Ketua LSM Bongkar, Pungky Yusuf – Foto : Istimewa
BUTOTA, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didesak segera mengevaluasi kinerja Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Gorontalo, Moh. Rifli Katili, menyusul polemik yang belakangan mencuat di ruang publik.
Desakan tersebut disampaikan Ketua LSM Bongkar, Pungki Yusuf. Ia menilai Rifli belum mampu menjalankan fungsi Sekwan secara maksimal, terutama dalam memberikan penjelasan kepada publik terkait berbagai persoalan yang menyeret DPRD Provinsi Gorontalo.
Yang menjadi sorotan adalah banyaknya polemik dihadapan publik, yang mengindikasi Sekwan seperti tidak mampu menjalankan perannya. Ketika pemberitaan-pemberitaan tentang DPRD melebar ke publik tanpa direspon, membuat penilaian agar jabatan itu wajib dievaluasi.
“Sekwan itu, harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara lembaga DPRD dengan publik. Kalau ada persoalan yang menjadi sorotan, jangan justru sulit dikonfirmasi. Ini menyangkut keterbukaan informasi dan kepercayaan masyarakat,” kata Pungki.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan bagi Gubernur Gusnar Ismail untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Rifli Katili dan mempertimbangkan figur lain yang dinilai lebih komunikatif serta mampu menghadapi berbagai persoalan kelembagaan.
“Kalau gubernur tidak mengindahkan desakan ini, kami dari LSM Bongkar siap turun ke jalan. Kami akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan,” tegasnya.
Pungki menambahkan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan pemerintah daerah, namun meminta agar jabatan publik diisi oleh pejabat yang mampu bekerja profesional, terbuka dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
” Gubernur harusnya melihat ini sebagai sesuatu yang lebih serius, kalau jabatan sekwan diisi oleh orang yang tidak mampu berkomunikasi, maka langkah yang diambil adalah mengganti dia,” kata Pungki.
” Sekalipun dia mantan Kadis Kominfo, bukan berarti menjadi point dia bisa menjalankan perannya di DPRD. Hari ini, terbukti bahwa kinerjanya malah menghadirkan perspektif negatif pemerintah dan DPRD,” tutup Pungki. [JFR]
