Program MBG Prabowo Kembali Disorot, Pengawasan dan Keselamatan Anak Jadi Perhatian

BUTOTA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia itu kini menghadapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.

Persoalan keamanan pangan, dugaan kasus keracunan, kualitas makanan hingga pengawasan dapur penyedia makanan menjadi catatan yang tidak bisa dianggap sepele.

Sorotan terhadap program tersebut kembali menguat setelah sejumlah kelompok perempuan dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Dalam aksi itu, pelaksanaan program makan gratis turut menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang mereka kritik.

Mengutip laporan kantor berita internasional Reuters, 7 November 2026, berjudul “Indonesian workers rally for Prabowo as women march against president”, kelompok masyarakat sipil menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo, termasuk program makan gratis yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah.

Sebelumnya, laporan Reuters pada September 2026 juga mengungkap bahwa hampir 2.000 dapur penyedia makanan MBG sempat dihentikan sementara karena belum memenuhi persyaratan pemeriksaan higiene dan sanitasi.

Bahkan, laporan tersebut menyebutkan lebih dari 50.000 orang telah terdampak kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG hingga awal September 2026, berdasarkan data yang disampaikan anggota legislatif dan otoritas terkait.

Persoalan ini tentu menjadi perhatian serius. Sebab, program yang menyasar anak-anak, pelajar, serta kelompok rentan seharusnya tidak hanya mengejar target jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan setiap makanan yang disajikan aman dan memenuhi standar kesehatan.

Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, tujuan besar tersebut harus berjalan seiring dengan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai ambisi mempercepat pemerataan program justru mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.

Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional perlu memastikan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan hingga pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah.

Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah juga penting agar pengawasan tidak hanya terpusat pada kebijakan nasional, tetapi benar-benar berjalan hingga ke tingkat daerah.

Evaluasi terhadap MBG bukan berarti menolak program pemerintah. Sebaliknya, kritik dan masukan masyarakat harus menjadi bahan perbaikan agar program tersebut tidak kehilangan tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi generasi penerus bangsa.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun luasnya cakupan penerima manfaat. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat serta jaminan keamanan bagi mereka yang menerima pelayanan.

Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi. Namun, mereka juga berhak mendapatkan makanan yang aman, layak, dan terjamin kualitasnya. [AH]