BUTOTA, GORONTALO KOTA – Pemerintah Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, terus menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat selama setahun terakhir. Program tersebut mencakup persiapan pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo, pemanfaatan dana kelurahan, penyaluran bantuan beras, peningkatan kepatuhan pajak, penanganan sampah, hingga pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia.
Lurah Tapa, Wirna S. Pakaya, SE, mengatakan pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo akan dilaksanakan di kawasan eks Terminal 42, Kelurahan Tapa. Lokasi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu ikon baru Kota Gorontalo.
“Pembebasan lahan sudah dilaksanakan, bangunan yang ada di lokasi juga telah dirobohkan, termasuk administrasi pembayarannya sudah diselesaikan,” kata Wirna S. Pakaya, SE, selaku Lurah Tapa dari Pemerintah Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana.
Peletakan batu pertama pembangunan Kantor Wali Kota sebelumnya direncanakan pada 23 Januari 2027. Saat ini, pekerjaan yang tengah dilakukan adalah pemagaran lokasi. Dalam proses tersebut, pemerintah kelurahan melibatkan lima warga Kelurahan Tapa sebagai tenaga kerja.
Selain persiapan pembangunan kantor pemerintahan, Kelurahan Tapa juga mengoptimalkan dana kelurahan sebesar Rp200 juta. Pada tahap pertama, dana senilai Rp50 juta telah direalisasikan. Pemerintah kelurahan kini tengah mengajukan pencairan dana tahap kedua.
Dana tahap pertama itu digunakan untuk penanganan saluran air. Hasilnya, sejumlah drainase di wilayah Kelurahan Tapa kini terlihat lebih bersih.
Di bidang bantuan sosial, penyaluran bantuan beras menyasar 408 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Dari jumlah tersebut, bantuan telah disalurkan kepada 366 KPM. Sementara 42 KPM diretur karena secara teknis berada di atas desil tiga sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Sebagai pengganti, terdapat 10 KPM yang diajukan untuk menerima bantuan beras. Pemerintah Kelurahan Tapa juga mengingatkan para penerima bantuan agar memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
Wirna menegaskan, kepatuhan pajak menjadi salah satu perhatian pemerintah kelurahan. Warga yang belum melunasi PBB diminta menyelesaikan kewajibannya sebelum mengurus pelayanan administrasi di kantor kelurahan.
Hingga saat ini, realisasi pembayaran PBB di Kelurahan Tapa baru mencapai 54 persen. Capaian tersebut belum maksimal karena sejumlah wajib pajak sulit ditemukan, termasuk warga yang masih tercatat dalam data namun telah tinggal di luar daerah.
Di sektor kebersihan, penanganan sampah di Kelurahan Tapa disebut berjalan baik. Armada motor sampah kini kembali beroperasi normal setelah sebelumnya mengalami kerusakan selama kurang lebih dua pekan akibat menunggu suku cadang.
Kerusakan armada sempat menyebabkan penumpukan sampah dan memicu keluhan warga. Namun, setelah perbaikan dilakukan, pelayanan pengangkutan sampah kembali berjalan dan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait persoalan tersebut.
Sementara dalam pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kelurahan Tapa bekerja sama dengan Puskesmas melakukan kunjungan rutin setiap pekan ke rumah warga lanjut usia. Kegiatan itu difokuskan pada pemeriksaan kesehatan, edukasi, serta pemantauan kondisi lansia, baik yang sedang sakit maupun yang masih sehat.
Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Kelurahan Tapa berharap pelayanan dasar, kebersihan lingkungan, kesehatan warga, serta pembangunan wilayah dapat terus ditingkatkan. [RM/NA]
