DEBUTOTA, TAJUK – Secara umum, hasil pemilihan Kepala Daerah 2024 Kabupaten Gorontalo yang menempatkan Sofyan Puhi dan Tonny S. Junus sebagai Pemenang, dihasilkan dari antusias masyarakat Kabupaten Gorontalo, yang merindukan perubahan dan perbaikan. tentu, Sofyan Tonny wajib merealisasikan seluruh janji politik saat masa-masa kampanye silam.
Pasca dilantik tanggal 20 Februari 2025, Sofyan Puhi dan Tonny Junus dituntut untuk mengambil Langkah cepat perbaikan atas kondisi daerah yang carut marut, usai ditinggalkan Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto. Sofyan Tonny diwarisi situasi yang bisa dikatakan serba minus dan dinamika yang memengaruhi struktur politik dan praktik pemerintahan.
Lebih luas, Sofyan Tonny yang baru menjalankan pemerintahan belum genap 2 bulan ini, perlu untuk segera beradaptasi dengan kondisi daerah. Dilain sisi, situasi politik, yang turut mempengaruhi seluruh kebijkan Pemerintahan, tentu menjadi salah satu syarat utama yang perlu digenjot bagi kedua mantan Wakil Bupati pada periode 2005-2010 dan 2010-2015 era Almarhum David Bobihoe itu.
PSIKOLOGIS SOFYAN – TONNY
Menangani benturan Kepentingan dan mengendalikan internal Pemerintahan pasca pilkada, sudah menjadi tugas Bupati Sofyan secara tersirat. Fokus pembenahan struktural adalah bahagian yang tak terpisahkan, dan menjadi prioritas demi kenyamanan masa kerja yang masih cukup lama itu. Selain itu, kedua pasangan ST12 harus menyikapi kondisi eksternal yang mulai mengerayangi Pemerintahan seumur bibit jagung ini.
Dalam perjalanan menuju tahun pertama, semua pasti menduga bahwa Sofyan Puhi mengambil porsi perbaikan internal pemerintahan yang memang sedari awal telah diniatkan. Dilihat dari kondisi sebelumnya, yang begitu terekspos kepublik sungguh nampak. Isu moralitas pejabat menjadi penyakit warisan rezim lama, yang tak bisa dielakkan. Bahkan, Kabupaten Gorontalo, sudah bisa dikatakan sebagai kiblat penyakit sosial. Santer diberitakan adalah oknum-oknum yang memilki pengaruh dan kebijakan, bahkan isu tentang enak-enak ini, dahulu dimulai dari jabatan Bupati.
Belum lagi masalah korupsi, banyak kepala dinas era Nelson Hendra yang tersandung kasus memalukan tersebut. Terdekat adalah loyalis Nelson mantan Kepala Dinas PUPR, yang menjadi tersanggka korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 1,1 Miliar. Selain itu, masalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang menjadi momok menakutkan jika tak segera diselesaikan.
Kompleksitas seperti ini, harus diselesaikan oleh Sofyan Puhi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Menilai, kepentingan lain juga menunggu diantrian untuk dituntaskan dan menunggu kebijakan yang efektif dengan mengambil 1 langkah penting, yang jika diilustrasikan dalam permainan gaple atau domino, keputusan GOP adalah Langkah penting untuk menyudahi seluruh permainan kotor oknum-oknum pejabat yang menganut ilmu warisan sontoloyo.
Secara politik, komunikasi Sofyan Puhi tidak perlu lagi diragukan. Sebagai politikus, Sofyan pernah menjabat Anggota Deprov untuk periode 2009-2015 dan wakil ketua DPRD Provinsi untuk periode 2019-2024. Tidak diragukan, Sofyan pasti paham bentuk komunikasi politik sebagai kunci sukses dalam membangun hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam hal ini DPRD. Sofyan tentu sadar, dirinya lahir dari dunia politik yang kompleks dan terhubung secara global dengan komunikasi politik. Pada posisi tersebut, sebagai pemimpin, Sofyan tahu efektifitas politik dalam rangka mempengaruhi persepsi masyarakat, membangun kepercayaan, dan membentuk opini publik yang mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan dan memperkuat legitimasi pemerintahannya.
Dimana peran Tonny Junus…?
Memiliki pengalaman menjadi wakil serasa bupati, Tonny Junus pasti mengambil peran pembangunan daerah. Pernah meracik menu bersama Almarhum David Bobihoe, Tonny junus adalah bahagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan Pemda Kabgor dengan 79 kewenangan yang ditugaskan kala itu.
Sebagai pendamping inisiator govermment mobile, Tonny Junus terhitung berhasil mengambil peran pendukung dengan menjadi kiblat kewenangan manajement proyek pembangunan dipemerintahan silam. Memiliki basic pengusaha, Tonny juga adalah politikus partai PDI Perjuangan yang pasti mempunyai strategi komunikasi politik khusus.
Tantangan percepatan restorasi dalam 99 hari kerja, dipastikan akan diembannya dengan baik. Banyak hal yang pasti sudah dipersiapkan Tonny, dalam mendukung kebijakan Sofyan Puhi.
KONDISI INTERNAL PEMERINTAHAN
Sudah diketahui, secara internal pemerintahan Sofyan Tonny masih sangat rapuh dan jauh dari kata kompak. Banyak pejabat yang masih menjadi sasaran empuk dengan alasan dendam politik pasca Pilkada lalu. Tidak bisa dipungkiri, kondisi itu sering terjadi setelah tahun politik berlalu. Kata cocok adalah penilaian pendukung yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan selama periode itu berlangsung.
Optimisme dalam menjalankan 12 program adalah hal mutlak untuk didukung, sebab kepercayaan publick masih kental terhadap Sofyan Tonny. Penyelesaian masalah internal tanpa menghadirkan konflik pasca Pilkada, memang perlu. Salah satunya adalah merampingkan OPD, yang mungkin mampu meredam konflik kepentingan.
Berbicara tentang kepentingan, perlu ditegaskan bahwa hal itu adalah kewenangan Bupati, dalam memilah dan memilih siapa pejabat yang paling tepat untuk mengisi struktur. Dengan mengambil beberapa pertimbangan, misalkan saja atas dasar penilaian internal maupun eksternal, masukan profesional atau bisa saja dari koalisi pemenangan saat Pilkada lalu.
Dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut, keputusan tentu ada ditangan Sofyan Puhi dan Tonny Junus. Hanya saja, dari sekian banyak pertimbangan tersebut, dendam politik adalah hal yang perlu dijauhkan apalagi bisikan yang menjerumus pemerintahan kearah yang tidak memiliki sinkronisasi dari bawah keatas maupun sebaliknya. Artinya adalah, Sofyan harus merangkul dan menerima semua masukan baik secara politik, professional, akademisi serta Internal Pemerintahan untuk kemudian diputuskan dengan bijak.
KONDISI KOALISI PEMENANGAN
Sofyan dan Tonny harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh element, untuk mengubah stigma lama jika berbicara restorasi. Perubahan tak selamanya identik dengan hal baru, namun menggambungkan kedua sisi adalah kemungkinan terbaik jika memang berniat untuk membangun seluruh aspek. Disamping itu, keterlibatan partai koalisi dalam membantu Sofyan Tonny pasca Pilkada juga diperlukan. Jangan hanya setelah memenangkan, lalu kemudian meninggalkan mereka untuk terjerumus pada konflik kepentingan yang tidak disadari, walaupun mereka berdua berpengalaman dibirokrasi.
Kita Tahu, posisi tawar ketiga partai pendukung (Nasdem, PDI Perjuangan & Partai Kebangkitan Bangsa) saat ini begitu dinamis. Sofyan yang mondok di Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Nasdem, secara khusus belum begitu memahami kondisi internal DPD Nasdem Kabgor. Apalagi pada prosesi Pilkada silam, Nasdem dinilai sempat membelok secara tidak sengaja. Insiden proyek Alkes Rp. 20 Miliar atas bargaining TGR Anggota DPRD di rudis Sekertaris Daerah, menjadi momok menakutkan DPD Nasdem, jika itu terungkit kembali. Disatu sisi, PKB saat ini merasa dikecilkan oleh PDI Perjuangan dengan melihat minoritas yang menjadi posisi tawar dilegislatif.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang harus diputuskan oleh Sofyan Tonny adalah dengan segera melakukan Rekonsiliasi koalisi pemenangannya, dengan mengenyampingkan dan menyatukan persepsi dimasa pemerintahannya.
ST 12 & DPRD KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya, Sofyan Tonny sebagai politikus pasti memahami bahwa partai politik bukan hanya sekedar kenderaan saja. Hubungan antara eksekutif dan legislative di DPRD juga perlu diperhatikan, sebab pada ulasan kali ini, kita tidak hanya berbicara tentang Sofyan Tonny dengan partai pendukungnya saja. Kebijakan jalannya Pemerintahan juga termaktub pada keputusan politik di DPRD. Komunikasi dengan partai-partai diluar koalisi, wajib dilakukan demi penetapan anggaran yang berpihak atas nama kepentingan rakyat.
Seperti yang kita tahu, rekonsiliasi politik adalah kunci harmonisasi pasca Pilkada. Dipastikan pada beberapa waktu kedepan, beberapa partai diluar pemenangan akan bergabung untuk mendukung Pemerintahan Sofyan Tonny. Sebut saja Gerindra, Partai besutan Presiden Prabowo ini terlihat sudah mendekati Sofyan, bukan tidak mungkin silaturahim pengurus Gerindra Kabgor dan Roni Sampir beberapa waktu lalu, menjadi dasar pendekatan. Belum lagi beberapa parpol lain, yang mulai memberi signal untuk bergabung demi kepentingan politiknya.
Untuk saling bekerja sama demi kepentingan Bersama, polemic pasca Pilkada bukanlah waktu untuk mempertajam perbedaan, melainkan untuk memperkuat persatuan dengan menegakkan komunikasi yang menenangkan. Salah satu cara yang disarankan adalah mengedepankan pernyataan publik yang mendukung perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam konteks ini, Sofyan Tonny diminta untuk tidak terkesan diam karena hanya memperlihatkan kemungkinan adanya narasi konflik.
Jika melihat lebih spesifik, pemilihan dan penunjukan siapa yang nanti akan menjadi Sekda dan pimpinan OPD baru, adalah awal dan akhiran untuk meredam ketegangan politik yang mungkin muncul. Sofyan Tonny harus memperkuat kepercayaan pendukung dan masyarakat (DPRD) terhadap pemerintahan baru. Memahami perasan dan kebutuhan berbagai kalangan, dirasa mampu menciptakan kebersamaan yang lebih kuat dan tentunya mempercepat proses penyelesaian warisan hutang dan pembangunan daerah.
Kita harus sadari, saat ini kandidat yang kalah telah menunjukkan kedewasaan politik dengan tidak memicu kontroversi yang dapat merusak stabilitas daerah. Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang tidak mempermasalahkan hasil pesta rakyat lalu, sehingga sasaran atas tantangannya adalah bagaimana sikap santun Sofyan dieksekutif, dan pengelolaan kue ala Tonny junus, untuk menghindari sikap yang terkesan arogan atau merendahkan lawan politiknya, lebih-lebih kepada kepentingan dan kebijakan mengisi jabatan sekda dan struktur OPD nanti.
Sadar atau tidak sadar, Sofyan Puhi telah mengetahui beberapa hal tentang kondisi terkini. Baik secara eksekutif, legislative dan dari pandangan-pandangan professional serta masukan dari akademisi tentang apa Langkah yang akan diambil nanti. Selain itu, keputusan ranjang atau permintaan sanak keluarga, juga harus dikesampingkan, jika itu berbicara tentang kedaulatan mayarakat Kabupaten Gorontalo. Sofyan Puhi harus percaya Partai Politik, lebih-lebih kepada Partai Nasdem, PDI Perjuangan dan PKB, yang memang sedari awal telah menyerahkan diri yang kemudian sukses mengantarkan ST12 di kursi singgasana saat ini.
12 kursi (Nasdem 6 Kursi, PDI Perjuangan 4 kursi dan PKB 2 Kursi) yang kemudian nanti jika ditambah dengan Gerindra (4 Kursi), akan menjadikan bargaining positive dalam menjalankan system roda pemerintahan selama 5 Tahun. Rekonsiliasi pasca pilkada bukan hanya menyelesaikan perbedaan saja, tetapi bagaimana sikap Sofyan Puhi menjalankan instrument politik dengan membangun jembatan kepercayaan dan solidaritas pendukung menjadi lebih kuat.
Perpaduan karakteristik Sofyan Puhi dan Tonny Junus yang sudah teruji, diharapkan tidak menimbulkan kekecewaan. Alih-alih niat memperbaiki, konflik internal juga dapat memicu ketegangan yang tak berujung. Cerita lama Sofyan yang dikesampingkan dimasa terdahulu, sepertinya tidak harus dibalas dengan cara yang sama pula. Apalagi dendam kepada beberapa personil ban hitam sewaktu menjabat Wakil Bupati 2005-2009 silam, menjadi kenangan tersendiri dikalangan penikmat kopi. Sebab, Tonny Junus hadir sebagai pembeda, untuk kemudian siapa tahu diberikan kepercayaan menjalankan kewenangan seperti yang dilimpahkan dimasa dahulu.
Satu hal yang pasti, Sofyan Puhi tidak membutuhkan Rachmat Gobel untuk menyelesaikan bom waktu konflik kecil saat ini. Tapi jika Salah mengambil kebijkan, bisa jadi RG kembali turun gunung untuk kepentingan Nasdem secara umum. [***]
