BUTOTA, GORONTALO – Desakan Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) Gorontalo, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Sumurung Simaremare untuk memeriksa seluruh ketua Fraksi di DPRD Gorontalo, mulai disuarakan.
Pasalnya, laporan terkait dengan dugaan Penyalahgunaan fasilitas anggaran gaji sopir anggota DPRD Gorontalo yang dibiayai AapBD, dirasa cukup untuk segera ditindaklanjuti.
APKPD melalui Dicky Modanggu berharap, agar langkah Kejati Gorontalo dalam menangani dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut dilakukan secara transparan, profesional dan tanpa pandang bulu.
“Nama-nama Ketua Fraksi ini patut diperiksa, bukan berarti mereka sudah bersalah, tetapi Kejaksaan harus meminta keterangan mereka untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan masing-masing dalam penggunaan anggaran gaji sopir,” tegas Dicky.
“Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jangan sampai hanya orang-orang tertentu yang diperiksa, sementara pihak yang mempunyai posisi strategis dalam fraksi tidak disentuh,” tegas Dicky.
Untuk diketahui, masing ketua fraksi di DPRD Gorontalo adalah sebagai berikut.
1. Fraksi Golkar – saat ini fraksi Partai yang diketuai Ida Syaidah Rusli Habibie ini, diketuai Ghalib Lahidjun. Sebelumnya ada nama Paris Jusuf yang kemudian digantikan Fikram Salilama.
2. Fraksi Nasdem – diketuai oleh Indriyani Dunda. Anggota DPRD yang sebelumnya diberitakan kerap melakukan Perjalanan Dinas ditahun anggaran 2025 silam.
3. Fraksi PDI Perjuangan – Fraksi ini diketuai istri dari Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Venny Anwar.
4. Fraksi Gerindra – diketuai mantan Calon Bupati Bone Bolango Syamsir Kiayi.
5. Fraksi PKS – diketuai oleh aleg dari Kabupaten Gorontalo, Manaf Hamzah.
6. Fraksi Amanat Bangsa – Fraksi ini diketuai oleh mantan Wakil Bupati Boalemo, Anas Jusuf.
7. Fraksi PPP – Diketuai politikus senior Faisal Hulukati
8. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa – diketuai oleh Erwin Ismail, yang juga ketua DPD Demokrat Gorontalo. [JFR]
