Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaDPRD Provinsi Gorontalo

Utang Pengabdian Diabaikan, Dokter Lulusan Beasiswa Tak Berikan manfaat daerah

×

Utang Pengabdian Diabaikan, Dokter Lulusan Beasiswa Tak Berikan manfaat daerah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

​BUTOTA, GORONTALO PROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melayangkan kritik keras terhadap sejumlah dokter penerima beasiswa pemerintah daerah yang mangkir dari kewajiban pengabdian. Wakil rakyat mendesak agar Pemprov Gorontalo bersikap tegas menyikapi fenomena ini.

​Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan valid terkait ulah para dokter jebolan beasiswa daerah yang memilih tidak pulang kampung untuk melayani masyarakat. Persoalan ini mengemuka dalam rapat evaluasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Inogaluma, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (17/11/2026).

Advetorial

​Padahal, kata Ghalieb, fasilitas pendidikan tersebut diberikan dengan ekspektasi besar agar daerah tidak lagi krisis tenaga medis. Namun, realitasnya justru di luar harapan.

​”Kalau alasannya nanti hanya mengembalikan biaya beasiswa, pemerintah daerah sebenarnya tetap dirugiakan dari sisi waktu. Harus ada tindakan tegas terhadap perjanjian yang sudah dibuat agar tidak jadi preseden buruk,” tegas Ghalieb.

​Ia menekankan, pengembalian uang beasiswa secara finansial tidak serta-merta menuntaskan masalah. Sebab, daerah telanjur kehilangan slot waktu krusial untuk pemenuhan tenaga dokter di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, Pemprov didesak menegakkan seluruh poin dalam nota kesepakatan (MoU) yang telah dikuatkan secara hukum melalui notaris.

​Selain menyoroti dokter ‘kutu loncat’ tersebut, Komisi IV juga mengevaluasi total tata kelola beasiswa daerah agar lebih tepat sasaran ke depan. Ghalieb mengingatkan agar kebijakan pemberian beasiswa tidak bersifat asal-asalan atau “tiba masa tiba akal” tanpa peta jalan kebutuhan SDM yang jelas.

​”Jangan sampai tiba-tiba memberikan beasiswa pada sektor atau jurusan tertentu, tetapi tidak jelas apa manfaat dan keluaran yang akan diberikan bagi daerah,” pungkasnya.

​Menindaklanjuti temuan ini, Komisi IV segera merumuskan rekomendasi resmi kepada gubernur dan wakil gubernur untuk membenahi karut-marut tata kelola beasiswa sekaligus menindak tegas para penerima yang mangkir dari komitmen pengabdian. [Adv]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *