BUTOTA GORONTALO KOTA – Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, memprioritaskan penanganan banjir, pengelolaan sampah, serta percepatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program tersebut dilakukan untuk memperkuat pelayanan dasar dan meningkatkan kenyamanan masyarakat di wilayah kecamatan.
Camat Dumbo Raya, Heriyanto M. Abas, S.E., mengatakan pengendalian banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Gorontalo yang terus dilaksanakan hingga tingkat kelurahan. Upaya itu dilakukan melalui pemeliharaan saluran publik dan pengerukan sedimen maupun sampah yang menumpuk di drainase.
“Penanganan banjir menjadi perhatian serius pemerintah. Kami melakukan pembersihan saluran-saluran publik dan pengerukan sedimen sampah dengan memanfaatkan Dana Pengembangan Kelurahan,” kata Heriyanto saat ditemui di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.
Selain pembersihan drainase, pemerintah juga tengah melakukan pendataan dalam rangka pembebasan lahan dan rumah warga yang terdampak program pengendalian banjir di Sungai Bone. Pendataan tersebut terutama menyasar area yang berada di sekitar Kelurahan Bugis.
“Untuk penanganan banjir Sungai Bone, saat ini masih dalam tahap pendataan terhadap lahan dan rumah warga yang terdampak, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan Kelurahan Bugis,” ujarnya.
Di bidang kebersihan, Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya mengoperasikan armada pengangkut sampah setiap hari, termasuk dump truck dan motor sampah listrik. Pengoperasian armada tersebut dilakukan untuk mengurangi tumpukan sampah di lingkungan kelurahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan persampahan.
Pemerintah kecamatan juga melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Gorontalo selama 45 hari. Para mahasiswa akan membantu memotret kondisi infrastruktur dan persoalan lingkungan, terutama praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping.
“Kami tidak hanya mengandalkan armada pengangkut sampah, tetapi juga terus mendorong kesadaran masyarakat. Mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Gorontalo turut dilibatkan untuk melihat persoalan infrastruktur dan membantu penanganan open dumping,” tutur Heriyanto.
Sementara itu, realisasi PBB di Kecamatan Dumbo Raya saat ini telah mencapai 86 persen. Pemerintah kecamatan menargetkan pelunasan PBB dapat mencapai 100 persen sebelum batas waktu pembayaran pada 31 Oktober.
Dua kelurahan bahkan telah melampaui target pembayaran PBB, yakni Kelurahan Leato Utara dengan realisasi 112% dan Kelurahan Leato Selatan sebesar 111%.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya membentuk Satuan Tugas Percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melibatkan aparat kecamatan dan kelurahan. Satgas tersebut melakukan penagihan langsung dari rumah ke rumah, termasuk kepada wajib pajak dari kalangan perusahaan.
“Capaian PBB kecamatan sudah berada di angka 86 persen. Kami optimistis target 100 persen sebelum 31 Oktober dapat tercapai karena satgas kecamatan dan kelurahan terus melakukan penagihan langsung kepada warga maupun perusahaan,” jelas Heriyanto.
Dalam hal mitigasi bencana, pemerintah kecamatan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan. Baru-baru ini, kebakaran berskala kecil terjadi di belakang KPG atau Polsek Pelabuhan. Api berhasil dipadamkan dengan cepat sehingga tidak meluas hingga kawasan permukiman warga.
“Alhamdulillah, kebakaran kecil di belakang KPG dapat segera ditangani. Api tidak sampai membesar dan tidak merembet ke rumah-rumah warga,” katanya.
Di sektor ekonomi dan pariwisata, Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya telah mengajukan proposal kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk pengembangan kawasan pesisir menjadi destinasi wisata.
Program tersebut diberi nama Lautran, singkatan dari Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat. Program ini diharapkan dapat menata kawasan pantai sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
“Kami sudah mengusulkan pengembangan kawasan pesisir kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program Lautran ini kami harapkan menjadi langkah untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Heriyanto. [RM]
