[Ilustrasi foto : Harian Halmahera]
BUTOTA – TAJUK | Sudah hampir setahun berlalu sejak pelantikan hasil Pilkada 2024. Namun, apa yang terlihat? Pemerintahan daerah kita tenggelam dalam kubangan delegasi tentatif, miskin ide dengan gaya kepemimpinan, yang hanya sibuk melimpahkan wewenang tanpa keberanian mengambil keputusan strategis.
Bupati yang terpilih justru terkesan lebih nyaman tampil dalam acara-acara seremonial, gunting pita, sambutan pembukaan, dan foto/video dokumentasi yang memenuhi media sosial, sementara pembangunan riil stagnan.
Tidak ada inovasi yang berani digagas, Tidak ada terobosan yang menggetarkan. Janji-janji kampanye yang dahulu menggelegar infrastruktur merata, ekonomi rakyat bangkit, pelayanan publik berkualitas yang kini tinggal arsip semata. Yang tersisa hanya rutinitas administrasi yang berjalan apa adanya, tanpa sentuhan kreativitas, tanpa api perubahan.
Membangun daerah, sebenarnya tidak butuh otak cemerlang dan pencitraan yang religius, tapi hati yang baik. Sebuah filosofi sederhana yang sering terlupakan, karena kepemimpinan sejati bukan soal gelar akademis atau retorika politik. Kepemimpinan adalah tentang empati, kerja keras, dan kemauan untuk turun langsung memahami apa yang dibutuhkan rakyat.
Seorang pemimpin yang memiliki hati baik akan bekerja dengan tulus. Ia akan memutar otak mencari solusi, bukan mencari alasan. Sama seperti seorang ayah yang bekerja keras demi keluarganya, pagi buta sudah keluar rumum, memutar otak untuk mencari rezeki, berpikir kreatif bagaimana dengan penghasilan terbatas bisa membuat anak-anaknya tersenyum. Bagi ayah itu, tidak ada kata delegasi untuk kebahagiaan keluarganya. Ia mengerjakan sendiri, berjuang sendiri, bahkan rela berdarah-darah demi melihat senyum di wajah orang-orang yang ia cintai.
Pertanyaannya, di mana hati yang baik dari pemimpin kita? Di mana kerja keras yang ikhlas? Yang terlihat hanya delegasi demi delegasi, pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan, sementara sang bupati sibuk dengan agenda seremonial yang tidak produktif.
Disatu sisi, rakyat menunggu senyum dari hasil pembangunan, tapi yang mereka dapat hanya janji yang terus ditunda.
Mari kita tengok ke Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani bukan sekadar pemimpin simbolik. Ia aktif mendorong program inovatif seperti “Jagoan Banyuwangi 2025” dengan program inkubasi yang memfasilitasi anak muda mengembangkan usaha kreatif berbasis potensi lokal. Hasilnya? Ratusan wirausaha muda lahir, produk inovatif bermunculan, dan ekonomi rakyat bergerak nyata. Ini bukan seremonial. Ini kerja nyata yang berdampak langsung.
Contoh lain adalah Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari. Ia berani berjuang di tingkat nasional memperjuangkan regulasi yang menguntungkan daerahnya, misalnya dalam upaya mendapatkan insentif fiskal untuk kawasan industri. Kepemimpinannya membawa Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi model nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang dahsyat, IPM meningkat, dan PDRB Jawa Tengah terdongkrak signifikan dalam waktu kurang dari 10 tahun.
Kabupaten Tanggamus di Lampung juga patut dicatat. Dengan berbagai inovasi lintas sektor, dari layanan administrasi kependudukan hingga pertanian, Pemkab Tanggamus meraih “Innovation Government Award (IGA) 2025” dengan predikat Kabupaten Sangat Inovatif. Bupati Tanggamus dan timnya berani menciptakan terobosan nyata, bukan sekadar rapat dan seminar serta pencitraan yang terkesan validatif dan religius.
