BUTOTA – GORONTALO PROV | Tingginya frequensi perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dikritisi. Pasalnya, efisiensi anggaran di Tahun anggaran 2025, ternyata tidak berpengaruh pada efektifitas kerja wakil rakyat.
Kepada media, koordinator Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) Wahyu Pilobu, menyayangkan kondisi yang dipertontonkan legislator puncak botu itu. Dirinya menilai, biaya yang dikeluarkan oleh Negara, tidak sepadan dengan kinerja.
Mengutip dari Faktanews, Wahyu Pilobu menegaskan, jika satu kali perjalanan dinas rata-rata memakan waktu satu minggu, maka akumulasi waktu yang dihabiskan ketiga anggota DPRD tersebut di luar daerah sangat mencolok dan tidak masuk akal secara etika politik.
“Kalau satu perjalanan dinas dihitung satu minggu, maka Sulyanto Pateda menghabiskan 35 minggu di luar daerah, La Ode Haimudin 33 minggu, dan Mikson Yapanto 26 minggu. Ini berarti mereka lebih banyak meninggalkan Gorontalo daripada bekerja untuk rakyatnya sendiri,” tegas Wahyu.
Menurut Wahyu, dengan total 52 minggu dalam satu tahun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wakil rakyat hanya menyisakan waktu yang sangat terbatas untuk menyerap aspirasi, mengawasi pemerintah daerah, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Ini bukan lagi soal rajin atau tidak. Ini soal DPRD yang secara sadar memilih lebih sering tidak hadir bersama rakyat,” lanjutnya.
Wahyu menilai fenomena perjalanan dinas yang berlebihan ini memperlihatkan krisis orientasi DPRD Provinsi Gorontalo. Lembaga yang seharusnya menjadi representasi kepentingan publik justru dinilai terjebak pada rutinitas perjalanan dinas yang minim dampak nyata.
“Rakyat tidak memilih wakilnya untuk keliling daerah lain. Rakyat memilih wakilnya untuk memperjuangkan masalah Gorontalo. Kalau sebagian besar waktu dihabiskan di luar daerah, lalu siapa yang mengurus daerah ini?” kata Wahyu.
Ia juga menegaskan bahwa perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, baik dari sisi tujuan, hasil, maupun manfaat langsung.
” BK jangan pandang bulu. Saat ini, dengan dominasi elit partai, membuat kami kehilangan wakil.” Tegas Wahyu
Sesuai data, tiga peringkat teratas perjalanan dinas, kata Wahyu berasal dari tiga partai besar. Gerindra, PDI Perjuangan, dan NasDem. Menurutnya, kondisi ini mempertegas bahwa masalah ini bersifat struktural, bukan sekadar persoalan individu.
“Kalau ini terjadi di banyak partai sekaligus, berarti ada yang salah dengan sistem kerja DPRD kita. Ini bukan kebetulan, ini pola terstruktur,,” Jelas Wahyu.
Olehnya, Wahyu meminta agar DPRD Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perjalanan dinas, termasuk pembatasan frekuensi dan kewajiban mempublikasikan laporan hasil perjalanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media, Tiga nama yang berada di posisi puncak yang melakukan perjalanaan dinas luaar daerah, yakni:
1. Sulyanto Pateda ( Fraksi Gerindra) dengan 35 kali perjalanan dinas,
2. La Ode Haimudin ( Fraksi PDI Perjuangan) dengan 33 kali perjalanan dinas,
3. Mikson Yapanto ( Frakksi NasDem) dengan 26 kali perjalanan dinas.
Upaya klarifikasi masih diupayakan BUTOTA ke DPRD Provinsi Gorontalo, hingga berita ini diterbitkan. [JFR]
