BUTOTA, GORONTALO KOTA – Pemerintah Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, terus menjalankan sejumlah program pemerintahan dan pelayanan masyarakat sepanjang 2026. Pembangunan saluran, pembersihan lingkungan, bantuan sosial hingga pembinaan keagamaan menjadi bagian dari kegiatan yang tengah berjalan.
Lurah Wongkaditi Timur, Deysilawaty Meymun Piu, mengatakan pelaksanaan program di tingkat kelurahan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kota yang kemudian diteruskan hingga ke masyarakat.
Menurutnya, salah satu program yang terus menjadi perhatian adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, realisasi PBB di Wongkaditi Timur hingga saat ini baru mencapai sekitar 58 persen untuk pokok pajak. Jika ditambah dengan denda, capaian tersebut berada di kisaran 61 persen.
Deysilawaty menjelaskan, salah satu kendala utama dalam penagihan PBB adalah banyaknya lahan kosong dan lahan persawahan di wilayah Wongkaditi Timur yang kepemilikannya belum jelas.
Sebagian lahan tersebut merupakan peninggalan orang tua yang belum dilakukan pembagian atau proses waris secara jelas. Kondisi tersebut membuat pihak kelurahan kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak.
“Di Wongkaditi Timur ini banyak lahan kosong dan sawah yang merupakan peninggalan orang tua. Banyak yang belum diturunkan wariskan, sehingga pajaknya belum jelas siapa yang bertanggung jawab untuk membayar,” jelas Deysilawaty.
Ia menyebut, terdapat pula objek pajak dengan nilai tunggakan cukup besar. Bahkan, satu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dapat memiliki nilai sekitar Rp8 juta per tahun dan menunggak selama beberapa tahun.
Kondisi tersebut, semakin sulit ditangani ketika pemilik atau orang tua yang tercatat sebagai wajib pajak telah meninggal dunia, sementara anak atau ahli warisnya berada di luar daerah.
“Anak-anaknya ada yang di Jakarta. Komunikasi hanya melalui telepon, mereka menyampaikan akan membayar dan mengusahakan, tetapi realisasinya belum pasti,” ujarnya.
Selain persoalan kepemilikan, petugas kolektor juga menghadapi kendala ketika mencari sejumlah wajib pajak yang tidak diketahui keberadaan maupun objek pajaknya. Menurut Deysilawaty, dalam satu wilayah kerja kolektor dapat ditemukan beberapa nama yang masih harus ditelusuri kembali.
Dengan target PBB Wongkaditi Timur yang mencapai lebih dari Rp400 juta, pihaknya terus melakukan penagihan secara bertahap.
Deysilawaty mengatakan, penagihan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Ia mengaku, tidak ingin melakukan pendekatan yang justru menimbulkan tekanan berlebihan, terutama kepada masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan perhatian.
Menurutnya, pihak kelurahan lebih mengedepankan komunikasi dan membuat komitmen pembayaran dengan wajib pajak, termasuk menanyakan kemampuan dan waktu pembayaran yang sanggup dipenuhi.
“Kalau masyarakat memang mampu, kami tetap mengingatkan bahwa pajak itu kewajiban. Tapi kami juga melihat kondisi masyarakat. Yang penting kami sudah berusaha, melakukan komunikasi dan membuat komitmen kapan mereka sanggup membayar,” katanya.
Di sektor pembangunan, Kelurahan Wongkaditi Timur saat ini tengah melaksanakan program Dana Kelurahan berupa pembuatan dan pembersihan saluran. Setelah pekerjaan tersebut, pemerintah kelurahan juga merencanakan pembangunan taman baca sebagai salah satu kegiatan tahap berikutnya.
Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas warga di lingkungan kelurahan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah kelurahan juga tetap menjalankan kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah, kegiatan mengaji setiap Jumat pagi yang diikuti aparatur kelurahan bersama RT dan RW.
Deysilawaty mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rutinitas aparatur, tetapi juga menjadi upaya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan keagamaan yang tersedia di lingkungan kelurahan.
“Setiap Jumat pagi kami mengaji bersama RT dan RW. Saya juga mengimbau masyarakat yang ingin mengaji untuk bisa ikut,” tuturnya.
Untuk bantuan sosial, Kelurahan Wongkaditi Timur juga turut menyalurkan bantuan beras melalui program Bulog. Berdasarkan keterangan Deysilawaty, penyaluran terakhir yang diterimanya berada pada sekitar 58 penerima.
Terkait program unggulan atau ikon kelurahan, Deysilawaty mengaku belum menetapkan satu program khusus. Namun, ia melihat potensi kegiatan olahraga masyarakat, khususnya sepak takraw, yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan rutin.
Gagasan tersebut muncul setelah kegiatan takraw yang sebelumnya dilaksanakan di wilayah tersebut mendapat respons dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan meminta agar pemerintah kelurahan dapat memfasilitasi kegiatan latihan secara rutin, termasuk sarana seperti lapangan dan net.
“Saya ingin ada kegiatan seperti perkumpulan setiap sore, misalnya bermain takraw. Kalau masyarakat bisa membangun dari bawah, mungkin itu bisa menjadi salah satu ikon dari Wongkaditi Timur,” ujarnya.
Deysilawaty juga menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat Wongkaditi Timur merupakan pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Kondisi tersebut menurutnya menjadi modal sosial dalam membangun komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
Ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dapat terus terjaga. Menurutnya, komunikasi dan kedekatan emosional menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kelurahan.
“Harapan saya, kepercayaan masyarakat terhadap kami tetap terjaga. Saya datang untuk pengabdian, sehingga yang paling penting adalah membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, mengelola masyarakat memiliki tantangan tersendiri karena setiap warga memiliki karakter, pola pikir dan kondisi yang berbeda. Karena itu, pemerintah kelurahan tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga komunikasi dan koordinasi agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat.
Deysilawaty berharap seluruh program pemerintah yang berjalan di Wongkaditi Timur dapat terus didukung masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam menjaga lingkungan, membayar kewajiban pajak sesuai kemampuan dan ketentuan, serta membangun hubungan sosial yang lebih kuat di lingkungan masing-masing. [IB/MH]
