BUTOTA – GORONTALO KAB, Kebijakan pengadaan mobil dinas untuk Wakil Bupati Gorontalo, kembali memantik gelombang kritik. Pasalnya, Pengadaan fasilitas pejabat tersebut dinilai tidak memiliki sensitivitas, terhadap kondisi fiskal daerah maupun realitas sosial masyarakat Kabupaten Gorontalo, yang masih dibayangi angka kemiskinan tinggi.
Kontroversi ini mencuat di tengah kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk Tahun 2026.
Di satu sisi, pemerintah meminta ASN memahami keterbatasan anggaran dan menerima pengurangan hak tambahan pendapatan, sementara di sisi lain belanja fasilitas untuk pejabat justru tetap berjalan.
Kordinator Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) Gorontalo, Wahyu Pilobu mengatakan bahwa kebijakan tersebut (pengadaan Mobnas,red) dianggap semakin kontras karena Bupati Gorontalo, yang diketahui menggunakan kendaraan dinas dengan sistem kontrak.
” Ini dipandang sebagai langkah lebih efisien dan rasional, dalam penggunaan APBD sebenarnya. Namun semangat efisiensi yang sama dinilai tidak diterapkan secara konsisten dalam pengadaan kendaraan dinas untuk Wakil Bupati,” Kata Wahyu.
Padahal, Kabupaten Gorontalo kata Wahyu, bukan daerah dengan kondisi fiskal longgar. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo pada 2025 berada di angka 14,89 persen atau sekitar 56,13 ribu jiwa.
” Angka tersebut menempatkan Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan beban kemiskinan yang masih tinggi di Provinsi Gorontalo. Berarti, data ini menunjukkan bahwa lebih dari puluhan ribu warga Kabupaten Gorontalo, masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Sangat kontradiksi ketika persoalan akses ekonomi, lapangan kerja, daya beli, hingga kualitas layanan dasar publik masih menjadi pekerjaan rumah Pemda, hari ini malah mengadakan mobil baru,” Ungkap Wahyu.
“Dalam konteks tersebut, kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk Wakil Bupati dinilai sebagai keputusan yang problematik secara etik dan politik anggaran,” Lanjutnya
Wahyu menilai, pemerintah daerah gagal membaca suasana kebatinan publik.
“Ini bukan sekadar soal mobil dinas. Ini soal sense of crisis. Pemerintah sedang berbicara soal efisiensi, ASN dipotong TPP dengan alasan kemampuan keuangan daerah, rakyat masih bergulat dengan kemiskinan, tetapi fasilitas pejabat tetap menjadi prioritas,” tegas Wahyu.
Menurutnya, pemotongan TPP ASN seharusnya menjadi alarm bahwa daerah sedang tidak dalam kondisi ideal untuk belanja yang tidak mendesak. Karena itu, setiap kebijakan anggaran semestinya diuji berdasarkan urgensi, manfaat langsung bagi publik, dan sensitivitas sosial.
“Kalau alasan fiskal dipakai untuk memangkas hak tambahan ASN, maka logika yang sama harus berlaku untuk seluruh belanja pemerintah. Tidak boleh efisiensi hanya berhenti di level pegawai, sementara pejabat tetap menikmati perluasan fasilitas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti risiko buruk terhadap moral birokrasi. Menurut Wahyu, kebijakan yang terkesan timpang dapat menurunkan kepercayaan ASN terhadap arah kebijakan pimpinan daerah.
“ASN diminta loyal, profesional, memahami kondisi daerah. Tapi pada saat bersamaan mereka menyaksikan prioritas anggaran yang kontradiktif. Ini berbahaya bagi trust internal birokrasi,” tambahnya.
Wahyu mencontohkan, sorotan terhadap pengadaan kendaraan dinas juga tidak bisa dilepaskan dari konteks nasional. Sebelumnya, khalayak dibuat gaduh oleh polemik pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur yang menuai kritik luas dan dianggap tidak sejalan dengan orientasi anggaran pro-rakyat.
” Kasus itu seharusnya menjadi pelajaran bahwa belanja fasilitas pejabat kini tidak lagi dipandang sekadar urusan administratif, melainkan simbol keberpihakan pemerintah terhadap kemiskinan puluhan ribu masyarakatnya,” Jelas Wahyu.
“Masyarakat juga berhak tahu kalau uang yang digunakan adalah uang rakyat, maka penggunaan setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami juga meminta DPRD Kabupaten Gorontalo, menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan tidak bersikap pasif terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik,” tutup Wahyu.
Hingga berita ini diterbitkan, Kabag Umum Setda Kabupaten Gorontalo Rion Renaldi tidak merespon WhatsApp nya. [JFR]
