BUTOTA, GORONTALO KOTA – Pemerintah Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, terus memaksimalkan pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan masyarakat sepanjang 2026. Mulai dari penanganan sampah, pelayanan publik, hingga percepatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi perhatian pemerintah kecamatan bersama enam kelurahan di wilayah tersebut.
Camat Kota Utara, Dwi Susanti Lahmutu, mengatakan bahwa pelaksanaan program sejak awal tahun berjalan sesuai dengan rencana, termasuk pelayanan teknis yang tetap berlangsung di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
Dalam penanganan sampah, masing-masing kelurahan telah memiliki kendaraan gerobak motor untuk mengangkut sampah dari lokasi yang tidak dapat dijangkau truk. Sementara itu, Kecamatan Kota Utara juga menyediakan satu unit mobil truk yang difungsikan untuk mengangkut sampah di jalan-jalan utama dan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.
“Untuk penanganan sampah, masing-masing kelurahan sudah memiliki gerobak motor untuk pengumpulan sampah di titik-titik yang tidak bisa dimasuki mobil truk. Kecamatan sendiri memiliki satu mobil truk untuk melayani jalan-jalan besar dan jalan utama,” jelas Dwi Susanti.
Selain pelayanan kebersihan, kegiatan keagamaan juga tetap dilaksanakan di lingkungan kecamatan. Salah satunya melalui kegiatan mengaji setiap Jumat pagi yang kemudian dilanjutkan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun, hal tersebut tidak menghentikan pelayanan publik karena pegawai yang bertugas tetap dijadwalkan untuk memberikan pelayanan di kantor kecamatan maupun kelurahan.
Sementara itu, dalam sektor penerimaan daerah, Pemerintah Kecamatan Kota Utara bersama enam kelurahan terus mengejar target pembayaran PBB menjelang batas akhir pada 30 Oktober 2026.
Dwi Susanti mengungkapkan, hingga saat ini Kelurahan Dembe II telah berhasil mencapai realisasi PBB sebesar 100 persen. Adapun lima kelurahan lainnya rata-rata masih berada pada kisaran 60 persen.
“Untuk Kecamatan Kota Utara sendiri, dari enam kelurahan sudah ada satu kelurahan yang mencapai 100 persen, yaitu Kelurahan Dembe II. Sementara yang lainnya rata-rata masih 60-an persen dan terus diupayakan agar sampai akhir Oktober bisa mencapai target,” ungkapnya.
Selain PBB, pelaksanaan Dana Kelurahan juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Berdasarkan data dari bagian keuangan, progres pekerjaan fisik Dana Kelurahan tahap II di 6 kelurahan telah mencapai sekitar 70 persen.
Dari total pagu anggaran sebesar Rp1,2 miliar, realisasi keuangan tercatat mencapai Rp840 juta atau sekitar 70 persen. Dengan demikian, masih terdapat anggaran sebesar Rp360 juta atau 30 persen yang akan direalisasikan pada tahap III.
Menurut Dwi Susanti, pemerintah kecamatan pada prinsipnya menjalankan fungsi koordinasi dan mendukung pelaksanaan program yang berasal dari pemerintah kota maupun kelurahan.
Ia menyebut, sebagian besar kegiatan kecamatan merupakan tindak lanjut dari program yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan hingga pemerintah kota. Karena itu, koordinasi antartingkatan pemerintahan menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan.
“Kecamatan secara khusus lebih banyak mendukung kegiatan-kegiatan dari kelurahan maupun pemerintah kota. Sebagian besar kegiatan yang ada di kecamatan merupakan tindak lanjut dari kelurahan sampai ke tingkat atas, begitu juga sebaliknya,” tutup Dwi Susanti. [IB/MH]
