BUTOTA, GORONTALO – Suksesnya pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Juni 2026, masih menyisakan persoalan.
Sejumlah penyedia jasa transportasi yang ikut mendukung mobilitas peserta dan tamu kegiatan tersebut mengaku hingga kini belum menerima pembayaran secara penuh.
Persoalan itu kembali menjadi sorotan setelah salah seorang penyedia jasa transportasi asal Palu, Sulawesi Tengah, Sumarlin Amal, menyampaikan langsung keluhannya kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri kegiatan di Universitas Tadulako, Palu, Kamis (20/8/2026).
Sumarlin bukan sekadar menyampaikan keluhan di media sosial. Ia mengaku telah menempuh berbagai jalur di Gorontalo untuk memperjuangkan pembayaran jasa transportasi yang telah diberikan.
Mulai dari pendekatan kepada vendor, berkomunikasi dengan panitia PENAS dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, menyampaikan persoalan kepada Gubernur Gorontalo melalui Kesbangpol, mengikuti Rapat Dengar Pendapat di DPRD Provinsi Gorontalo, hingga melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pada 3 Agustus 2026 juga belum menghasilkan titik temu mengenai pembayaran 53 unit kendaraan yang digunakan dalam kegiatan PENAS.
Dua hari kemudian, 5 Agustus 2026, sejumlah penyedia jasa transportasi melaporkan PT QDua Sukses Mandiri ke Kejati Gorontalo. Dalam laporan tersebut, Sumarlin mengaku memiliki tagihan sekitar Rp332 juta. Secara keseluruhan, penyedia dari dua kelompok asal Palu menyebut nilai pembayaran yang belum diterima mencapai hampir Rp400 juta.
Dalam komentar yang ditulisnya di media sosial, Sumarlin menjelaskan bahwa dirinya merupakan salah satu penyedia kendaraan yang datang dari Palu untuk mendukung pelaksanaan PENAS di Gorontalo.
Ia menyebut, Tim Palu 1 membawa 33 unit kendaraan, terdiri dari satu Alphard, satu Hiace Luxury, satu Hiace standar, tujuh Toyota Zenix, 22 Innova Reborn dan dua Avanza.
Sementara Tim Palu 2 membawa 22 unit Innova Reborn. Bahkan, menurut Sumarlin, salah satu kendaraan yang digunakan dalam rangkaian pelayanan tersebut didatangkan dari Makassar.
” Total terdapat 55 unit kendaraan, yang menurut keterangannya dikerahkan dari luar daerah untuk mendukung kebutuhan transportasi PENAS, ” Kata Sumarlin.
Dalam keterangannya, Sumarlin mengaku telah bertahan di Gorontalo selama kurang lebih tiga bulan.
“Berbagai cara kami sudah tempuh. Melalui cara persuasif ke vendor, panitia PENAS, Gubernur melalui Kesbangpol, RDP di DPR dan terakhir di Kejati. Tapi harapan kami pupus. Kami cuma memperjuangkan hak pembayaran kami.” Keluh Sumarlin.
Menurut Sumarlin, persoalan tersebut menjadi semakin berat karena mereka datang dari luar daerah untuk ikut menyukseskan agenda nasional di Gorontalo.
“Kami dari jauh membantu saudara-saudara ku yang di Gorontalo. Tapi kami dikasi begini. Kami salah apa?” Ungkap Sumarlin.
Pernyataan tersebut sebelumnya juga diberitakan sejumlah media. Sumarlin menyebut dirinya bersama penyedia lainnya telah bertahan hampir sekitar tiga bulan di Gorontalo karena menunggu kepastian pembayaran.
Persoalan tersebut kemudian memantik reaksi warganet.
Salah seorang netizen mempertanyakan posisi para penyedia jasa, yang kesulitan melakukan penagihan karena menurutnya hubungan pembayaran berada di antara vendor dan pihak lain, sementara para pemilik kendaraan tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintah.
“Yang susah untuk penagihan mereka dan belum dibayarkan sampai sekarang karena pemerintah hanya mentenderkan event-nya saja.” kata salah satu netizen.
Netizen tersebut juga menyoroti persoalan administrasi pembayaran.
“Jadi yang lain susah untuk menagih karena tidak ada SPK dan tidak ada surat perintah pembayaran langsung dari pemerintah.” Katanya lagi.
Netizen lainnya, kemudian meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak lepas tangan dan ikut memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
“Bagaimanapun juga mereka adalah bagian utama dari suksesnya acara. Pemerintah harus peduli terhadap hal ini.” Ucapnya.
Komentar lain justru memberikan saran agar Pemprov Gorontalo membangun sistem pengaduan masyarakat berbasis digital.
“Kalau boleh torang pe daerah ini bikin aplikasi atau QR Code atau semacam barcode untuk pengaduan, pengeluhan, dan pelayanan untuk masyarakat lewat aplikasi.” Kata akun tersebut.
Warganet itu bahkan membandingkan dengan sistem pelayanan yang menurutnya telah diterapkan di Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda.
Ada pula komentar yang menyoroti paradoks di balik penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut.
“Jangan cuma suksesnya semuanya merasa paling berperan. Baru untuk yang kayak gini mo lempar handuk satu-satu.” ucap warganet.
Komentar lain menilai suara para korban belum mendapat respons memadai dari pemerintah daerah sehingga mereka terpaksa membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
Desakan kepada Pemprov Gorontalo menjadi semakin kuat karena sebelumnya Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sendiri menyebut PENAS XVII memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat, termasuk sektor jasa transportasi.
Artinya, jasa transportasi merupakan salah satu sektor yang ikut menopang kelancaran kegiatan sekaligus merasakan langsung aktivitas ekonomi yang muncul selama PENAS.
Karena itu, persoalan pembayaran kepada penyedia kendaraan tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan bisnis antara vendor dan pemilik kendaraan.
” Mereka datang ketika Gorontalo membutuhkan kendaraan. Mereka bekerja ketika Gorontalo menjadi tuan rumah. Mereka ikut memastikan peserta dan tamu PENAS dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, ” Tutupnya. [AS]
