DEBUTOTA – GORONTALO | Menyusul viralnya video anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu yang menuai polemik publik, sorotan kini tertuju pada keseluruhan kinerja para wakil rakyat dan penanganan kasus korupsi yang melibatkan institusi legislatif daerah.
Kepada media, Ketua Umum Front Kaum Pembela Rakyat (FKPR) RI Kiki Paulus, kembali menuntut Kejaksaan untuk menunjukkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi tunjangan DPRD Kabupaten Gorontalo. Selain itu, FKPR mendesak agar aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Ketua FKPR, Kiki Paulus, mengkritik keras lambatnya penanganan perkara korupsi yang diduga melibatkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2019-2024. Menurutnya, kelambatan ini bahkan menimbulkan kesan adanya kongkalikong antara aparat penegak hukum dengan pejabat yang tersangkut dalam kasus tersebut.
“Kejaksaan harus segera mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Banyak kejadian terkait perkara tunjangan yang memerlukan pengungkapan dan penanganan transparan di hadapan publik,” tegas Kiki.
Kiki juga menyoroti sikap kejaksaan yang hingga kini enggan menggelar konferensi pers atau diskusi publik mengenai kasus tersebut. Padahal, menurut Kiki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seharusnya diberlakukan dalam penanganan perkara ini.
“ Melihat model penanganan perkara seperti ini, tentu akan mengundang perhatian public. Kami ingatkan kepada Kejaksaan, bahwa hari ini suara dan kekuatan rakyat sangat kompak jika diperlihatkan dengan model-model kerja seperti ini. Jangan ada kesan bahwa aparat yang seharusnya menindaki para wakil rakyat yang koruptor, justru menjadi pelindung penasehat bagi mereka,” Tegas Kiki.
Senada dengan FKPR, Budiyanto Biya dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) turut menyuarakan keprihatinan serupa. Menurut Budi, transformasi sistem insan Adhyaksa tampaknya tidak berlaku di Kabupaten Gorontalo.
“Jaksa hari ini terkesan sebagai pahlawan bagi para pelaku korupsi,” kritik Budi, menyindir lambatnya penanganan kasus yang merugikan keuangan negara tersebut.
“ Kami dari AMMPD dan FKPR dalam waktu dekat akan menggalang kekuatan rakyat dan mahasiswa serta para netizen, dan menuntut Kejaksaan agar sgera menetapan tersangka terhadap pihak yang merugikan negara. Kami juga menuntut transparansi dalam penanganan kasus melalui konferensi pers atau diskusi publik, menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik dalam proses hukum, apalagi perkara ini sudah masuk ditahapan penyidikan dan mengungkapan dipublik siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi tunjangan ini,” Kata Budi.
Terakhir, Budi menguraikan bahwa kasus korupsi tunjangan DPRD Kabupaten Gorontalo menambah daftar panjang sorotan terhadap kinerja institusi legislatif dan penegakan hukum di daerah, sekaligus menguji komitmen aparat dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat.
“ Justru mereka memperlihatkan kepublik tentang kinerja mereka, jika penanganan perkaranya ada kesan lain. Dalam waktu dekat, kami pastikan rakyat dan netizen akan bergabung untuk memperjuangkan keadilan kepastian hukum pada kasus ini,” Tutup Budi.[JFR]
