Scroll untuk baca artikel
banner 350x300
Example floating
Example floating
BeritaKota Gorontalo

Soroti Penagihan Utang di Media Sosial, Dekot Gorontalo Desak Pemerintah dan APH Tindak Pinjol Ilegal

×

Soroti Penagihan Utang di Media Sosial, Dekot Gorontalo Desak Pemerintah dan APH Tindak Pinjol Ilegal

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BUTOTA, GORONTALO KOTA – Fenomena penagihan utang melalui media sosial yang berujung pada penyebaran identitas dan mempermalukan seseorang di ruang publik mulai mendapat perhatian. Persoalan yang awalnya bersifat pribadi tersebut dinilai perlu disikapi secara bijak, terutama ketika telah menimbulkan tekanan sosial dan berpotensi mengganggu hubungan antarmasyarakat.

Aspirasi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar. Ia memandang bahwa persoalan utang-piutang tidak cukup dilihat dari hubungan antara pihak yang meminjam dan pemberi pinjaman, tetapi juga perlu memperhatikan etika, perlindungan privasi, serta tanggung jawab sosial.

Advetorial

Menurutnya, masyarakat yang memiliki kewajiban utang tetap harus menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Namun, upaya menagih hak juga semestinya dilakukan melalui cara-cara yang tidak merendahkan martabat seseorang.

Fenomena membawa persoalan utang ke media sosial, terlebih dengan mengumbar identitas dan persoalan pribadi, dikhawatirkan dapat memunculkan penghakiman publik sebelum duduk perkara diketahui secara menyeluruh.

Totok menilai, masyarakat perlu memahami bahwa media sosial bukan tempat untuk menyelesaikan seluruh persoalan pribadi. Ada mekanisme komunikasi, musyawarah, maupun jalur hukum yang dapat ditempuh apabila kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menemukan titik temu. Ia juga memandang penting adanya perhatian pemerintah daerah terhadap fenomena tersebut, terutama melalui edukasi literasi digital dan pembinaan kesadaran masyarakat mengenai hak serta kewajiban dalam kehidupan sosial.

” Menurut saya, pemerintah perlu hadir memberikan pemahaman yang seimbang. Jangan sampai masyarakat yang memiliki utang merasa bebas menghindari kewajibannya, tetapi jangan pula pihak yang menagih merasa memiliki pembenaran untuk mempermalukan orang lain di hadapan publik,” kata Totok.

Dalam konteks ini, peran pemerintah melalui perangkat daerah terkait, termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan, dapat dioptimalkan untuk membuka ruang komunikasi dan mediasi secara sukarela apabila terjadi perselisihan di tengah masyarakat.

Totok menambahkan, persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah sepele atau sekadar urusan pribadi antara kreditur dan debitur. Sebab, praktik penagihan yang dilakukan dengan cara mempermalukan seseorang di ruang publik dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih serius. Ia menilai, keresahan masyarakat terhadap pola penagihan utang, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman online (pinjol), perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan pengawasan.

“Ini persoalan serius dan tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele antara kreditur dan debitur. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi tekanan, ancaman, intimidasi, bahkan dipermalukan di media sosial hanya karena persoalan utang-piutang. Dan jangan biarkan masyarakat kecil menjadi keserakahan bisnis pinjaman ilegal, ” tekan Totok.

Totok berharap pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mengambil langkah konkret terhadap praktik pinjaman online ilegal yang menggunakan cara-cara penagihan tidak manusiawi. Kata dia, aktivitas pinjaman online ilegal harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan justru terjebak dalam praktik pinjaman yang tidak transparan, kemudian menghadapi tekanan ketika mengalami keterlambatan pembayaran.

Ia juga mendorong agar OJK memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pinjaman online, sementara aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan ancaman, intimidasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan. Di sisi lain, Totok mengingatkan bahwa masyarakat yang memiliki kewajiban pinjaman juga harus tetap bertanggung jawab. Persoalan utang tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati.

” Namun, hak untuk menagih tidak berarti seseorang bebas menggunakan segala cara. Ada batas etika dan ketentuan hukum yang harus dihormati oleh setiap pihak dan mengenai persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui edukasi publik, penguatan literasi keuangan digital, serta koordinasi antarlembaga agar masyarakat memahami cara membedakan layanan pinjaman online legal dan ilegal,” bilang Totok.

” Pemerintah daerah, juga diharapkan tidak tinggal diam. Melalui perangkat daerah terkait, pemerintah dapat mengambil peran dalam memberikan edukasi, membuka ruang pengaduan, serta memfasilitasi komunikasi masyarakat yang mengalami persoalan sosial akibat praktik penagihan yang bermasalah,” sambung dia.

Totok menegaskan, perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kemajuan teknologi keuangan justru menjadi praktik yang merugikan warga, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.

” Persoalan ini bukan semata tentang uang yang dipinjam dan kewajiban yang harus dikembalikan. Ada persoalan perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, etika penagihan, serta tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat tidak menjadi korban praktik usaha keuangan ilegal. Saya berharap dapat menjadi perhatian serius pemerintah, OJK, dan aparat penegak hukum agar penanganannya tidak berhenti pada imbauan, tetapi diikuti langkah pengawasan dan penindakan sesuai kewenangan masing-masing,” tutup Totok. [YYL]

Example 120x600
banner 300x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *