BUTOTA, GORONTALO PROV, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya mencerminkan lemahnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat kecil di Provinsi Gorontalo. Kritik tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Umar Datang Menjawab Tanya” di Warkop Dino, kawasan Pasar Tua, Kota Gorontalo, pada 9 September 2026.
Dalam forum itu, Umar Karim menekankan pentingnya mengembalikan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan. Ia menilai para wakil rakyat seharusnya tidak hanya terlibat dalam agenda seremonial dan perjalanan dinas, melainkan aktif mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
“Fungsi utama legislatif adalah pengawasan terhadap eksekutif. Jangan sampai anggota dewan hanya bekerja senyap seperti konsultan atau kontraktor, tetapi tidak membedah secara serius rincian anggaran yang digunakan pemerintah,” ujar Umar Karim.
Wakil ketua Badan Kehormatan itu, menyoroti beberapa pos anggaran yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Di antaranya, anggaran pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur yang disebut mencapai hampir Rp400 juta dalam setahun. Selain itu, Umar juga mempertanyakan pengadaan makan dan minum bagi tamu di rumah dinas gubernur yang nilainya lebih dari Rp1 miliar per tahun.
Menurut Umar, penggunaan anggaran tersebut patut menjadi perhatian ketika masih banyak warga Gorontalo yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Dalam diskusi tersebut, Umar Karim juga mengkritik penerapan data desil kemiskinan yang kerap digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Ia menilai perubahan data secara administratif tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan bantuan bagi warga yang secara nyata masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Aleg Dapil Kabupaten Gorontalo ini mengatakan, tidak sedikit keluarga yang kehilangan bantuan, padahal tetap kesulitan membiayai kebutuhan sehari-hari dan membayar Uang Kuliah Tunggal atau UKT anak mereka.
“Pemerintah jangan hanya bersembunyi di balik data. Di lapangan, masih banyak keluarga yang benar-benar miskin, tetapi justru tidak lagi menerima bantuan,” katanya.
Umar juga menyinggung persoalan akses pendidikan tinggi di Gorontalo. Berdasarkan pemaparannya, sekitar 30 persen lulusan SMA sederajat belum dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi itu, menurut dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena pendidikan merupakan salah satu jalan utama untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Selain isu anggaran dan pendidikan, Umar Karim menyoroti nasib penambang rakyat di daerah-daerah penghasil emas seperti Sumalata, Pohuwato, dan Suwawa. Ia menilai kekayaan mineral yang telah lama dieksplorasi di Gorontalo seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Umar mengatakan, keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Pertambangan Rakyat semestinya menjadi instrumen untuk melindungi penambang kecil. Namun, dalam praktiknya, sejumlah ketentuan justru dinilai memberatkan masyarakat.
Salah satu yang disorot ialah kewajiban jaminan reklamasi sebesar Rp252 juta per hektare. Menurut Umar, nilai tersebut terlalu tinggi dan tidak realistis bagi penambang rakyat yang memiliki keterbatasan modal.
“Kalau persyaratannya seperti itu, rakyat kecil tidak akan mampu masuk secara legal. Akhirnya, yang punya ruang hanya investor besar dari luar daerah,” ujarnya.
Ia juga menilai besarnya beban royalti dan retribusi berpotensi menjauhkan penambang lokal dari akses legal terhadap sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Karena itu, Umar mendorong agar kebijakan pertambangan dievaluasi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan.
Ajakan mengawal keadilan, Umar Karim menegaskan bahwa perjuangan terhadap ketimpangan kebijakan membutuhkan keberanian dan konsistensi dari semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk tidak diam ketika menemukan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Saya bukan manusia yang sempurna dan tentu memiliki kekurangan. Tetapi ketika melihat ketidakadilan di tanah ini, kita tidak boleh memilih diam. Kita harus terus berjuang bersama,” katanya. [RM-RAM]
