung benar dan masuk ke kas Gorontalo,” pungkasnya.

Hingga Berita ini Terbit redaksi butota sedang berupaya melakukan konfirmasi, dan membuka ruang untuk pihak-pihak melakukan klarifikasi. [Adv]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *