BUTOTA – GORONTALO KAB | Maraknya kondisi perumahan yang tidak memenuhi standar kelayakan, membuat DPRD Kabupaten Gorontalo angkat bicara.
Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo berencana mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Perkim) pada Senin pekan depan. Pemanggilan ini menyusul laporan masyarakat mengenai pembangunan perumahan yang diduga tidak memenuhi standar kelayakan.
Kepada BUTOTA, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Hamka Pakaja, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.
“Kami rencana akan mengundang Dinas PU Perkim hari Senin depan, menyangkut masalah pembangunan perumahan yang ada di Kabupaten Gorontalo,” ungkap Hamka secara singkat.
Pemanggilan ini merupakan respons atas desakan yang sebelumnya disampaikan oleh Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD). Melalui Robin Bilondatu, meminta Dinas Perkim untuk bertindak tegas terhadap para pengembang (developer) yang tidak memenuhi standar kelayakan dalam pembangunan perumahan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo Rahmat Pomalingo, kepada media menyatakan akan segera mengundang seluruh pihak Developer terkait keuhan tersebut.
“Kami akan bertindak sesuai koridor hukum. Sanksi administrasi hingga pencabutan izin akan kami lakukan jika memang terbukti ada pelanggaran. Ini bentuk komitmen Pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat,” tandas Rahmat Pomalingo.
Selanjutnya, Salah satu masyarakat yang ada di Perumahan Graha Alam Sutra (Kelurahan Hutuo) mengeluhkan kondisi jalan yang ada di kompleksnya. Menurutnya, sudah 10 Tahun kondisi jalan rusak tidak pernah diperbaiki oleh pihak Developer.
” Kami bermohon kepada Pemerintah, untuk melihat kondisi jalan yang rusak ini dan tidak pernah diperhatikan developernya, ” Ungkapnya. [JFR]
