Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
LifestyleTajukTajuk & Opini

Menagih Hutang Bukan Berarti Mempermalukan, Dimana Peran Pemerintah?

×

Menagih Hutang Bukan Berarti Mempermalukan, Dimana Peran Pemerintah?

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, TAJUK – Ada satu fenomena yang belakangan patut menjadi perhatian dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan utang-piutang yang tidak lagi diselesaikan melalui komunikasi pribadi, tetapi mulai dibawa ke ruang publik melalui media sosial.

Nama seseorang dipublikasikan, persoalan keuangannya diumbar, bahkan terkadang disertai foto, identitas, dan narasi yang mengundang penilaian publik. Dalam hitungan menit, persoalan yang semula hanya diketahui dua pihak berubah menjadi konsumsi banyak orang.

Advetorial

Di satu sisi, kita tidak bisa menyalahkan seseorang yang menuntut haknya. Uang yang dipinjamkan tentu harus dikembalikan. Ada kepercayaan yang diberikan, ada kesepakatan yang dibuat, dan ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang menerima pinjaman.

Namun, persoalannya bukan sekadar siapa yang berutang dan siapa yang menagih. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana masyarakat memahami batas antara memperjuangkan hak dan memperlakukan sesama manusia secara tidak bermartabat.

Menagih utang adalah hak. Akan tetapi, mempermalukan seseorang di hadapan publik bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan hak tersebut.

Begitu pula sebaliknya. Seseorang yang sedang mengalami kesulitan keuangan tidak boleh menjadikan keadaan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban. Jika memang belum mampu membayar, sampaikan secara terbuka, bangun komunikasi, dan berikan kepastian penyelesaian.

Jangan menghilang ketika ditagih, tetapi jangan pula menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan untuk kehilangan tanggung jawab.

Media Sosial Bukan Ruang Pengadilan

Salah satu persoalan yang perlu disadari masyarakat adalah kecenderungan menjadikan media sosial sebagai tempat menyelesaikan konflik pribadi.

Padahal, publik yang membaca unggahan tersebut belum tentu mengetahui keseluruhan cerita. Mereka hanya menerima informasi dari satu sudut pandang, kemudian membangun kesimpulan berdasarkan apa yang ditampilkan.

Akibatnya, seseorang bisa mendapatkan hukuman sosial sebelum persoalannya benar-benar diketahui secara utuh.

Lebih jauh, penyebaran identitas, informasi pribadi, penghinaan, maupun ancaman dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri apabila memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Kita perlu membedakan antara menyampaikan keluhan, memperjuangkan hak, dan melakukan tindakan yang merugikan kehormatan maupun privasi orang lain.

Di Sinilah Pemerintah Daerah Perlu Hadir

Pemerintah daerah seharusnya tidak memandang fenomena ini sebagai urusan pribadi semata, terutama ketika persoalannya mulai berkembang menjadi perundungan digital, intimidasi, konflik antarkelompok, atau keresahan masyarakat.

Kehadiran pemerintah bukan untuk membela orang yang berutang ataupun menyudutkan pihak yang menagih. Pemerintah harus berdiri pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara.

Melalui perangkat daerah terkait, pemerintah dapat memperkuat edukasi literasi digital, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hubungan keperdataan, serta menyediakan ruang konsultasi dan fasilitasi mediasi secara sukarela bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kecamatan dan kelurahan juga dapat menjadi ruang awal untuk membangun komunikasi apabila kedua belah pihak bersedia menyelesaikan persoalan secara baik. Sementara itu, apabila terdapat dugaan ancaman, pemerasan, penyebaran data pribadi secara melawan hukum, atau tindakan pidana lainnya, masyarakat harus diarahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Pemerintah tidak harus mencampuri setiap urusan utang-piutang. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menutup mata ketika persoalan tersebut mulai mengganggu ketenteraman dan kehidupan sosial masyarakat.

Membangun Budaya Bertanggung Jawab

persoalan ini membutuhkan kedewasaan dari kedua belah pihak. Orang yang meminjam harus memahami bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Ketika seseorang memberikan pinjaman, ada harapan dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya.

Sementara orang yang memberikan pinjaman juga harus memahami bahwa menagih hak tidak berarti bebas menggunakan segala cara. Jangan sampai uang yang belum kembali membuat seseorang kehilangan kendali, dan jangan sampai utang yang belum terbayar membuat seseorang kehilangan keberanian untuk bertanggung jawab.

Masyarakat perlu belajar bahwa menyelesaikan persoalan jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di media sosial. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan media massa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan ini secara terus-menerus. Sebab, ukuran masyarakat yang maju bukan hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari bagaimana warganya menyelesaikan persoalan, menghargai hak orang lain, dan menjaga martabat sesama.

Jangan jadikan utang sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab. Jangan pula jadikan penagihan sebagai alasan untuk merendahkan martabat manusia.

Menagih adalah hak. Membayar adalah kewajiban. Menghormati sesama adalah nilai kemanusiaan yang tidak boleh hilang, bahkan ketika dua orang sedang berselisih.

Sudah saatnya kita membangun budaya masyarakat yang berani bertanggung jawab tanpa harus saling mempermalukan. [**]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *