BUTOTA – TAJUK | Rencana perpindahan Bupati Bone Bolango Ismet Mile dari Partai Golkar ke NasDem yang kini ramai diperbincangkan patut dibaca lebih dalam. Bahkan, informasi yang beredar tidak hanya soal NasDem, nama Partai Gerindra juga disebut-sebut sebagai tujuan alternatif Ismet. Langkah politik ganda ini bukan sekadar urusan ganti bendera partai, melainkan strategi bertahan (mungkin) dari ancaman pemakzulan yang menghantui.
Mencermati fakta bahwa Ketua DPRD Bone Bolango saat ini dijabat oleh kader NasDem, bahasa dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemakzulan kepala daerah jika terbukti melanggar hukum atau melakukan pelanggaran berat. Ketua DPRD, sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, memegang peran strategis dalam menentukan arah politik dan pengambilan keputusan di parlemen lokal.
Rencana perpindahan Ismet ke NasDem atau mungkin Gerindra, di tengah berbagai dinamika politik yang melingkupinya tampak seperti upaya membangun “benteng politik” baru. Dengan bergabung ke partai yang menguasai kursi ketua DPRD, atau partai besar seperti Gerindra yang memiliki pengaruh kuat di tingkat nasional, memungkinkan potensi konfrontasi politik antara eksekutif dan legislatif dapat diredam. Ini bukan lagi soal visi pembangunan atau idealisme politik, melainkan kalkulasi pragmatis untuk menjaga posisi.
Yang lebih mengkhawatirkan, munculnya dua opsi partai sekaligus menunjukkan pola “belanja politik” untuk mencari perlindungan. Ismet seperti sedang mengukur partai mana yang bisa memberikan tameng paling kuat? NasDem dengan kontrol di DPRD lokal, atau Gerindra dengan jaringan kekuasaan nasional?
Jika benar Ismet Mile memiliki persoalan hukum atau politik yang serius, maka langkah ini justru menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk mengaburkan perkara. Alih-alih menyelesaikan masalah secara transparan dan bertanggung jawab, perpindahan partai bahkan dengan membuka opsi di dua partai sekaligus, dijadikan solusi instan untuk meredam tekanan politik.
Pola “window shopping” partai ini mencerminkan krisis integritas politik. Seorang kepala daerah seharusnya fokus pada kinerja dan pertanggungjawaban, bukan sibuk bernegosiasi dengan partai-partai untuk mencari perlindungan politik.
NasDem dan Gerindra, yang sama-sama disebut membuka pintu bagi Ismet, juga perlu menjawab apakah penerimaan ini murni karena kepentingan memperkuat partai, ataukah ada agenda tersembunyi untuk melindungi kepala daerah dari mekanisme kontrol demokratis? Jangan sampai partai politik menjadi “tempat perlindungan” bagi pejabat yang bermasalah.
Sebenarnya, jika dituntut transparan ketika ada dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan Bupati, maka DPRD siapapun yang memimpin harus menjalankan fungsi pengawasan tanpa pandang bulu. Demokrasi lokal tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik sesaat.
Jika memang ada persoalan serius yang harus diselesaikan, maka mekanisme hukum dan pengawasan demokratis harus tetap berjalan. Perpindahan partai tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban, manuver politik elite yang dipertontonkan, memiliki arti yang mengaburkan esensi demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Walaupun secara hukum belum menunjukkan tanda-tanda parah, namun kekacauan publik akibat isu yang berkembang menimbulkan multitafsir bagi berbagai kalangan.
Harapan publik sudah jelas, Bupati Ismet Mile diminta jangan dulu berfikir politik. Mungkin hal tersebut adalah upaya, tapi mementingkan fokus pelayanan terhadap masyarakat dirasa mutlak untuk dijalankan. Dengan melakukan gerakan perbaikan mental pejabat dan menjalin komunikasi dengan seluruh unsur, menjadi opsi tanpa harus sibuk berfikir pindah partai.
Tapi, perlu dipertanyakan juga, apa alasan Ismet pindah dari Golkar…??? Apakah partai beringin itu tidak mampu memberikan perlindungan ketika Ismet ditimpa “musibah politik” nanti…??? [***]
