Diduga dapat perlakuan istimewa, penanganan perkara narkotika di Polres Gorontalo Dapat Sorotan

BUTOTA, GORONTALO KAB – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD), menyoroti penanganan perkara narkotika yang ditangani Polres Gorontalo. Pasalnya, desakan kepada pihak kepolisian untuk membuka informasi mengenai perkembangan perkara yang disebut melibatkan seorang berinisial RN, semakin membludak.

Pentolan AMMPD Arif Rahim, menilai proses penanganan perkara tersebut terkesan lambat dan tertutup. Menurutnya, apabila informasi mengenai penangkapan RN yang disebut telah berlangsung hampir satu bulan itu benar, Polres Gorontalo perlu segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat.

Arif menegaskan, keterbukaan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

“Jangan sampai muncul kesan, bahwa perkara ini sengaja dibiarkan tanpa kejelasan. Kalau memang sudah hampir satu bulan sejak penangkapan, publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukumnya. Polres Gorontalo harus menjelaskan status perkara ini secara terbuka, tentu dengan tetap menghormati ketentuan hukum dan hak-hak pihak yang bersangkutan,” tegas Arif.

Ia mengatakan, penanganan perkara hukum tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, jabatan, maupun kedudukan sosial seseorang. Menurutnya, setiap warga negara harus diperlakukan setara di hadapan hukum.

“Jangan karena yang bersangkutan disebut sebagai anak anggota DPRD, lalu penanganannya menjadi berbeda atau terkesan mendapat perlakuan istimewa. Hukum seharusnya, tidak boleh tunduk pada jabatan dan kekuasaan. Siapa pun yang berhadapan dengan proses hukum harus diperlakukan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Arif juga meminta Polres Gorontalo tidak membiarkan minimnya informasi justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ia menilai, penjelasan resmi dari kepolisian merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami meminta kejelasan proses dan kalau masih dalam penyelidikan, sampaikan. Kalau sudah naik ke tahap penyidikan, jelaskan sesuai batas informasi yang bisa dibuka. Jika ada kendala atau prosedur yang masih harus dilengkapi, masyarakat juga perlu mendapat penjelasan yang masuk akal,” kata Arif.

Menurutnya, pemberantasan narkotika merupakan persoalan serius yang membutuhkan konsistensi aparat penegak hukum. Karena itu, setiap penanganan perkara harus memberikan kepastian mengenai proses hukum tanpa membedakan siapa orang yang sedang diperiksa.

“Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, sementara institusi yang menangani perkara justru memilih diam. Keterbukaan bukan berarti membuka seluruh rahasia penyidikan, tetapi memberikan informasi yang patut diketahui publik agar tidak muncul dugaan macam-macam. Kami meminta Kapolres Gorontalo memastikan perkara ini ditangani secara profesional dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.

Arif juga menyatakan, akan terus mencermati perkembangan penanganan perkara tersebut dan mendorong agar Polres Gorontalo, memberikan keterangan resmi mengenai status hukum RN serta tahapan penanganan yang telah dilakukan.

“Transparansi dan persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip penting, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” kata Arif.

” Selain itu, kami juga meminta BNN Kabupaten Gorontalo untuk menseriusi persoalan narkotika. Jangan cuma melakukan pencegahan, tapi tidak melakukan tindakan,” tutup Arif.

Hingga berita ini diterbitkan, BUTOTA masih berupaya meminta klarifikasi Kasat Narkoba Polres Gorontalo. BUTOTA juga tetap membuka hak jawab dan penjelasan, demi keberimbangan berita ini. [RM]