BUTOTA, GORONTALO KOTA – Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, terus memperkuat kehidupan sosial masyarakat di tengah keberagaman agama, budaya, dan aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut.
Lurah Biawao, Nurhadi Taha, mengatakan masyarakat di wilayahnya berasal dari berbagai latar belakang. Selain umat Islam, terdapat pula warga beragama Kristen, Hindu, dan Buddha, serta masyarakat dari berbagai latar budaya, seperti Arab, Bugis, dan Tionghoa.
“Semua agama ada di Kelurahan Biawao. Ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Arab, Bugis. Apalagi wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan bisnis,” kata Nurhadi.
Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan yang adil dan mampu mengayomi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama maupun kelompok.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui program moderasi beragama bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Kelurahan Biawao ditunjuk sebagai salah satu wilayah percontohan pelaksanaan program moderasi beragama di Provinsi Gorontalo.
Program tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti diskusi, donor darah, kegiatan sosial pada hari besar keagamaan, serta kegiatan yang mengangkat budaya dan kepercayaan masing-masing kelompok masyarakat.
“Kami melakukan kegiatan sosial pada hari-hari besar keagamaan, termasuk kegiatan yang menampilkan budaya dan kepercayaan masing-masing,” ujarnya.
Nurhadi mencontohkan kegiatan perayaan Waisak yang melibatkan umat Buddha dan masyarakat Tionghoa di Kelurahan Biawao. Kegiatan itu dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah kelurahan bersama masyarakat dan berbagai pihak.
Ia menyebut keberagaman tersebut menjadi salah satu karakter kuat Kelurahan Biawao. Bahkan, Biawao dinilai dapat menjadi gambaran kecil atau miniatur Kota Gorontalo karena berada di pusat kota sekaligus menjadi kawasan perdagangan dan bisnis.
“Kalau Provinsi Gorontalo pusatnya Kota Gorontalo, maka pusat Kota Gorontalo ada di Kelurahan Biawao karena wilayah ini berada di tengah pusat kota,” tutur Nurhadi.
PBB Ditargetkan Capai Rp1 Miliar
Selain penguatan kehidupan sosial, Kelurahan Biawao juga terus mendorong capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Nurhadi mengatakan, selama dua tahun menjabat sebagai lurah, realisasi PBB di Kelurahan Biawao berhasil mencapai 100 persen.
Untuk tahun ini, pihaknya kembali menargetkan capaian serupa. Hingga kini, realisasi PBB telah mencapai 75,88 persen, termasuk pokok dan denda.
“Target kami sekitar Rp971 juta. Insyaallah bukan hanya tercapai, tetapi bisa dilampaui hingga Rp1 miliar,” ungkapnya.
Nurhadi berharap capaian tersebut dapat kembali diraih sehingga kontribusi Kelurahan Biawao terhadap pendapatan daerah semakin meningkat.
Pengelolaan Sampah Jadi Perhatian
Sebagai wilayah yang berada di pusat kota dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat, persoalan sampah juga menjadi perhatian pemerintah Kelurahan Biawao.
Nurhadi mengatakan, persoalan sampah tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memicu konflik antarwarga apabila tidak ditangani secara baik.
Untuk mendukung pengangkutan sampah, Kelurahan Biawao telah menyediakan gerobak motor listrik melalui anggaran pengembangan kelurahan. Kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut sampah dari lorong-lorong yang sulit dijangkau kendaraan berukuran besar.
“Gerobak motor listrik ini sudah digunakan dan membantu mengatasi sampah di lorong-lorong,” jelasnya.
Dalam operasionalnya, terdapat dua tenaga yang bertugas sebagai pengemudi dan pembantu pengangkutan sampah. Keduanya menerima upah melalui anggaran kelurahan.
Namun, Nurhadi menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan membuang sampah sesuai jadwal sangat diperlukan.
Gandeng Mahasiswa Beri Edukasi
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Kelurahan Biawao menggandeng perguruan tinggi, termasuk mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Mahasiswa memberikan edukasi mengenai dampak sampah terhadap kesehatan, pemilahan sampah, potensi nilai ekonomi sampah, serta penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Edukasi tersebut juga menyasar sejumlah kelompok masyarakat, termasuk ibu hamil. Menurut Nurhadi, sampah tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga dari rumah makan dan rumah warga yang digunakan sebagai tempat usaha.
Ia mengimbau masyarakat memilah sampah kering dan basah serta menyesuaikan waktu pembuangan dengan jadwal pengangkutan.
“Kalau sudah sore, sampah sebaiknya disimpan dan dikeluarkan sesuai jadwal pengangkutan. Jangan diletakkan di depan rumah terlalu lama karena bisa berserakan dan menimbulkan masalah baru,” katanya.
Nurhadi menegaskan, pemerintah kelurahan akan terus berupaya menyediakan fasilitas pengangkutan sampah. Namun, langkah tersebut harus diikuti dengan peran aktif masyarakat dalam mengurangi produksi sampah dari rumah masing-masing.
“Pemerintah berupaya menyediakan fasilitas dan infrastruktur pengangkutan sampah, tetapi masyarakat juga harus membantu dengan mengurangi produksi sampah dari rumah,” pungkasnya. [AM/IB]
