BUTOTA – OPINI, Dini hari pada Jumat, 24 April 2026, menjadi hari duka bagi Gorontalo. Kepergian AW. Thalib mungkin tidak mengguncang ruang publik dengan gelombang besar, tetapi menyisakan kekosongan yang pelan-pelan akan terasa, terutama di kalangan mereka yang memahami bagaimana pemerintahan berjalan dari balik layar.
Ia bukan sekadar politisi. Ia adalah representasi dari generasi yang meniti jalan panjang, dari birokrasi hingga panggung politik, tanpa melompati proses. Dalam dunia yang kini serba instan, sosok seperti AW. Thalib terasa semakin langka.
Perjalanan AW. Thalib tidak dimulai dari baliho, panggung kampanye, atau popularitas. Ia lahir dari dunia birokrasi sebuah ruang yang sering dianggap kaku, tetapi justru menjadi sekolah terbaik bagi mereka yang ingin memahami negara secara utuh.
Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, hingga kemudian menjabat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, ia ditempa dalam ritme kerja administratif yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan pemahaman sistem. Di posisi ini, ia tidak hanya mengelola kebijakan, tetapi juga belajar membaca dinamika masyarakat dari dekat.
Di sinilah fondasi itu terbentuk bahwa pemerintahan bukan sekadar keputusan, melainkan proses panjang yang melibatkan banyak kepentingan, aturan, dan realitas di lapangan.
Langkahnya ke DPR RI menandai fase penting dalam transformasinya dari birokrat menjadi politisi. Terpilih sebagai wakil rakyat dari Gorontalo dan duduk di Komisi II, AW. Thalib berada di jantung pembahasan pemerintahan, otonomi daerah, dan agrarian bidang yang memang menjadi kekuatannya.
Ia bukan tipe politisi yang mencari panggung dengan pernyataan kontroversial. Sebaliknya, ia dikenal sebagai figur yang bekerja dalam kerangka kebijakan. Kontribusinya dalam gagasan penguatan desa menjadi salah satu contoh bagaimana ia melihat pembangunan dari perspektif struktural, bukan sekadar populisme.
Di tingkat ini, ia menunjukkan bahwa politik tidak harus selalu gaduh. Ada ruang bagi mereka yang memilih bekerja dalam ketenangan, dengan pendekatan yang lebih teknokratis.
Namun perjalanan AW. Thalib tidak berhenti di Jakarta. Ia kembali ke Gorontalo sebuah keputusan yang bagi sebagian orang mungkin dianggap langkah mundur, tetapi bagi dirinya justru menjadi ruang pengabdian yang lebih konkret.
Sejak 2014, ia mengabdikan diri di DPRD Provinsi Gorontalo dan dipercaya sebagai Ketua Komisi I selama kurang lebih satu dekade. Di posisi ini, ia menangani isu-isu krusial hukum, pemerintahan, dan aparatur negara.
Peran ini tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi sangat menentukan arah tata kelola daerah. Ia menjadi bagian dari proses pengawasan, penyelesaian konflik kebijakan, hingga penguatan institusi pemerintahan.
Di tengah berbagai dinamika daerah dari persoalan agraria, tata kelola pemerintahan, hingga isu pelayanan publik AW. Thalib hadir sebagai figur yang sering kali menjadi rujukan. Bukan karena suaranya paling keras, tetapi karena pemahamannya yang mendalam.
Salah satu hal yang paling menonjol dari Politisi PPP ini adalah gaya politiknya yang tidak bergantung pada sensasi. Ia tidak dikenal sebagai politisi yang gemar memainkan opini publik secara berlebihan. Ia juga bukan figur yang membangun citra melalui konflik.
Sebaliknya, ia hadir sebagai politisi yang percaya bahwa kerja nyata tidak selalu membutuhkan panggung besar. Ia mendorong etika dalam kepemimpinan, menekankan pentingnya integritas aparatur, serta memberi perhatian pada pengembangan generasi muda terutama dalam menghadapi era digital.
Namun di sinilah paradoks itu muncul. Dalam ekosistem politik modern yang sangat visual dan cepat, figur seperti AW. Thalib sering kali tidak mendapatkan sorotan yang sepadan. Ia bekerja di ruang yang sunyi, sementara publik lebih sering tertarik pada mereka yang tampil di garis depan dengan narasi yang lebih dramatis.
Menjelang dinamika politik 2024, nama AW. Thalib sempat menguat sebagai salah satu figur potensial dalam kontestasi daerah. Banyak yang melihatnya sebagai kandidat dengan kapasitas lengkap: pengalaman birokrasi, pengalaman nasional, serta rekam jejak legislatif yang panjang.
Ia adalah contoh politisi yang “siap secara teknokratis”. Namun, seperti banyak figur serupa, tantangannya bukan pada kemampuan, melainkan pada bagaimana membangun resonansi dengan publik yang lebih luas.
Di sinilah kita melihat realitas politik yang tidak selalu adil: kapasitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas. Dan dalam banyak kasus, yang paling memahami sistem justru bukan yang paling dikenal.
Kini, ketika AW. Thalib telah tiada, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang siapa dia, tetapi apa yang ia tinggalkan. Warisan seorang teknokrat tidak selalu berbentuk monumen atau ingatan kolektif yang gemuruh. Ia sering kali hadir dalam bentuk sistem yang lebih rapi, kebijakan yang lebih terarah, dan institusi yang bekerja sedikit lebih baik dari sebelumnya. Warisan seperti ini tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya nyata.
Kepergian AW. Thalib seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua. Bahwa politik membutuhkan lebih dari sekadar popularitas. Ia membutuhkan kedalaman, pengalaman, dan pemahaman yang tidak bisa dibangun dalam semalam.
Di tengah derasnya arus politik yang semakin pragmatis, kehilangan figur seperti AW. Thalib adalah kehilangan yang tidak sederhana. Ia mewakili tipe kepemimpinan yang semakin jarang, tenang, terukur, dan berbasis pengetahuan.
Selamat jalan, AW. Thalib.
Engkau mungkin tidak selalu berdiri di panggung yang paling terang, tetapi jejakmu tertanam di banyak sudut yang justru menentukan arah perjalanan daerah ini. Dan pada akhirnya, mungkin benar yang paling penting bukan seberapa keras seseorang dikenang, tetapi seberapa dalam ia meninggalkan makna. [**]
Oleh : Jeffry As. Rumampuk / Pendiri Butota Foundation
