BUTOTA, GORONTALO KOTA – Pemerintah Kecamatan Kota Barat terus mendorong pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tujuh kelurahan, sejalan dengan program Pemerintah Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel.
Camat Kota Barat, Jack Gustamar Helingo, SSTP., M.AP, mengatakan seluruh kelurahan telah menjalankan tahap pertama Dana Pengembangan Kelurahan (DPK) sebesar Rp200 juta per kelurahan. Tiga kelurahan, yakni Buladu, Tenilo dan Buliide, bahkan telah memasuki tahap kedua.
“Program DPK diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pembersihan drainase, taman bacaan dan, bagi kelurahan yang sudah memiliki taman bacaan, dapat dialihkan untuk pembangunan paving block,” ujar Jack.
Dari sisi penerimaan daerah, Kecamatan Kota Barat mencatat capaian PBB tertinggi di Kota Gorontalo, yakni 90,15 persen untuk pokok pajak. Jika ditambah denda, realisasinya mencapai 93,7 persen, bahkan terdapat kelurahan yang mencapai 105 persen.
Di sektor kebersihan, tujuh unit gerobak motor (getor) dimanfaatkan untuk menjangkau lorong-lorong yang tidak dapat dilalui armada dump truck. Kota Barat yang menghasilkan sekitar 5–6 ton sampah per hari dinilai terbantu dengan keberadaan armada tersebut sehingga aduan terkait sampah yang tidak terlayani semakin minim.
Jack juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat membayar retribusi persampahan karena penerimaannya kembali mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Sementara di bidang pencegahan narkoba, Kelurahan Molosipat W ditetapkan sebagai percontohan Kampung Bersinar oleh BNNP Gorontalo, sedangkan Kelurahan Buliide menjalankan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dari BNN Kota Gorontalo.
Program IBM di Buliide difokuskan pada pencegahan dan pendampingan anak-anak yang terpapar penyalahgunaan lem. Program tersebut turut membentuk Agen Pemulihan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat dan LPM.
Menurut Jack, pelaksanaan program tersebut telah membawa perubahan tingkat kerawanan Kelurahan Buliide dari kategori bahaya menjadi waspada.
“Ini merupakan bentuk sinergi pemerintah kelurahan, kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan generasi muda,” tandas Jack. [RM/NA]
