Janji Pengadaan Sapi Bupati Bone Bolango Disorot, Perencanaan Pemda Dinilai Tak Matang

BUTOTA, BONE BOLANGO – Program pengadaan sapi yang menjadi bagian dari janji politik kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango mulai mendapat sorotan dari kalangan masyarakat. Persoalan ini tidak hanya menyangkut realisasi bantuan ternak, tetapi juga kesiapan perencanaan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga kemampuan pemerintah memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.

Tokoh pemuda Bone Bolango Tomy Laisa, kepada BUTOTA mengatakan bahwa pihaknya menilai program pengadaan sapi seharusnya dilaksanakan berdasarkan kajian kelayakan yang matang, bukan semata-mata didorong oleh keinginan untuk segera merealisasikan janji politik.

Menurut Tomy, setiap program pemerintah yang menggunakan uang negara harus memiliki dasar perencanaan yang terukur, mulai dari analisis kebutuhan, kesiapan teknis, penghitungan risiko, hingga mekanisme evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya.

“Pengadaan sapi yang menjadi janji politik kepala daerah ini harus diwujudkan melalui analisis studi kelayakan. Perencanaannya harus tertata dengan baik, sehingga kepentingan politik tidak justru menghambat proses perencanaan yang matang,” ujar Tomy.

Ia menyoroti strategi pengadaan sapi dari luar daerah, khususnya Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, mendatangkan ternak hidup dari wilayah yang jauh dapat menambah kompleksitas pelaksanaan program, terutama dari sisi logistik, biaya transportasi, karantina, serta kesiapan lokasi penampungan sebelum ternak didistribusikan kepada penerima.

” Seluruh komponen tersebut, seharusnya diperhitungkan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan. Tanpa mitigasi risiko yang memadai, pemerintah berpotensi menghadapi persoalan operasional maupun pembengkakan biaya yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran,” kata Tommy.

“Pengadaan komoditas hidup dari luar provinsi itu melipatgandakan risiko. Ada biaya logistik, transportasi, karantina, sampai kesiapan tempat penampungan. Semua itu harus dihitung sejak awal, bukan baru dipikirkan ketika program sudah berjalan,” lanjutnya.

Tommy berpandangan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan alternatif pengadaan yang lebih sesuai dengan kapasitas fiskal dan kondisi peternakan setempat. Salah satu opsi yang dinilainya layak dikaji ialah pemberdayaan peternak lokal melalui penguatan pembibitan, koperasi, dan ekosistem usaha ternak di daerah.

Selain berpotensi mengoptimalkan sumber daya lokal, pendekatan tersebut dinilai dapat membuka ruang bagi pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Namun, menurut Tomy, pilihan strategi harus tetap didasarkan pada kajian teknis, ketersediaan bibit, kapasitas produksi, dan perhitungan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di luar persoalan pengadaan, Tomy turut mempertanyakan kesiapan masyarakat yang akan menerima bantuan. Ia menilai keberhasilan program peternakan tidak bisa hanya diukur dari jumlah sapi yang dibeli atau disalurkan, melainkan dari kemampuan penerima dalam memelihara ternak hingga menghasilkan manfaat ekonomi.

Ia menyoroti pentingnya sosialisasi, identifikasi dan verifikasi calon penerima serta calon lokasi, termasuk pelatihan teknis sebelum bantuan diberikan.

” Apabila proses tersebut baru dilakukan ketika pelaksanaan program sudah memasuki tahap lanjut, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat yang masuk dalam daftar usulan benar-benar telah memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk mengelola ternak,” sebut dia.

“Penyaluran bantuan hewan ternak harus didahului transfer pengetahuan. Masyarakat perlu mendapatkan bimbingan teknis, mulai dari manajemen pemeliharaan, pengelolaan pakan, penyediaan kandang, sampai penanganan awal penyakit ternak,” jelasnya.

Tomy mengingatkan, sapi bukan sekadar komoditas yang dapat dibeli lalu diserahkan kepada masyarakat. Hewan ternak membutuhkan ekosistem pemeliharaan yang memadai, termasuk ketersediaan pakan, kandang yang layak, akses terhadap layanan kesehatan hewan, serta pendampingan yang berkelanjutan.

” Tanpa persiapan tersebut, bantuan yang semestinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berisiko menambah beban rumah tangga penerima, terutama bagi warga yang belum memiliki pengalaman maupun fasilitas untuk beternak,” kata Tommy.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak menjadikan kecepatan penyaluran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program. Kualitas persiapan, ketepatan sasaran, tingkat keberlangsungan ternak, dan manfaat ekonomi bagi penerima harus menjadi bagian dari indikator evaluasi.

Tomy menilai persoalan ini perlu ditangani melalui evaluasi menyeluruh yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dan DPRD Bone Bolango. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan program, perencanaan, anggaran, kontrak pengadaan, dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Ia juga mendorong agar kontrak penyediaan sapi yang disebut berlaku hingga Desember 2026 ditelaah secara komprehensif. Menurutnya, hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk menentukan langkah yang paling tepat, termasuk kemungkinan penyesuaian strategi atau rekomendasi lain sesuai ketentuan hukum dan kontrak yang berlaku.

“OPD teknis dan DPRD harus duduk bersama untuk menyatukan persepsi dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kalau memang ditemukan persoalan mendasar dalam perencanaan atau pelaksanaan, harus ada langkah korektif untuk menyelamatkan uang negara,” katanya.

Tomy menegaskan, evaluasi kontrak bukan berarti pemerintah harus serta-merta membatalkan pengadaan. Keputusan tersebut, menurutnya, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dokumen, kewajiban para pihak, perkembangan pelaksanaan, serta konsekuensi hukum dan keuangan yang mungkin timbul.

Di sisi lain, ia mendorong penerapan skema bantuan secara bertahap berdasarkan kesiapan calon penerima. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa penerima memiliki kandang, ketersediaan pakan, dan kemampuan dasar dalam memelihara ternak sebelum sapi diserahkan.

Ia juga mengusulkan agar pelatihan manajemen peternakan dan perlindungan kesehatan hewan ditempatkan sebagai bagian penting dari tahapan persiapan program. Dengan demikian, bantuan tidak berhenti pada distribusi ternak, tetapi berlanjut pada pendampingan dan pengawasan terhadap perkembangannya.

Bagi Tomy, persoalan pengadaan sapi menjadi pengingat bahwa janji politik yang diterjemahkan ke dalam program pemerintah harus disertai instrumen pelaksanaan yang jelas. Komitmen kepala daerah perlu didukung oleh perencanaan teknis, kesiapan birokrasi, pengelolaan risiko, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Ia menilai keterlibatan OPD teknis seharusnya dimulai sejak tahap perumusan program, bukan hanya ketika kebijakan harus dieksekusi. Dengan keterlibatan sejak awal, kebutuhan riil masyarakat, kapasitas anggaran, dan kendala teknis dapat diperhitungkan sebelum keputusan pengadaan ditetapkan.

“Pemerintah harus menghentikan pola penyaluran bantuan secara massal dan instan apabila kesiapan penerimanya belum terpenuhi. Bantuan harus dilakukan bertahap berdasarkan hasil verifikasi. Siapkan kandang, pastikan pakannya tersedia, berikan pelatihan, dan bangun sistem kesehatan ternak sebelum bantuan disalurkan,” tegas Tomy. [AH]