Kontras dengan kepemimpinan delegatif, ketika banyak Bupati hanya menjadi tamu. Tipe kepemimpinan yang hanya bersandar pada delegasi dengan melimpahkan banyak tugas kepada bawahan tanpa kontrol yang jelas, tanpa visi yang kuat. Seperti yang diingatkan oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi, ketika menginstruksikan kepala desa agar tidak terjebak pada belanja yang bersifat seremonial atau kurang produktif. Kritik ini seharusnya juga berlaku bagi kepala daerah, yang selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan tampak megah di permukaan, tetapi kosong dampaknya.
Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan seremonial, seminar, dan perjalanan dinas yang tidak memberikan dampak langsung. Namun, masih banyak kepala daerah yang belum beranjak dari zona nyaman tersebut. Mereka lebih suka menjadi tamu kehormatan di berbagai acara ketimbang turun langsung memimpin pembangunan.
Selain itu, delegasi yang bersifat tentatif adalah bentuk kepemimpinan lemah. Delegasi seharusnya adalah alat untuk mempercepat eksekusi, bukan pelarian dari tanggung jawab. Ketika seorang bupati hanya mendelegasikan tanpa memberikan arahan strategis, tanpa mengawasi implementasi, tanpa berani mengambil keputusan sulit, maka yang terjadi adalah stagnasi pembangunan.
Menjadi memilukan, ketika praktek itu diaplikasikan lalu tidak mendapatkan kontrol yang baik, kemudian ada pejabat yang terjebak pada naifnya kepemimpinan tersebut, apalagi melempar kesalahan seolah itu adalah kelalaian secara individu, tentu menggambarkan sosok pemimpin yang tidak baik.
Setahun berlalu, apa yang berubah? Infrastruktur yang dijanjikan masih sebatas rencana. Program kesejahteraan ekonomi rakyat masih sebatas wacana. Layanan publik yang katanya akan ditingkatkan masih berkutat pada birokrasi yang lamban dan berbelit.
Yang lebih menyakitkan, banyak kepala daerah yang justru sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Perjalanan dinas dengan alasan studi banding (yang ujung-ujungnya hanya jalan-jalan), rapat koordinasi yang tidak menghasilkan kesimpulan konkret, seminar dan diskusi yang hanya menghabiskan anggaran. Sementara itu, rakyat di kampung-kampung masih menunggu jalan yang layak, air bersih yang mengalir, puskesmas yang berfungsi.
Kepemimpinan bukan tentang popularitas atau citra semata. Kepemimpinan adalah tentang hasil nyata yang bisa dirasakan rakyat. Jika dalam setahun tidak ada satu pun inovasi yang lahir, tidak ada satu pun janji kampanye yang direalisasikan, maka pertanyaan mendasar harus diajukan. Apakah pemimpin ini layak melanjutkan jabatannya…?
Rakyat butuh pemimpin dengan hati yang baik, yang bekerja seperti seorang ayah berjuang untuk keluarganya tanpa henti, tanpa pamrih, tanpa alasan. Bukan sosok Bupati, yang hanya bersandar pada kondisi efisiensi dan terjebak seremoni tanpa ada langkah inovatif.
Daerah kita tidak butuh bupati seremonial, sebab kita butuh pemimpin yang berani, inovatif, dan produktif. Daerah kita butuh bupati yang memiliki hati yang mau bekerja keras seperti ayah yang berjuang demi senyum keluarganya.
Pada prinsipnya, tampilan religi bukan menjadi suatu jaminan, dalam merumuskan sebuah inovasi bagi kesejahteraan rakyatnya.
Tulisan ini bukan untuk menjatuhkan secara personal, tetapi untuk mengingatkan kembali esensi kepemimpinan publik. Jabatan adalah amanah, bukan tahta. Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang bekerja untuk mereka, bukan pemimpin yang menjadikan rakyat sebagai objek pencitraan semata. Mari kita menagih janji, mari kita awasi kinerja dan mari kita berikan apresiasi hanya kepada mereka yang benar-benar bekerja dengan hati. [REDAKSI]
