DEBUTOTA, NASIONAL – Pelantikan 961 Kepala Daerah hasil Pilkada 2024, oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2), dinilai hanya retorika semata. Pendapat ini disuarakan guru besar Fakultas ilmu sosial dan politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada, Purwo Santoso.
Purwo mengatakan, para kepala daerah itu berpotensi tak dapat bekerja secara optimal, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurut Purwo, kebijakan tersebut tidak mengisyaratkan pemerintah pusat, memiliki kerangka kerja dalam memfasilitasi pemerintah daerah bekerja dengan baik.
“Wacana efisiensi lebih menghantui daerah dalam berkinerja dengan kepala-kepala daerah barunya,” Kata Purwo, sikutip dari Media Indonesia, Kamis malam (20/2).
Padahal, kepala daerah yang baru dilantik itu, seharusnya memimpin penyelenggaraan otonomi daerah dan ruang berotonomi. Namun Purwo, kewenangan itu dinilai bakal semakin sempit. DImana kata Purwo, ketidaksamaan pemerintah pusat memfasilitasi daerah berotonomi, berpotensi pada kerja-kerja yang biasa saja.
“Ini menjadikan daerah bekerja secara biasa saja, kecuali yang betul-betul memiliki kepemimpinan yang kuat. Daerah bisa berkinerja OK kalau ekosistem dan instrumen-instrumen kebijakannya juga OK. Padahal daerah tidak siap untuk digenjot dengan pemimpin barunya,” Jelas Purwo.
Sementara itu, secara terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan bahwa, publik khawatir pelantikan kepala daerah serentak, hanya terjebak pada aspek seremonial saja. Menurutnya, hal itu tentu tidak menyentuh substansi.
Lili meminta, setelah pelantikan dan retreat yang diagendakan digelar di Magelang, Jawa Tengah nanti, para kepala daerah harus langsung kerja. Menurutnya, para kepala daerah sudah tidak lagi menggelar acara seremonial seperti syukuran di daerah masing-masing.
” Masyarakat sudah menaruh harapan besar pada kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan demi mencapai penghidupan yang layak. Banyak PR yang harus segera dituntaskan terkait dengan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, kesehatan, harga-harga bahan pokok yang terjangkau, dan seterusnya,” urai Lili. [Tri/AW]
