Aliansi BAR-BAR Desak Audit Ekologis dan Pencabutan Izin Tambang PT Gorontalo Minerals

BUTOTA, GORONTALO – Aliansi Barisan Bersama Rakyat (BAR-BAR) menggelar aksi demonstrasi di dua titik di Gorontalo, yakni Kantor Wali Kota Gorontalo dan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Jumat (30/10/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan penyelamatan lingkungan serta mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

Melalui petisi publik bertajuk Hutan Bukan Warisan tapi Kehidupan! Selamatkan Gorontalo dari Krisis Ekologis dan Cabut Perizinan Tambang Perusak Lingkungan, Aliansi BAR-BAR menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Gorontalo, Wali Kota Gorontalo, serta Direksi PT Gorontalo Minerals.

Dalam petisinya, massa menyoroti penguasaan lahan konsesi pertambangan PT Gorontalo Minerals seluas 24.995 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 17.798 hektare disebut berada di kawasan hutan yang berbatasan dengan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Aliansi BAR-BAR menilai aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan di kawasan hulu perlu dievaluasi karena berpotensi memperburuk ancaman banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Gorontalo.

Mereka mendesak dilakukannya audit ekologis secara transparan terhadap kepatuhan lingkungan perusahaan, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), AMDAL, serta realisasi rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).

Selain itu, massa meminta pemerintah mempertimbangkan pencabutan PPKH apabila ditemukan pelanggaran, menghentikan sementara kegiatan pertambangan yang berisiko memperparah bencana, serta meminta perusahaan membuka dokumen kepatuhan lingkungan kepada publik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, Ak., M.Ec.Dev., CA, menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada Wali Kota Gorontalo.

Ia mengatakan, pemerintah kota memiliki komitmen untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, termasuk menjaga kawasan lingkungan di sekitar Kota Gorontalo.

“Apa yang tadi disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, saya kira ada benarnya juga karena kita juga harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita,” ujar Nuryanto saat menerima perwakilan massa aksi.

Ia juga berjanji menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi kepada Wali Kota agar dapat ditindaklanjuti, termasuk meneruskan persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Selain persoalan pertambangan, Nuryanto turut menanggapi aspirasi mahasiswa mengenai rencana penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon. Menurutnya, pemerintah kota akan meninjau kembali rencana kegiatan tersebut apabila dinilai memberikan dampak negatif dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

“Kalau memang berdampak negatif dan juga banyak hal-hal yang tidak tersentuh langsung pada masyarakat, tentunya kita juga sebagai Pemerintah Kota Gorontalo akan meninjau kembali ataupun membuat sikap terkait dengan rencana kegiatan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Aliansi BAR-BAR, Ikhsan A. Karim, menyampaikan kekecewaannya karena Gubernur Gorontalo tidak menemui massa aksi saat demonstrasi berlangsung di rumah dinas gubernur.

Ikhsan menyebut pihaknya mendapat informasi bahwa gubernur tidak berada di tempat. Ia juga mengkritik ketidakhadiran sejumlah kepala dinas yang diharapkan dapat memberikan penjelasan atas persoalan yang disuarakan mahasiswa.

Menurutnya, perwakilan pemerintah yang hadir tidak memiliki kapasitas untuk menjawab berbagai tuntutan dan kajian yang telah disiapkan oleh massa aksi.

“Ngapain kita minta tanggapan dengan orang-orang yang tidak berkompeten ini? Yakin dan percaya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang akan mereka sampaikan. Mereka bukan gubernur,” tegas Ikhsan.

Atas kondisi tersebut, Ikhsan menginstruksikan massa aksi untuk meninggalkan lokasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah provinsi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan Aliansi BAR-BAR tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka mendapatkan respons dan tindak lanjut yang jelas. [ZAKI]