Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaProvinsi Gorontalo

(Bebal) Putusan Banding Tetapkan Ganti Rugi Rp626 Juta, PT Mitra Lintas Barito Logistik Diminta Segera Penuhi Kewajiban

×

(Bebal) Putusan Banding Tetapkan Ganti Rugi Rp626 Juta, PT Mitra Lintas Barito Logistik Diminta Segera Penuhi Kewajiban

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, GORONTALO PROV – PT Mitra Lintas Barito Logistik kembali dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas kecelakaan truk kontainer yang menghancurkan rumah milik Abdul Rahman Pakaya di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang dibacakan pada 18 November 2026 menguatkan pertanggungjawaban perusahaan, dengan menetapkan ganti kerugian materiil sebesar Rp626.405.000.

Advetorial

Selanjutnya, putusan tersebut sekaligus mengubah besaran ganti rugi yang sebelumnya ditetapkan Pengadilan Negeri Limboto sebesar Rp820.583.600 melalui Putusan Nomor 8/Pdt.G/2026/PN Lbo tertanggal 8 September 2026.

Seperti diketahui, Perkara ini berawal dari kecelakaan truk kontainer bernomor polisi DM 8908 BA pada 5 Desember 2025. Kendaraan tersebut menabrak rumah milik Abdul Rahman Pakaya hingga mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan serta sejumlah harta benda milik keluarga korban.

Namun, dengan tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Limboto, pihak PT Mitra Lintas Barito Logistik kemudian mengajukan banding. Namun, melalui Putusan Nomor 63/PDT/2026/PT GTO tertanggal 18 November 2026. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Gorontalo tetap menyatakan perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, meskipun terdapat perubahan pada besaran ganti rugi.

Meski telah memperoleh putusan dari dua tingkat peradilan, pihak kuasa hukum Abdul Rahman Pakaya menyebut kewajiban pembayaran ganti kerugian hingga kini belum diselesaikan oleh perusahaan.

Tim kuasa hukum korban dari Firma Hukum Iustitiae Firmus Law Associates pun mendesak PT Mitra Lintas Barito Logistik segera menunjukkan itikad baik dengan memenuhi kewajiban ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.

“Sudah dua tingkat pengadilan menegaskan tanggung jawab hukum perusahaan. Pertanyaannya sekarang sederhana: sampai kapan korban harus menunggu? Jangan sampai perusahaan begitu aktif memperjuangkan kepentingannya melalui proses hukum, tetapi justru lamban dalam memperjuangkan pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban,” kata Abdul Rahman Pakaya.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut nilai ganti rugi ratusan juta rupiah, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan pemulihan hak masyarakat yang terdampak akibat kegiatan operasional perusahaan.

“Bagi perusahaan, angka ratusan juta rupiah mungkin dipandang sebagai persoalan keuangan. Tetapi bagi korban, yang dipertaruhkan adalah rumah, harta benda, keselamatan keluarga, dan keberlangsungan kehidupan mereka,” tegas Rahman

Dalam perkara tersebut, keberadaan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban tertanggal 6 Desember 2025 juga menjadi salah satu bagian dari pembuktian di persidangan. Karena itu, tim kuasa hukum menilai perusahaan semestinya tidak perlu menunggu adanya tekanan atau langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan kerugian yang dialami klien mereka.

Tim kuasa hukum turut mengacu pada Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur tanggung jawab pemberi kerja atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perkara ini.

” Kami menegaskan tetap menghormati hak perusahaan untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hak tersebut dinilai harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap kerugian yang telah dialami klien kami,” Ucap Rahman.

Apabila kewajiban pembayaran tidak dilaksanakan secara sukarela, tim kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan setelah memperoleh kepastian mengenai kekuatan hukum tetap perkara tersebut.

“Kami mendesak PT Mitra Lintas Barito Logistik segera menunjukkan itikad baik dan mengambil langkah konkret untuk memenuhi kewajiban ganti kerugian kepada klien kami. Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas, sementara korban terus menanggung akibatnya,” ungkap Rahman.

” Kami kembali menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan transportasi dan logistik terhadap keselamatan masyarakat di sekitar aktivitas operasionalnya. Sebab, tanggung jawab sebuah perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis, tetapi juga konsekuensi hukum ketika kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain,” tegas Rahman.

Hingga berita ini diterbitkan, BUTOTA masih berupaya untuk menghubungi pihak

PT Mitra Lintas Barito Logistik. BUTOTA berharap pihak perusahaan dapat memberikan klarifikasi dan tanggapan atas persoalan tersebut. [Rm]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *