Bukan Sekadar Penyadapan, Polri Telusuri Dugaan Makar di Balik Kasus Presiden

BUTOTA, JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Polri memastikan penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan, tetapi juga membuka kemungkinan adanya tindak pidana lain, termasuk dugaan makar yang kini tengah didalami penyidik.

Dikutip dari pemberitaan detik.com, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, mengatakan tim penyidik masih bekerja untuk menelusuri dugaan tersebut, termasuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi perhatian nasional itu.

“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Kasus ini menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkara tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara sekaligus melibatkan sejumlah nama dari lingkungan kepolisian.

Di tengah proses penyidikan, Komisi III DPR RI juga menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut secara khusus akan membahas perkembangan kasus penyadapan ilegal, termasuk menelusuri pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik tindakan tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya ingin persoalan ini dibuka secara terang melalui penjelasan langsung dari Kapolri.

“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” ujar Habiburokhman, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, rapat baru dapat dilaksanakan setelah masa sidang DPR kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).

Perkembangan perkara ini kini menjadi perhatian publik. Selain menunggu hasil penyidikan Polri, masyarakat juga menantikan penjelasan dalam forum DPR mengenai bagaimana dugaan penyadapan terhadap Presiden bisa terjadi, siapa yang berada di baliknya, serta apakah terdapat motif lain yang lebih luas.

Pengungkapan kasus ini menjadi penting agar seluruh dugaan dapat dijawab berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar spekulasi. [AH]