BUTOTA, GORONTALO KOTA – Pemerintah Kota Gorontalo memberi perhatian serius terhadap temuan kasus HIV di wilayah Kota Gorontalo. Dari 83 kasus baru yang tercatat di Provinsi Gorontalo sepanjang November 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 37 kasus ditemukan di Kota Gorontalo.
Walikota Gorontalo Adhan Dambea melalui Juru Bicara Jeffry As. Rumampuk mengatakan, angka tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan HIV di daerah. Menurutnya, temuan 37 kasus tidak boleh disikapi dengan kepanikan, apalagi dengan memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV.
“Angka 37 kasus ini menjadi sinyal yang harus ditindaklanjuti dengan serius, tetapi tidak boleh direspons dengan kepanikan ataupun stigma,” ujar Jubir Wali Kota.
Ia mengatakan, pemerintah akan memperkuat sejumlah langkah, mulai dari skrining dan deteksi dini, memastikan pasien yang sudah terdiagnosis tetap mendapatkan pengobatan, hingga memperluas edukasi kepada masyarakat.
Upaya tersebut, kata dia, tidak hanya dilakukan melalui fasilitas kesehatan, tetapi perlu menjangkau kelurahan, keluarga dan lingkungan masyarakat.
Data yang menjadi perhatian pemerintah menunjukkan, dari 83 kasus baru tersebut terdapat 63 kasus HIV dan 20 kasus AIDS. Sebanyak 45 kasus berada pada kelompok usia 25 hingga 49 tahun, sementara 34 kasus berada pada usia 15 hingga 24 tahun.
Namun, angka 37 kasus di Kota Gorontalo tidak serta-merta dapat diartikan sebagai seluruhnya merupakan penularan baru yang terjadi di Kota Gorontalo.
“Ini adalah angka temuan kasus. Karena itu, analisis epidemiologis dan penelusuran oleh tenaga kesehatan tetap diperlukan,” katanya.
Selain penemuan kasus, pemerintah juga memberi perhatian terhadap keberlanjutan pengobatan. Menurut Jubir Wali Kota, jangan sampai masyarakat yang sudah bersedia menjalani pengobatan justru berhenti karena persoalan layanan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan dan keberlanjutan terapi antiretroviral atau ARV bagi pasien.
“Kalau ada persoalan stok di satu fasilitas kesehatan, harus ada mekanisme koordinasi dan rujukan sehingga pasien tidak dibiarkan mencari sendiri atau sampai putus obat,” ujarnya.
Pemkot, lanjutnya, akan meminta perangkat teknis memastikan kebutuhan pasien, ketersediaan obat di fasilitas kesehatan hingga distribusinya terus dipantau.
“Jangan sampai pasien putus pengobatan karena masalah administratif atau koordinasi layanan pemerintah,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat persoalan HIV tidak hanya berkaitan dengan pengobatan. Edukasi masyarakat dinilai menjadi bagian penting karena masih ada anggapan yang keliru mengenai penularan HIV. Ia menjelaskan, HIV tidak menular melalui aktivitas sosial sehari-hari seperti berjabat tangan, berpelukan, makan bersama ataupun menggunakan fasilitas umum secara bersama-sama.
“ Karena itu, edukasi mengenai HIV perlu dilakukan lebih luas melalui puskesmas, kader kesehatan, kelurahan, sekolah, keluarga, komunitas hingga media sosial. Pesan Pak Walikota adalah, jauhi perilaku yang berisiko, bukan menjauhi manusianya,” urai Jeffry.
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah kerahasiaan identitas pasien. Menurutnya, masyarakat tidak boleh takut melakukan pemeriksaan hanya karena khawatir status kesehatannya diketahui orang lain.
Kota Gorontalo sendiri kata Jubir, telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. Selain itu, arah pembangunan daerah periode 2025–2029 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Gorontalo.
“ Kerahasiaan pasien harus menjadi bagian dari standar pelayanan Kesehatan, di Kota Gorontalo. Pemeriksaan HIV juga harus dilakukan dengan memperhatikan persetujuan pasien, konseling, kerahasiaan, ketepatan hasil pemeriksaan serta memastikan pasien terhubung dengan layanan perawatan dan pengobatan,” kata dia.
“Jangan biarkan rasa takut terhadap stigma membuat seseorang tidak mau mengetahui status kesehatannya, Kepada siapa saja warga kota Gorontalo yang mempunyai gejala HIV,jangan takut untuk berobat diseluruh Puskesmas dan rumah sakit. Karena obatnya sudah tersedia,” tutup Jeffry. (Adv)
